Berita Utama

Laju Mulus Perppu Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima secara bulat pasal-pasal yang termuat dalam Perpu Pemilu. Aturan teknis segera disusun untuk mendukung Perpu. Sejumlah kalangan menyayangkan sikap tersebut. Seharusnya KPU aktif mengkritik pemberlakuan Perpu Pemilu. Terutama ihwal munculnya nomor urut partai politik peserta pemilu yang berpotensi mendiskriminasi partai-partai kecil. KPU seolah-olah ikut mengakomodasi kepentingan partai politik tertentu.

 

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan draf peraturan teknis setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilu. Perppu Pemilu ini akan menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaga penyelenggara pemilu tersebut bakal menyiapkan sejumlah ketentuan, termasuk klausul yang membebaskan partai politik di parlemen memilih nomor urut sebagai peserta pemilu.

“Kami matangkan lagi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki wewenang untuk mengundangkan peraturan KPU,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari di Jakarta, Selasa (13/12/2022). KPU juga menyiapkan aturan teknis yang menyangkut pembentukan struktur KPU di empat provinsi baru di Papua, termasuk melakukan verifikasi tahapan pemilu.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu Pemilu pada 12 Desember 2022. Aturan itu mengakomodasi empat provinsi baru di Papua agar dapat turut serta dalam Pemilu 2024. Empat provinsi tersebut adalah Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Perppu itu juga memuat aturan tentang penambahan kursi di parlemen dari 575 menjadi 580 kursi. Penambahan ini sebagai konsekuensi dari bertambahnya jumlah provinsi di Indonesia. Selain itu, ada aturan yang memberikan hak kepada partai politik di parlemen untuk mendapatkan nomor urut yang sama dengan Pemilu 2019. Namun pasal ini menuai kritik karena menimbulkan diskriminasi terhadap partai yang tidak lolos ke parlemen.

Hasyim menjelaskan, nomor urut dapat digunakan dalam dua pilihan. Partai politik yang lolos parliamentary threshold dapat menggunakan nomor urut pada Pemilu 2019. Jika tidak berkenan dengan nomor yang lama, mereka bisa mengikuti undian untuk mendapatkan nomor urut baru.

Adapun partai politik yang tak memiliki kursi perwakilan di parlemen hanya punya satu pilihan, yakni mengikuti pengundian nomor urut yang dilakukan KPU. Ketentuan itu juga berlaku bagi partai yang baru terbentuk dan sedang mengikuti tahapan pemilihan umum. Dengan demikian, proses pengundian hanya menggunakan nomor-nomor yang tidak digunakan oleh partai politik di parlemen.

Hasyim berencana memasukkan pasal-pasal lain di Perppu Pemilu ke dalam draf peraturan lembaganya. Di antaranya tentang aturan verifikasi partai politik peserta pemilu yang tidak diwajibkan di empat provinsi Papua. Hal ini karena tahapan pendaftaran peserta pemilu sudah berlangsung sejak 1-14 Agustus lalu. “Apalagi verifikasi sudah sampai ujung, tinggal penetapan tingkat nasional,” ucap Hasyim.

Nantinya, klausul-klausul tersebut bakal merombak Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Juga bakal mengubah ketentuan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. Perubahan aturan teknis bakal dilakukan segera, mengingat KPU memiliki tenggat menetapkan peserta Pemilu 2024 paling lambat 14 bulan sebelum pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Ketua Divisi Bidang Teknis KPU, Idham Kholid, sepakat dengan seluruh pasal dalam Perppu Pemilu yang baru diterbitkan tersebut. Terutama untuk klausul nomor urut bagi partai politik yang lolos di parlemen pada 2019. “Itu mereka sama-sama hasil pengundian, karena pengundiannya menggunakan undang-undang yang sama, yakni Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” ucap Idham.

Idham juga menyokong sikap pemerintah yang mengatur penyelenggaraan pemilu di empat provinsi baru di Papua. Menurut dia, Perppu bakal menjadi alas hukum bagi KPU untuk melaksanakan tahapan pemilu di Bumi Cenderawasih. Contohnya, KPU bakal mengakomodasi masa pendaftaran calon perseorangan anggota DPD di semua wilayah, tak terkecuali empat provinsi di Papua.

Direktur Eksekutif Aksara Research Institute, Hendri Kurniawan, menyayangkan sikap KPU sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu. Semestinya, KPU bersifat aktif mengkritik pemberlakuan Perppu Pemilu. Terutama ihwal munculnya nomor urut partai politik peserta pemilu yang berpotensi mendiskriminasi partai-partai kecil. “KPU justru seolah-olah ikut mengakomodasi kepentingan partai politik tertentu,” ucap Hendri.

Menurut Hendri, penerapan nomor urut memupus harapan partai-partai di luar parlemen untuk mendapatkan nomor urut pertama. Pemilihan nomor urut pertama diuntungkan karena mudah dilihat oleh pemilih ketika melihat kertas suara. Semestinya setiap partai politik memiliki hak yang sama untuk mendapatkan nomor urut berbasis pengundian dalam rapat pleno KPU.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengatakan partainya mendukung penomoran peserta pemilu dilakukan berbasis undian. Dukungan ini diberikan Arsul meski partainya saat ini memiliki hak untuk memilih nomor urut yang lama. “Kalau bicara preferensi, PPP lebih suka diundi, ya,” ujar Arsul.

Bagi dia, pengundian nomor urut akan memenuhi hak atas kesamaan sebagai peserta pemilu. Meski demikian, ia tak mempersoalkan jika nantinya mayoritas partai politik di parlemen bakal menggunakan nomor urut yang sama seperti dalam Pemilu 2019. Arsul bakal menyerahkan mekanisme penomoran peserta pemilu sesuai dengan undang-undang. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.