Berita Utama

Kontroversi Berulang Regulasi KPU

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil meminta Mahkamah Konstitusi menegur Komisi Pemilihan Umum, Senin (5/6/2023). Alasannya, KPU dianggap telah menafsirkan secara semena-mena dua putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi Pasal 240 ayat 1 dan Pasal 182 huruf G Undang-Undang Pemilu. Penafsiran KPU itu tertuang dalam dua peraturan KPU.

Kedua peraturan tersebut adalah Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah. “Kami berharap Mahkamah Konstitusi segera menegur KPU karena menafsirkan semena-mena suatu putusan yang bersifat final dan mengikat,” kata peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, Selasa (6/6/2023).

Kurnia menyebutkan, dalam dua PKPU tersebut, penyelenggara pemilu memberi privilese kepada mantan terpidana kasus korupsi. Sebab, KPU tidak mewajibkan calon legislator maupun calon senator yang berstatus mantan terpidana korupsi melewati masa jeda selama lima tahun sebagai syarat untuk bisa berkontestasi dalam Pemilu 2024.

Pasal 11 ayat 6 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat 2 PKPU Nomor 11 Tahun 2023 mengatur pengecualian mantan terpidana korupsi yang mendapat pidana tambahan pencabutan hak politik. Kedua pasal itu mengatur bahwa mantan terpidana korupsi dapat menjadi calon legislator maupun senator setelah menjalani pidana tambahan tersebut tanpa perlu menunggu lima tahun setelah bebas dari penjara. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa syarat calon legislator dan senator yang berstatus mantan terpidana korupsi adalah harus melewati masa jeda selama lima tahun setelah bebas dari penjara.

Menurut Kurnia, putusan Mahkamah Konstitusi tidak pernah mencantumkan pengecualian masa jeda waktu lima tahun dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik sebagai syarat calon legislator maupun calon senator. Dengan demikian, ia menganggap KPU berpura-pura tidak memahami konstruksi dari kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ketika membuat PKPU Nomor 10 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2023.

“Semestinya penghitungan yang benar tetap berpijak pada kewajiban melewati masa jeda waktu lima tahun, kemudian dikurangi lamanya pencabutan hak politik,” ujar Kurnia. “Bagi Koalisi, tindakan KPU ini merupakan bentuk pembangkangan yang serius terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.”

Juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, membenarkan bahwa Mahkamah Konstitusi mendapat surat dari Koalisi Masyarakat Sipil. Namun ia belum dapat menjelaskan langkah Mahkamah Konstitusi atas permintaan Koalisi Masyarakat Sipil tersebut. “Baru akan dibahas. Mohon waktu untuk menyampaikan perkembangannya,” kata Fajar.

Selain syarat calon legislator dan senator, Koalisi Masyarakat Sipil menyoal sejumlah ketentuan lain dalam PKPU Nomor 10 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2023. Misalnya sejumlah aktivis perempuan mengkritik Pasal 8 ayat 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang mengatur penghitungan minimal keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislator. Pasal ini mengatur pembulatan ke bawah jika penghitungan 30 persen keterwakilan caleg perempuan menghasilkan angka desimal kurang dari koma lima. Pasal 8 ayat 2 tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 245 Undang-Undang Pemilu dan Pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Kontroversi lainnya, KPU menghapuskan kewajiban calon legislator dan senator menyampaikan laporan harta kekayaan. Padahal, pada Pemilu 2019, KPU mewajibkan calon legislator dan senator melaporkan harta kekayaan ke instansi berwenang paling lambat tujuh hari setelah penetapan sebagai calon. Namun KPU justru menghilangkan ketentuan tersebut pada Pemilu 2024.

Pengajar hukum kepemiluan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, berpendapat bahwa KPU semestinya dapat lebih mandiri, progresif, dan profesional dalam membuat peraturan dengan melihat segala infrastruktur hukum serta kelembagaan yang ada. Namun sebaliknya, KPU justru membuat peraturan yang bertentangan dengan undang-undang. “Apa yang terjadi dengan KPU hari ini adalah suatu kemunduran dan ancaman besar terhadap kredibilitas Pemilu 2024,” kata Titi.

Ia juga menilai beberapa ketentuan dalam PKPU Nomor 10 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2023 menyimpang dari putusan Mahkamah Konstitusi. “Kondisi ini akan berbahaya jika pihak yang berkompetisi mempersoalkan legitimasi pemilu. Ini akan menjadi rongrongan bagi pemerintahan yang akan terbentuk,” ujarnya.

Titi juga menyalahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebab, kedua lembaga ini tak menyoal kedua PKPU tersebut, tapi justru membiarkannya. “Kedua lembaga tersebut harus mengingat bahwa tujuan pembentukannya di antaranya untuk melindungi martabat dan marwah penyelenggaraan pemilu,” kata dia.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, mengatakan memang ada sejumlah regulasi KPU yang kontroversial. Salah satunya keputusan KPU yang menghapus kewajiban peserta Pemilu 2024 membuat laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK). Padahal ketentuan tersebut diatur secara tegas pada Pemilu 2019.

“Menjadi pertanyaan, apa dasar KPU mengubah aturan yang sudah baik ini? Apa karena ada pengkajian mendalam?” kata Ninis.

Peneliti dari Perludem, Fadli Ramadhanil, mengatakan sengkarut kontroversi berbagai peraturan KPU ini tidak terlepas dari adanya konflik kepentingan antara komisioner KPU dan partai politik. Ia yakin privilese yang diberikan kepada mantan narapidana korupsi menjadi peserta pemilu karena dipengaruhi oleh politikus di Senayan.

Indikasinya, dalam draf PKPU yang sempat diuji publik tidak tertera ketentuan mengenai penegasian masa jeda lima tahun bagi napi korupsi untuk menjadi calon legislator maupun calon senator. “Tapi, setelah rapat dengan DPR, diperintahkan KPU untuk memunculkan ini dan dilakukan dengan serta-merta,” kata Fadli.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari membantah penilaian Koalisi Masyarakat Sipil tersebut. Ia mengatakan KPU menyusun regulasi secara hati-hati dan tetap mempertimbangkan putusan MK. KPU juga sudah berkonsultasi dengan sejumlah pihak saat menyusun kedua peraturan KPU tersebut. “Kalau ada pihak-pihak yang menuduh KPU melakukan penyelundupan hukum, saya kira kita perlu diskusi lagi soal ini,” kata Hasyim. (TEM/ANT)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.