Berita Utama

Langgar Prokes, 24 Tempat Usaha Didenda Rp500 Ribu

MANOKWARI, papuabaratnews.co Pemkab Manokwari melalui Bidang Penindakan Satgas Covid-19 mulai menindak tegas pelanggar protokol kesehatan (prokes), baik masyarakat umum maupun tempat usaha. Selama tiga hari operasi, sebanyak 24 tempat usaha kedapatan melanggar prokes dan diberikan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.500 ribu per pelanggar.

“Sekarang kami mulai jalan dengan sanksi, baik sanksi sosial maupun administratif yaitu denda yang sudah mulai diterapkan tiga hari ini. Sebanyak 24 tempat usaha kedapatan melanggar prokes dan didenda sebesar Rp. 500 ribu per pelanggar,” jelas Koordinator Bidang Penindakan, Yusuf Kayukatui saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (24/11/2020).

Sebelumnya pihaknya telah melakukan pendekatan persuasif dan sosialisasi terkait peraturan bupati (perbup) tentang protokol kesehatan. Dimana ada beberapa sanksi dalam perbup tersebut, salah satunya sanksi sosial bagi masyarakat yang melanggar prokes dan sanksi administrasi bagi tempat usaha yang melanggar prokes.

“Sanksi tersebut berlaku untuk tempat usaha seperti cafe, rumah makan, toko dan tempat karaoke. Untuk tempat karaoke sementara belum kedapatan ada yang melanggar. Sedangkan untuk cafe dan rumah makan sudah ada beberapa yang melanggar,” jelasnya.

Menurutnya, batas jam operasional telah diperpanjang hingga pukul 24.00 WIT. Namun pada kenyataannya masih ada yang melanggar, salah satunya tidak menjaga jarak.

“Untuk tempat cuci tangan hampir disemua rumah makan dan cafe telah menyiapkan, tetapi jika ada yang tidak menyiapkan (fasilitas cuci tangan), maka akan dikenai denda karena sudah melanggar. Penindakan ini dilakukan berdasarkan instruksi bupati dan perbup. Dua aturan ini yang kami terapkan selama Covid-19 ini masih ada,” terang Kayukatui.

Diakui, ada pemilik tempat usaha yang keberatan ketika dikenai denda. Alasannya karena belum menerima instruksi Bupati terkait penerapan prokes.

“Dan dia sudah menghadap ke kantor, saya juga sudah menjelaskan itu bahwa semua pelaku usaha yang melanggar instruksi akan ditindak. Karena sebelumnya juga kami telah berikan surat peringatan sebanyak tiga kali,” jelasnya.

Adapun sebagian besar tempat usaha yang melanggar prokes adalah cafe. Sedangkan untuk pedagang kaki lima, pihaknya mengakui tidak bisa memberikan sanksi denda karena tidak mempunyai izin, dan sanksi yang diberikan adalah sanksi sosial.

“Sebagian dari mereka (pedagang kaki lima) sudah menaati itu. Masih ada beberapa yang masih membandel padahal waktu juga sudah diperpanjang yaitu sampai jam 24.00 WIT, menurut saya itu sudah manusiawi,” tungkasnya.

Ia menjelaskan, denda tersebut langsung masuk ke kas daerah yakni sebesar Rp. 11 juta.

“Masuk ke layanan PAD. Sekitar Rp. 11 juta dari 22 pelanggar, dua pelanggar belum menyetor. Ada tiga sanksi yang diterapkan, mulai dari sanksi ringan, sedang dan sanksi berat termasuk pencabutan ijin. Jika tidak mau membayar denda maka izinnya akan dicabut,” tutupnya.(PB19)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Rabu 25 November 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.