Berita Utama

KPP Pratama Sorong Canangkan Zona Integritas Anti Korupsi

SORONG, PB News – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sorong berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi. Maka pihaknya mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.

Kepala KPP Pratama Sorong, Simon Petrus Siwi, Rabu (4/4) di ruang kerjanya menegaskan KPP Pratama Sorong siap berkomitmen kuat untuk menjadikan zona kerja yang bebas dari korupi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Presiden sudah mengingatkan kita semua terhadap korupsi. Pembangunan tidak bisa dilaksanakan apabila masih banyak praktek korupsi,” demikian kata Simon.

Dengan dicanangkannya zona integritas anti korupsi tersebut, Simon berharap menjadi langkah awal untuk mencegah pratik korupsi yang lebih efektif dan mendukung upaya pemerintah guna mencegah tindakan koruptif. “Mari kita realisasikan program ini,” ajak Simon.

Dia juga mengaku, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan untuk melaksanakan program zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan instansi Pemprov Papua Barat.

“Agenda pencanangan daerah anti korupsi ini mendapat sambutan baik dari Gubernur yang ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” kata Simon.

Dijelaskan Simon, zona integritas anti korupsi ini bukan hal baru di dalam Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, namun itu diperlukan agar mendapatkan pengakuan secara nasional. Selain itu dengan adanya zona integritas, pihaknya mengajak pemerintah daerah untuk menata kembali pelaporan SPT, sebab selama ini pembayaran pajak sering mengalami keterlambatan.

“Kepengurusan pembayaran pajak sering mengalami keterlambatan hal ini di sebabkan karena kekurangan ketegasan,” imbuhnya.

Menurut Simon, dicanangkannya zona integritas menuju wilayah bebas korupsi juga menjadi momentum bagi pegawai dan atasannya untuk saling mengingatkan mengenai tindakan korupsi. Jika terbukti korupsi bisa dilaporkan.

“Supaya saling menjaga, istilahanya whistleblower system, jadi kalau ada yang ketahuan nanti bisa dilaporkan,” ujar Simon.

Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Pajak yang meliputi unit eselon II Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak, dan unit pelaksana teknis wajib mewujudkan zona integritas, wilayah bebas korupsi, demi terciptanya institusi yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sebagai informasi zona integritas (ZI) merupakan sebutan atas predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kerja. (*/PB7)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.