Berita Utama

Komnas HAM Ungkap Investigasi Kasus Penyerangan Pekerja di Moskona

MANOKWARI – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah memulai investigasi kasus penyerangan 14 pekerja oleh kelompok kriminal bersenjata di Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, pada 29 September 2022. Terungkap bahwa para pekerja sama sekali tidak memiliki amunisi senjata api seperti yang dituduhkan para pelaku.

Kepala Komnas HAM Perwakilan Wilayah Papua, Frits Ramandey, Jumat (7/10/2022), di Jayapura, mengatakan, pihaknya menggali informasi dari tiga pekerja yang berhasil selamat dari serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Salah satunya adalah Reva yang mengalami cedera berat pada kaki kanan.

Frits mengungkapkan, para pekerja dari perusahaan CV Doreri Permai ini membantah tuduhan sebagai anggota intelijen yang memiliki amunisi untuk senjata api. Diduga KKB sengaja mempublikasikan amunisi milik mereka sendiri untuk menyatakan para pekerja adalah anggota intelejen.

Temuan fakta lainnya adalah perusahaan tersebut sudah beroperasi dalam pengerjaan ruas jalan di wilayah Teluk Bintuni selama setahun terakhir. Fakta lainnya, beberapa anggota KKB sering melintasi sekitar area proyek.

Diketahui KKB pimpinan Arnoldus Yancen Kocu menyerang 14 pekerja yang sedang dalam perjalanan menuju lokasi proyek jalan ruas Moskona-Maybrat di Kampung Majnik, Distrik Muskona Barat, pada 29 September sekitar pukul 15.00 WIT. Sebanyak 10 pekerja berhasil melarikan diri ke Pos Koramil dan sungai di sekitar Kampung Mayerga dan Kampung Inokra.

Sementara itu, empat pekerja tewas akibat dibunuh oleh anggota KKB dalam insiden tersebut. Adapun identitas empat korban yang tewas adalah Abas, Yafet, Darmin, dan Armin. Di sekujur tubuh empat korban penuh luka bacok.

Dua dari empat jenazah ini juga dalam kondisi hangus terbakar. Para pelaku juga membakar dua alat berat dan tiga truk yang digunakan untuk pembangunan ruas jalan Moskona-Maybrat.

“Dari pengambilan keterangan dari korban juga terungkap salah satu pekerja diduga pernah menjalin komunikasi dengan pihak KKB. Kami belum bisa menyimpulkan motif dalam kasus ini karena pemeriksaan pekerja lainnya masih berlanjut,” ungkap Frits.

Komnas HAM juga telah bertemu dengan Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw untuk meminta keterangan terkait peristiwa penyerangan 14 pekerja. Diperoleh informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sama sekali tidak mengetahui adanya proyek pembangunan jalan di ruas tersebut.

Pembangunan ruas jalan Muskona-Maybrat dilakukan dengan penimbunan pasir dan batu. Proyek ini diprogramkan Dinas Pekerjaan Umum dan Papua Barat sepanjang 6 kilometer. Sementara total jalan yang telah dikerjakan mencapai sekitar 20 kilometer.

“Diduga tidak adanya koordinasi antara pihak perusahaan dengan pemda di daerah pelaksanaan proyek pembangunan jalan. Padahal, dengan adanya koordinasi bersama, bisa diketahui potensi gangguan keamanan,” tutur Frits.

Ia menambahkan, Komnas HAM telah bertemu dengan Panglima Kodam XVIII Kasuari Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema, Kepala Polda Papua Barat Inspektur Jenderal Pol Daniel Silitonga, dan Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Pertemuan ini untuk membahas peristiwa tersebut dan potensi dampak bagi masyarakat setempat.

“Kami meminta agar tidak terjadi konflik berkepanjangan antara aparat keamanan dan kelompok tersebut. Pimpinan Kodam Kasuari, Polda Papua Barat, hingga Gubernur Paulus Waterpauw bersedia membuka ruang dialog untuk menghentikan kasus kekerasan terus terjadi,” tambah Frits.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat, Yohanis Momot menyatakan, pihaknya akan menyiapkan dua strategi pembangunan jalan di daerah yang rawan gangguan keamanan. Dua strategi ini adalah pengawalan para pekerja oleh aparat keamanan dan pelibatan pihak TNI AD melalui Detasemen Zeni Tempur yang berkompeten dalam pembangunan infrastruktur.

“Kami telah memetakan sejumlah lokasi pembangunan jalan yang rawan gangguan keamanan di Papua Barat. Lokasi-lokasi ini antara lain perbatasan antara Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Maybrat serta perbatasan antara Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw,” papar Yohanis.

Sebelumnya juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, mengatakan, pihaknya bertanggung jawab dalam penyerangan para pekerja jalan trans Kabupaten Teluk Bintuni-Kabupaten Maybrat. Aksi ini dipimpin oleh Arnoldus Yancen Kocu selaku pimpinan operasi OPM Wilayah IV Sorong.

Sebby pun menyatakan, OPM pimpinan Arnoldus berhasil membunuh empat pekerja dan melukai seorang pekerja lainnya dalam aksi ini. Pembunuhan empat warga ini karena dinilai sebagai anggota intelijen pihak keamanan yang menyamar sebagai pekerja jalan. (KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.