Berita Utama

KPU Bantah Intervensi Verifikasi Faktual Parpol

JAKARTA – Sekretaris KPU Pusat, Bernad Dermawan, disebut-sebut turun tangan dengan memerintahkan sekretaris KPU provinsi mengubah hasil verifikasi faktual sejumlah partai. Selanjutnya pihak sekretariat KPU provinsi memerintahkan pegawai operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) mengubah data hasil verifikasi faktual partai politik dalam Sipol.

Bernad Dermawan membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa tidak benar dirinya dan pihak sekretariat KPU Pusat mengancam serta mengintimidasi KPU daerah untuk mengubah hasil verifikasi faktual partai politik. Meski begitu, Bernad membenarkan pernah menggelar rapat bersama pihak sekretariat KPU provinsi pada 7 November lalu.

“Rapat itu merupakan agenda rutin dalam rangka menyiapkan rekapitulasi (verifikasi faktual) di tingkat provinsi,” kata Bernad.

“Tuduhan bahwa saya melakukan intimidasi dan ancaman melalui video call pada 7 November 2022 itu tidak benar. Sebab, setiap kegiatan sudah ada tim teknis yang memiliki tugas untuk menjelaskan substansi,” lanjut dia.

Komisioner KPU Mochammad Afifuddin membantah, lembaganya melakukan intervensi dalam proses verifikasi faktual partai politik.

“Tidak ada (intervensi), kalaupun ada titik yang disebutkan, kita yang akan melakukan pemeriksaan kepada jajaran kita,” ujar Afifudin di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (19/12/2022).

KPU, jelas Afifudin, telah membentuk tim internal yang juga melakukan pemeriksaan. Namun, ia menjelaskan hasil investigasi internal ini belum selesai. “Kalau itu belum (selesai),” ujar Afifudin.

Saat dimintai konfirmasi, komisioner KPU, Idham Holik, mengatakan pihaknya menghormati langkah koalisi masyarakat sipil yang mengadukan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu ke DKPP.

“Soal penegakan etik memang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan DKPP. Kami menghormati semua proses yang ditempuh teman-teman koalisi masyarakat sipil,” kata dia.

Adapun anggota DKPP, I Dewa Raka Sandi, mengatakan semua pihak berhak melaporkan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu ke DKPP. Namun, kata dia, laporan tersebut mesti memenuhi syarat administrasi dan materiil yang diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. “Kalau ada bukti, semua orang berhak melaporkan kepada kami,” katanya. (TEM/REP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.