Berita Utama

KPU Hentikan Kampanye Tatap Muka Tiga Hari

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari mengungkapkan surat penghentian kampanye tatap muka selama tiga hari yaitu 30 November sampai 2 Desember 2020, telah diserahkan kepada masing-masing pasangan calon kepala daerah di wilayah setempat.

“Sementara kampanye dengan metode daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan) tetap berjalan seperti biasa,” ujar Ketua KPU Manokwari Abdul Muin Salewe saat dikonfirmasi awak media, Senin (30/11/2020).

Yang dimaksud kampanye daring adalah kampanye menggunakan fasilitas internet. Sedangkan luring menggunakan media elektronik tanpa koneksi internet, contohnya radio dan televisi.

Dia melanjutkan surat penghentian sementara kampanye tatap muka itu merupakan bentuk tindaklanjut KPU atas rekomendasi Bawaslu Manokwari, terkait pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan kedua pasangan calon yaitu Sius Dowansiba-Rudi Timisela (SMART) dan Hermus Indou-Edi Budoyo (HEBO).

Diberitakan media ini sebelumnya, Bawaslu Manokwari mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Manokwari untuk menghentikan tahapan kampanye Pilkada Kabupaten Manokwari untuk sementara waktu. Karena, masing-masing pasangan calon dianggap melanggar peraturan kampanye.

“Ada temuan pelanggaran terhadap metode kampanye yang sudah diatur,” ujar Ketua Bawaslu Manokwari Syors A Prawar, Jumat (27/11/2020).

Rekomendasi penghentian tahapan kampanye diambil berdasarkan rapat koordinasi yang dilakukan Bawaslu dengan beberapa pihak. Sebagai bentuk sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan, Bawaslu mengambil sikap untuk menghentikan tahapan kampanye.

“Selama ini kita sudah berikan teguran. Jadi untuk saat ini sanksi kami berikan untuk kedua Paslon,” kata Syors.

Dia menyebutkan pemberian sanksi juga sesuai peraturan perundang-undangan atau regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan kampanye Pemilu dan Pilkada selama masa pandemi Covid-19. Meliputi, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 yang telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye pemilihan Gubernur/wakil gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Selain itu, ada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 12 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Ada juga Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19.

Syors menjelaskan bahwa Bawaslu telah melakukan kajian terhadap fakta, keterangan dan bukti-bukti sebelum mengeluarkan surat rekomendasi dengan Nomor 0110/KETUA/PB-03/PM.00.02/XI/2020 untuk menghentikan sementara pelaksanaan kampanye.

“Pelanggaran tersebut berupa pelaksanaan kampanye di ruangan terbuka, peserta yang hadir di atas 50 orang, beberapa peserta yang hadir tidak menggunakan APD, dan batas waktu kampanye yang melebihi waktu yang ditentukan yaitu jam 5 sore,”  pungkasnya. (PB15)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Selasa 1 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.