Berita UtamaPOLITIK & HUKUM

Korupsi Pembangunan Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kejati Papua Barat Tetapkan Pejabat PPTK sebagai Tersangka

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, Senin (30/11/2020), menetapkan Martha Heipon sebagai tersangka kasus dugaan korupsi uang pembangunan Kantor Dinas Perumahan Rakyat Papua Barat senilai Rp1.892 miliar lebih.

“Dia (Martha Heipon) sudah kita tetapkan tersangka, dan sudah mulai kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari untuk proses hukum selanjutnya,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Papua Barat Billy Wuisan kepada Papua Barat News, Sore kemarin.

Dijelaskannya, tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut sebenarnya berjumlah lebih dari satu orang. Namun, sementara ini baru Martha Heipon saja yang dilimpahkan. Sedangkan penetapan para tersangka lainnya akan dilakukan berdasarkan fakta persidangan.

Lanjut Wuisan, dalam kasus tersebut Martha Heipon berperan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dia ditetapkan tersangka bersama Direktur PT. Trimese Persaka Leo Primer Saragih, selaku rekanan penyedia jasa. Namun, Leo Primer Saragih telah meninggal dunia sejak dua tahun silam. Dibuktikan Akte Kematian.

“Itu alasan mengapa Martha Heipon dilimpahkan seorang diri, karena salah tersangka lainnya sudah meninggal dunia. Selain dia dan Almarhum, masih ada beberapa orang lagi yang terlibat, tetapi mereka akan kita tetapkan tersangka berdasarkan fakta persidangan,” kata Wuisan.

Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Manokwari Made Pasek Budiawan mengatakan, pelimpahan tahap 2 tersebut telah memenuhi prosedur. Namun, tersangka tidak ditahan karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan serta butuh pengobatan medis berkala akibat sakit yang dideritanya.

“Setelah kita lakukan pemeriksaan kesehatan di Divari Medical Center (DMC) Manokwari, tersangka dinyatakan tidak sehat untuk beraktivitas tertentu serta butuh pengobatan medis berkala,” ujar Pasek. “Ini faktor usia. Untuk itu, sementara status penahanan tersangka kita tangguhkan selama 20 hari kedepan,” katanya lagi.

Kerugian mencapai 1,8 miliar

Martha Heipon diperkarakan lantaran diduga melakukan penyimpangan uang pembangunan Kantor Dinas Perumahan Rakyat Papua Barat tahap ke tiga, senilai Rp1.892 miliar lebih dari Rp4.8 miliar yang dialokasikan pemerintah dalam APBD Perubahan Tahun 2017.

Berdasarkan berkas perkara, kasus bermula pada awal Oktober sampai dengan Desember 2017. Dimana Martha Heipon selaku PPTK diduga telah melakukan penyimpangan melalui persetujuan pembelian bahan bangunan yang tidak sesuai dokumen kontrak, dan melaporkan progress pekerjaan telah selesai 100 persen.

Saat itu, Martha Heipon bersama Leo Primer Saragih, sepakat menyatakan laporan pekerjaan telah selesai 100 persen. Berdasarkan laporan fiktif tersebut, Pemerintah Papua Barat pun melakukan pembayaran sebanyak Rp1.084 miliar lebih.

Selain itu, pemerintah juga melunasi pekerjaan keramik yang ternyata tidak sesuai dengan item pada dokumen kontrak, senilai Rp808 juta lebih. Akibatnya, negara mengalami kerugian lebih dari Rp1.892 miliar.

Tersangka Martha Heipon dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)-1 KUHPidana. (PB13)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Selasa 1 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.