Laksanakan Reses II, Yan Yoteni Sosialisasikan Perubahan Kedua Atas UU Otsus

MANOKWARI, papuabaratnews.coPerubahan kedua atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua, yang disahkan oleh Pemerintah dan DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta, pada Kamis (15/7/2021), mulai disosialisasikan kepada masyarakat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Yan Anthon Yoteni menjadi wakil rakyat pertama yang melakukan sosialisasi itu saat melaksanakan masa reses ke-2 di Kampung Pulau Lemon, Kelurahan Pasir Putih, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Rabu 21 Juli 2021.

Agenda reses ke-2 ini juga dihadiri ketua Aliansi Masyarakat Adat Papua (AMAP) Provisnsi Papua Barat, Pertus Makbon.

Ketua Pansus DPR Papua Barat itu mengatakan Presiden Joko Widodo pada 19 Juli telah mengundangkan perubahan kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 dengan UU No. 2 Tahun 2021. Sehingga dalam sosialisasi ini, kata Yoteni pihaknya tidak lagi ragu, karena sudah ada salinan resmi negara tercatat dalam lembaran Negara.

“Kesempatan reses ini kami beritahukan kepada masyarakat, kami bertemu konstituen kami. Kami harus memberitahu kepada mereka tentang apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi 20 tahun ke depan menyangkut nasib mereka,” kata Yan Anthon Yoteni.

Menurutnya semua ini tentang masa depan bangsa, suku bangsa Papua dan bingkai NKRI, oleh karenanya hal ini menjadi pertemuan yang sangat penting.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, sejumlah hal penting yang harus diketahui oleh masyarakat, terutama orang asli Papua.

“Kita tahu bersama bahwa Pansus DPR Papua Barat merekomendasikan 14 poin sebagai masukan dan sudah diterima dan dibahas. Namun dari 14 poin usulan itu tidak semuanya diakomodir. Ada 2 pokok pikiran yang tidak diakomodir, yaitu pembentukan partai politik lokal dan keterwakilan anggota DPR RI jalur pengangkatan,” terangnya.

Dia menerangkan, saat ini pihaknya sedang menunggu proses pasal-pasal mana saja yang dibuat dalam pereturan pemerintah dan ada juga yang dibuat dalam Perdasus dan Perdasi.

“Akan dipelajari dan dipilah-pilah untuk hal-hal yang begitu besar  seperti badan pengawas itu akan diatur di dalam peraturan pemerintah, termasuk rekrutmen MRPB, rekrutmen DPR tingkat Provisnsi dan rekrutmen tingkat Otsus untuk Kabupaten/kota,” jelasnya.

Selain itu, akan ada perubahan nomenklatur dari DPRD menjadi DPR kabupaten/kota yang akan mengakomodir seperempat keterwakilan masyarakat adat dari kabupaten/kota se Provinsi Papua Barat. Dalam perubahan kedua UU Otsus banyak terobosan-terobosan baru.

“Terobosan baru yang pada saat ini misalnya, saat ini ada DPRD yang akan dirubah menjadi DPR kabupaten/kota dimana DPR kabupaten/kota ini akan ada pengangkatan jalur Otsus, sama halnya seperti DPR PB jalur pengangkatan, sehingga orang tidak perlu lagi berkelahi-berkelahi semua untuk berebut ke Provinsi,” paparnya.

Yoteni lalu menegaskan, UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas  UU No. 21  Tahun 2001 dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan prioritas bagi orang asli Papua.

“UU No. 2 Tahun 2021 adalah berkah bagi orang asli Papua untuk memberikan perlindungan baik dari sektor ekonomi, politik maupun sosial budaya,” pungkasnya.

Ia lalu mengajak seluruh masyarakat papua untuk menerima hasil kerja keras DPR bersama pemerintah dalam membangun tanah Papua, dengan selesainya penetapan UU Otsus Papua Tersebut.

“Banyak orang memaki-maki kami, tapi marilah kita belajar dari Yusuf dan Musa di Tanah Firaun yang akhirnya menyelamatkan bangsa dari Firaun,” tutupnya. (PB22)

 

**Berita ini Diterbitkan di Harian Papua  Barat News Edisi Kamis 22 Juli 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: