Kontroversi RUU Sisdiknas Belum Tuntas

JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan memasukkan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2022. Rancangan aturan ini akan merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Namun sejumlah pegiat pendidikan menilai RUU Sisdiknas terkesan dipaksakan untuk disahkan.

Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas RUU Sisdiknas pada akhir Mei lalu. APPI menyampaikan bahwa roadmap pendidikan harus disepakati lebih dulu sebelum disusun menjadi RUU. Presiden saat itu justru menyatakan tidak mengetahui rencana pembuatan RUU Sisdiknas, yang diinisiasi Kementerian Pendidikan. “Beliau (Presiden) mengatakan, ‘Untung Bapak-Ibu hadir. Kalau tidak, saya tidak tahu’,” kata anggota APPI, Alpha Amirrachman, kemarin.

Alpha, yang juga menjabat Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, mengatakan Kementerian terkesan setengah hati melibatkan pegiat pendidikan dalam penyusunan RUU Sisdiknas. Sebab, naskah akademis dan draf awal muncul secara ujug-ujug. Tidak ada keterangan nama tim penyusun dalam naskah akademis. Uji publik RUU yang melibatkan pegiat pendidikan baru digelar pada Februari lalu. Mereka pun hanya diberi waktu lima menit untuk memberikan tanggapan atas RUU tersebut. “Sangat singkat acaranya, padahal itu RUU penting,” kata Alpha.

Menurut Alpha, pegiat pendidikan kesulitan mengakses draf RUU. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan perundang-undangan harus berasaskan keterbukaan sejak awal perencanaan. Pemerintah memang berjanji mempublikasikan draf yang telah direvisi dalam situs resmi Kementerian. “Tapi sampai sekarang tidak ditampilkan, jadi kami menganggap kurang transparan,” kata dia.

Pernyataan Alpha itu dibantah oleh Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemdikbud, Anindito Aditomo. Menurut dia, Kementerian telah mengundang lebih dari 90 lembaga dan organisasi masyarakat untuk membaca, mengkaji, serta memberikan masukan terhadap draf awal RUU ataupun naskah akademis. Masyarakat akan bisa mengakses draf RUU dengan leluasa setelah draf diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Selama ini, kata Anindito, RUU Sisdiknas disusun setelah pemerintah mendapat masukan secara lisan ataupun tertulis dari berbagai stakeholder pendidikan. “Telah kami bahas dan pertimbangkan,” kata dia, kemarin. Masukan tersebut mewarnai perubahan draf RUU yang telah dirombak beberapa kali sejak awal dipublikasikan.

RUU Sisdiknas digadang-gadang menjadi omnibus law dalam sektor pendidikan. RUU ini menggabungkan tiga undang-undang, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Anindito menyebutkan omnibus law ini perlu karena terjadi tumpang-tindih pengaturan substansi dalam tiga undang-undang tersebut. Penerjemahan aturan dinilai dapat menimbulkan ambiguitas. Dengan demikian, pemerintah berusaha mengintegrasikan ketiga undang-undang itu dalam RUU Sisdiknas.

Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, mengatakan RUU Sisdiknas tidak bisa dikategorikan sebagai undang-undang yang mengatur sistem pendidikan. Penggabungan tiga undang-undang, kata dia, menjadi tidak relevan mengingat ada 23 undang-undang yang mengatur pendidikan. “Di antaranya UU Pesantren dan UU Pendidikan Kedokteran,” kata dia.

Satriwan mencontohkan profesi guru dan dosen yang dalam RUU Sisdiknas terdapat dalam 10 pasal. Sementara itu, dalam undang-undang sebelumnya, guru dan dosen diatur dalam 84 pasal. “RUU Sisdiknas tidak menjelaskan hak-hak guru secara komprehensif,” katanya. “Aturan lebih dominan ke pengaturan kode etik.”

Ketua Komisi X Bidang Pendidikan DPR, Syaiful Huda, tidak mempermasalahkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan tiga undang-undang dalam RUU Sisdiknas. Namun ia berharap rancangan aturan itu dikaji secara matang sebelum diserahkan kepada DPR. “Draf yang sekarang sepertinya masih menimbulkan banyak kontroversi,” kata dia.

Ketua Dewan Pengarah APPI, Doni Koesoema, pesimistis RUU Sisdiknas mampu memberikan perubahan positif dari segi paradigma sistem pendidikan. Sebab, sangat sedikit aturan dalam RUU yang memuat sistem pendidikan. “Karena itu, perlu memetakan sistem pendidikan beserta komponennya lebih dulu,” kata dia. “Supaya aturannya fleksibel dan visioner sekaligus.” (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: