Berita Utama

Lempar Tanggung Jawab Distribusi STB

JAKARTA – Julaeha terpaksa gigit jari karena gagal mendapat bantuan set top box (STB) gratis di Posko Respons Cepat Penanganan Bantuan STB di Hotel Salak The Heritage, Kota Bogor, Jumat siang, 4 November lalu. Perempuan berusia 63 tahun itu tak bisa mendapat alat yang berfungsi menangkap siaran televisi digital itu karena namanya tidak tercatat dalam daftar penerima bantuan di posko buatan Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut.

“Enggak tahu itu kenapa nama saya tidak ada dalam daftar penerima,” kata Julaeha.

Warga Otista, Bogor, ini merasa berhak mendapat bantuan tersebut karena termasuk keluarga miskin. Sejak pandemi Covid-19, suaminya menjadi penganggur. Untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, suaminya terpaksa bekerja serabutan. Sedangkan dirinya hanya seorang ibu rumah tangga.

Di rumahnya, Julaeha hanya mempunyai televisi analog. Walhasil, ketika pemerintah memberlakukan analog switch-off (ASO) atau mematikan siaran analog untuk dialihkan ke siaran digital pada 2 November lalu, Julaeha tak bisa lagi menonton program yang biasa ditayangkan di stasiun televisi swasta. “Sekarang kami berhenti menonton televisi di rumah,” ujarnya.

Julaeha mengetahui pembagian STB gratis di kawasan Hotel Salak itu lewat grup WhatsApp. Ia pun bergegas ke sana dengan menyiapkan dokumen seperti informasi yang tersebar di grup WhatsApp, yaitu kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

Namun, kata Julaeha, kedua dokumen itu ternyata tidak cukup sebagai modal untuk mendapat bantuan STB gratis. Petugas posko menolak karena nama Julaeha tidak tertera sebagai penerima bantuan. “Apa boleh buat, kami terpaksa kumpulkan uang dulu untuk membeli STB,” ujar Julaeha.

Yulisdin Muhklis, pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertugas di posko Hotel Salak, mengatakan Jumat itu adalah hari terakhir pembagian STB gratis. Pemerintah, kata dia, membuka posko itu agar masyarakat miskin dapat mengakses pembagian STB gratis. “Dengan catatan, datanya ada di komputer,” ujarnya, Jumat pekan lalu.

Yulisdin menjelaskan, awalnya pemerintah membagikan langsung STB tersebut ke rumah keluarga miskin yang berhak menerima. Namun, saat pembagian, sebagian dari mereka tidak berada di rumah.

Pembagian STB gratis ini merupakan agenda pemerintah setelah migrasi siaran televisi analog ke televisi digital diterapkan. Migrasi ini merupakan perintah Pasal 60A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mewajibkan pemerintah mengalihkan saluran televisi dari analog ke digital paling lambat dua tahun sejak undang-undang itu diberlakukan, yaitu pada 2 November 2022.

Meski migrasi ini berlaku di seluruh Indonesia, Kementerian Komunikasi baru menerapkannya di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Pemerintah juga mengklaim migrasi siaran analog ke digital diterapkan di 222 kabupaten dan kota dari total 514 daerah di Indonesia.

Untuk mendukung program migrasi ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta lembaga penyiaran swasta (LPS) bersepakat untuk membagikan STB gratis kepada masyarakat miskin. Rujukannya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.

Data tersebut kemudian disaring dengan dokumen Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) milik Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kementerian Komunikasi mengklaim pemerintah daerah lantas memverifikasi dan memvalidasi data penerima bantuan STB tersebut.

Kementerian Komunikasi dan LPS penyelenggara multiplexing bersepakat akan membagikan 5,5 juta unit STB di seluruh Indonesia. Angka tersebut dibagi secara proporsional kepada semua stasiun televisi penyelenggara multiplexing serta Kementerian Komunikasi. Namun hingga kini realisasi distribusi STB masih sangat rendah.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, mengatakan jumlah STB yang wajib disediakan setiap perusahaan televisi memang berbeda-beda. Angka itu mengacu pada kesepakatan bersama Kementerian Komunikasi dan perusahaan televisi. “Jadi, kenapa enggak Kominfo semua? Karena kesepakatannya memang begitu,” kata Usman, Sabtu, 5 November lalu. Kesepakatan lainnya, kata dia, setiap perusahaan televisi mendistribusikan STB yang disanggupi.

Walau belum terealisasi sepenuhnya, Usman berdalih bahwa Kementerian Komunikasi tidak bisa memberikan sanksi kepada perusahaan televisi. Pasalnya, tidak ada regulasi yang mengatur soal sanksi atas urusan distribusi STB tersebut. Meski begitu, Kementerian Komunikasi akan mendorong stasiun televisi swasta mempercepat distribusi STB. “Teman-teman TV swasta sudah menambah distribusinya,” kata Usman.

Direktur Pengembangan Pita Lebar Kementerian Komunikasi dan Informatika, Marvels Situmorang, mengklaim distribusi STB untuk warga miskin di wilayah Jabodetabek sudah hampir 100 persen. Di wilayah ini, pemerintah menargetkan bisa mendistribusikan 476 ribu unit. Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) yang juga Corporate Secretary Grup Media Nusantara Citra (MNC), Syafril Nasution, tidak menjawab permintaan konfirmasi Tempo soal ini. Direktur Utama PT Intermedia Capital Tbk—induk perusahaan ANTV—Arief Yahya setali tiga uang.

Juru bicara Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran, Bayu Wardhana, menganggap ada saling lempar tanggung jawab antara pemerintah dan lembaga penyiaran dalam pendistribusian bantuan STB tersebut. Distribusi STB gratis ini seharusnya menjadi tanggung jawab kedua pihak. Namun, kata dia, masing-masing pihak terkesan tak mau mengeluarkan biaya distribusi dan menanggung risiko dalam urusan distribusi STB tersebut. “Pemerintah seharusnya bisa lebih tegas dengan membuat keputusan siapa yang bertugas melakukan distribusi,” ujar Bayu. “Pemerintah seharusnya bertindak sebagai regulator.” (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.