Berita Utama

Kontribusi Satpol PP Diperlukan Berantas Miras

MANOKWARI, PB News – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manokwari Frengky Awom, menilai kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam upaya menekan peredaran minuma keras (Miras) di daerah setempat, hingga kini masih sangat minim. Merosotnya kinerja Satpol PP itu, perlu disikapi serius oleh bupati selaku kepala daerah dengan mengalokasikan anggaran operasional.

Frengky sangat mengapresiasi peran dari TNI-Polri yang telah membantu pemda dalam pemberantasan miras di Kabupaten Manokwari khususnya, maupun Papua Barat umumnya.

“Kerahkan personil maupun anggaran untuk opersional Satpol PP,” tutur dia, kepada Papua Barat News, belum lama ini.

Kata dia, perlu ada tindakan cepat baik dalam pembuatan regulasi maupun penertiban pengusaha maupun, pengecer miras di Manokwari. Peraturan daerah (Perda) tentang larangan miras telah dikembalikan oleh pusat kepada provinsi  yang selanjutnya ditandaklanjuti pemerintah kabupaten. Penangan miras di Manokwari pun sangat urgent, karena banyak tindakan kriminal dilakukan setelah terkontaminasi dengan minuman beralkohol tersebut.

Selain itu, miras juga dinilai bisa merusak pola pergaulan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.

“Sejak ada perda sampe sekarang masih saja dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk bermain untuk memasoknya dari luar. Jadi memang perdanya harus direvisi lagi pasal-pasal tertentu yang perlu ada perbaikan,” katanya.

SW Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Paulus Towansiba, mendukung dilakukan revisi peraturan daerah (Perda) tentang minuman keras (Miras) yang saat ini telah dicabut oleh pemerintah pusat. Pasalnya, beberapa waktu lalu marak beredar pemberitaan ditemukan penimbunan miras di Kabupaten Manokwari.

“Saya sangat mendukung untuk dilakukan revisi perda miras karena pada dasarnya ditetapkan jamannya kepemimpinan Dominggus dan saat itu sangat didukung semua elemen,” ucapnya kepada Papua Barat News, di ruang kerjanya, Kamis (19/4/2018).

Paulus berpendapat bahwa bebasnya penjualan miras berdampak pada kesehatan masyarakat. Itu sebabnya, peradaran miras telah diatur dalam perda agar konsumen tidak memperoleh di sembarang tempat. Di sisi lain, penjulan miras sesuai dengan lokasi yang ditentukan menambah pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil pungutan pajak.

“Harus segera direvisi, miras tetap dijual namun harus pada tempatnya. Menjual tidak pada tempatnya harus ditindak sesuai dengan perda tersebut, sehingga bisa membatasi penjualan miras di Manokwari,” paparnya.

Miras, lanjut dia, apabila tidak diawasi dengan baik lokasi penjualan maka berpotensi dikonsumsi oleh generasi muda di Provinsi Papua Barat. Jika itu terjadi, generasi muda yang telah terkontaminasi miras perlahan kurang kreatif.

“Ini lebih penting menyelamatkan generasi muda. Karena mereka yang nantinya akan memimpin daerah ini,” tutupnya.

Telah diberitakan sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Paulus Towansiba, mendukung dilakukan revisi perda miras yang saat ini telah dicabut oleh pemerintah pusat. Pasalnya, beberapa waktu lalu marak beredar pemberitaan ditemukan penimbunan miras di Kabupaten Manokwari.

“Saya sangat mendukung untuk dilakukan revisi perda miras karena pada dasarnya ditetapkan jamannya kepemimpinan Dominggus dan saat itu sangat didukung semua elemen,” ucapnya, Kamis (19/4/2018).

Paulus berpendapat bahwa bebasnya penjualan miras berdampak pada kesehatan masyarakat. Itu sebabnya, peradaran miras telah diatur dalam perda agar konsumen tidak memperoleh di sembarang tempat. Di sisi lain, penjulan miras sesuai dengan lokasi yang ditentukan menambah pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil pungutan pajak.

“Menjual tidak pada tempatnya harus ditindak sesuai dengan perda tersebut, sehingga bisa membatasi penjualan miras di Manokwari,” paparnya.

Miras, lanjut dia, apabila tidak diawasi dengan baik lokasi penjualan maka berpotensi dikonsumsi oleh generasi muda di Provinsi Papua Barat. Jika itu terjadi, generasi muda yang telah terkontaminasi miras perlahan kurang kreatif.

“Ini lebih penting menyelamatkan generasi muda. Karena mereka yang nantinya akan memimpin daerah ini,” tutupnya.

Sebagai informasi, pihak DPRD Kabupaten Manokwari masih menunggu draft revisi perda miras yang diajukan Pemda Manokwari. (PB9)

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.