KPU Mansel kembali Buka Pendaftaran

RANSIKI, papuabaratnews.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Selatan akan membuka kembali pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. Pendaftaran akan dibuka mulai 10-12 September 2020, setelah dilakukan sosialisasi mulai tanggal 7-9 September 2020.

Ketua KPU Mansel, Anthon Wopary mengatakan pihaknya kembali membuka pendaftaran, setelah hingga batas akhir pendaftaran bakal calon peserta Pilkada, Minggu (6/9/2020) malam, hanya terdaftar satu pasangan calon, yakni petahana Markus Waran dan Wempi Rengkung (MAWAR).

Pasangan itu diusung parpol yang memiliki kursi di DPRD Manokwari Selatan, yakni Partai PDIP, Golkar, Perindo, Nasdem, PKPI, Hanura dan PAN.

“Setelah kita tutup pendaftaran, kita akan pleno dan lakukan sosialisasi 3 hari. Karena baru satu pasangan yang daftar, maka kita wajib buka lagi pendaftaran,” kata Wopary.

Anthon menambahkan, jika tetap tidak ada pasangan calon lain yang mendaftar, maka tahapan pemilihan akan dilanjutkan dengan hanya satu pasangan calon.

“Pendaftaran nanti tetap melalui semua tahapan pendaftaran dan tak lupa dilengkapi dengan Protokol Kesehatan. Jika sampai tanggal yang ditetapkan tidak ada yang daftar, maka akan dilakukan penetapan calon sesuai jadwal,” tukasnya.

Sebelumnya di hari terakhir penutupan Minggu (6/9/2020), ada dua pasang calon yang mendaftar, yakni Seblon Mandacan-Imam Syafi’i (SEMANIS) dan Markus Waran dan Wempi Rengkung (MAWAR). Namun KPU  mengembalikan berkas pasangan ‘SEMANIS’ untuk diperbaiki.

Tidak diintervensi

Lebih lanjut Anthon juga menegaskan pihaknya bekerja dengan sungguh-sungguh dan transparan.  Tidak ada satu orang atau kelompok yang bisa mengintervensi KPU selama melaksanakan tahapan pilkada.

Anthon mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dalam menyampaikan opini, apalagi opini itu tidak berdasarkan data dan fakta. Kata dia, opini yang menyesatkan akan menjadi fitnah dan bisa berdampak pada proses hukum.

“Kami masih berusaha untuk sabar, tapi ingat satu saat kami juga bisa hilang kesabaran. Kami bisa melaporkan tekanan yang kami alami ke aparat penegak hukum. Masyarakat yang merasa KPU telah melakukan pelanggaran silakan saja dilaporkan. Ikutilah jalur yang tepat daripada menyebarkan opini atau bahkan isu yang tidak berdasar,” tegas Wopary.

Menurutnya, KPU tidak memiliki otoritas untuk mengambil kebijakan, tapi pelaksana, dimana tahapan pilkada itu sudah ada petunjuk pelaksanaannya. Oleh sebab itu KPU tidak mungkin bisa diintervensi pihak manapun.

Sebelumnya, bakal calon wakil bupati dari jalur perseorangan, E.A.O. Pocerattu menyampaikan kekuatirannya tentang bocornya sistem di KPU kepada pihak luar. Dia mengatakan ada pihak yang mengaku akan mengecek berkas di KPU pada saat proses pengumpulan KTP dijalankan. (PB24)

***Artikel ini Telah terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 9 September 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: