Kurangi Lahan Kumuh, KOTAKU Bangun Fasilitas Kamar Mandi
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Berbagai upaya dan inovasi terus dilakukan termasuk di tengah pandemi Covid-19 untuk mengurangi luasan areal pemukiman kumuh di Papua Barat. Salah satu terobosan yang dilakukan yakni dengan membangun beberapa fasilitas kesehatan dan sanitasi bagi masyarakat. Diharapkan dengan adanya fasilitas kesehatan yang memadai tingkat mutu hidup menjadi meningkat.
Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Papua Barat, Marsudi mengatakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu upaya strategis Dirjen Cipta Karya PUPR mempercepat penanganan pemukiman kumuh di Indonesia. Upaya ini sekaligus mendukung gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
“Arah kebijakan kita adalah membangun sistem, memfasilitasi pemda, memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas) dan membangun platform kolaborasi peran pemda dan masyarakat,” ujarnya, di Manokwari, Selasa (14/7/2020).
Marsudi menyebutkan secara nasional program KOTAKU telah dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan. Sementara diakuinya di wilayah Papua Barat program ini dijalankan di tiga daerah yakni Kota Sorong, Kaimana dan Manokwari. Untuk jumlah lokasi sasaran sebanyak 42 kelurahan, khusus di Manokwari terdapat 10 kelurahan yang ditangani terkonsentrasi di wilayah Distrik Manokwari Barat.
“Luas lahan kumuh di Manokwari mencapai 166,81 hektare sesuai SK Bupati tahun 2019,” terangnya.
Dia mengungkapkan jika luasan kawasan kumuh yang ada di wilayah Manokwari tersebar di 10 kelurahan/kampung. Intervensi terus dilakukan dengan melibatkan banyak pihak. Salah satu intervensi tersebut yakni pelaksanaan kegiatan padat karya di tengah masyarakat sehingga roda ekonomi warga perlahan bergerak.
“Pekerjaan ini adalah upaya kita semua meningkatkan pendapatan warga di tengah pandemi melalui pemberian paket kerja padat karya,” sambung Marsudi.
Ia mengakui, Manokwari pada tahun 2020 mendapatkan alokasi bantuan mencapai 1 miliar rupiah, berupa alokasi dana BPM (Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat). Bantuan ini cairkan melalui dua tahap yakni tahap pertama sebesar 70% atau Rp 700.000.000,- sementara tahap kedua sebesar 30% atau Rp 300.000.000,-.
“Bantuan sanitasi kesehatan yang kita bantu berupa WC dan Toilet, merupakan bentuk kepedulian pemerintah melalui PUPR kepada masyarakat di Papua Barat di tengah pandemi Covid-19 ,” tutupnya.
Pihaknya berharap dengan dibangunya fasilitas kesehatan dan sanitasi di Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari perlahan-lahan kesadaran warga mulai meningkat. Sehingga warga dapat menerapkan standar protokol kesehatan selama pandemi. Selain itu fasilitas kesehatan dan sanitasi seperti WC dan Toilet diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga yang ada di sekitar Kelurahan Padarni.
“Kita semua ingin masyarakat menjadi sehat, karena itu perubahan gaya hidup yang sehat sangat menentukan,” pungkasnya. (PB22)
