KPU Manokwari Sudah Terima LADK Paslon

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari sehari setelah penetapan paslon tersebut menjadi kontestan atau peserta dalam Pilkada Manokwari 2020.

Sekretaris KPU Kabupaten Manokwari, Rustam Efendi melalui Kasubag Hukum Ros Ayomi mengatakan, berdasarkan PKPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, maka waktu bagi setiap paslon untuk menyerahkan LADK kepada KPU adalah selama dua hari setelah ditetapkan sebagai calon yaitu tanggal 24 hingga 25 September 2020.

“Jadi mereka sudah masukkan LADK pada 25 September lalu melalui rekening khusus,” ujar Ros kepada Papua Barat News di Manokwari, Sabtu (3/10/2020).

Ros mengungkapkan, setelah melewati periode LADK, masing-masing Paslon akan masuk ke tahapan selanjutnya yaitu Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang terhitung sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020.

Dijelaskannya, di dalam LPSDK setiap Paslon melaporkan semua sumbangan yang diterima oleh pihaknya selama rentang waktu tersebut. Sumbangan dimaksud boleh berasal dari pribadi atau perseorangan, Partai Politik pengusung dan pendukung, dan kelompok atau Badan Usaha.

“Kalau sumbangan dari Paslon dikategorikan sebagai sumbangan pribadi atau perseorangan,” kata dia.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, setiap pemberi sumbangan wajib mengisi data penyumbang karena diwajibkan dalam mekanisme pelaporan kepada KPU. Oleh karena itu, penyumbang harus memiliki data yang jelas sehingga tidak mempersulit pelaporan nantinya.

“Misalnya, saya memberikan sumbangan sebesar 10 juta rupiah maka saya harus mengisi blanko data penyumbang. Begitu juga dengan kelompok atau Badan Usaha,” tuturnya.

Dia menyebutkan, sejauh ini belum ada paslon yang melaporkan sumbangan dana kampanye kepada KPU. Hal itu disebabkan oleh adanya kemungkinan sumbangan lain yang bakal diterima setelah laporan diberikan. “Biasanya mereka laporkan di hari terakhir periode LPSDK,”

Setelah melewati periode LPSDK yang berakhir pada 31 Oktober 2020, masing-masing paslon akan masuk ke tahapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai pada 1 November hingga 6 Desember 2020. Dalam tahap ini, setiap calon akan melaporkan seluruh penerimaan yang diperoleh selama masa kampanye serta pengeluaran yang dibiayai melalui dana itu kepada KPU.

“Jadi seluruh pemasukan dan Pengeluaran selama kampanye dilaporkan paling lambat tanggal 6 Desember 2020 nanti,” pungkasnya. (PB25)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 5 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: