Berita Utama

LPPDK Paslon Bupati Manokwari Sudah Dilaporkan ke KPU

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari masing-masing Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Manokwari. Laporan tersebut diterima oleh KPU pada Minggu, (6/12/2020) sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

“Kami sudah terima LPPDK dari kedua paslon kemarin (Minggu.red),” ujar Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Manokwari Herry Lolo di Manokwari, Senin (7/12/2020).

Herry mengatakan, berdasarkan berita acara yang dimiliki, paslon HEBO terlebih dahulu menyerahkan LPPDK kepada KPU pada pukul 13.27 WIT, sedangkan Paslon SMART pada pukul 13.36 WIT. Setelah itu, tim hukum dari KPU Manokwari melakukan pemeriksaan secara bersama dengan Tim dari masing-masing Paslon terhadap segala kelengkapan laporannya.

“Setelah diperiksa secara bersama dokumen kelengkapannya, kita unggah ke sistem,” kata dia.

Selanjutnya menurut Herry, LPPDK dari kedua Paslon tersebut diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sudah dipercayakan untuk melakukan audit terhadap hasil laporan tersebut. Setelah proses audit selesai dilakukan, KAP akan menyerahkan hasilnya kepada kami untuk ditindaklanjuti.

Dijelaskannya, pihak yang akan melakukan audit terhadap LPPDK masing-masing Paslon terdiri dari 2 KAP. Hal itu sesuai dengan regulasi yang mengharuskan LPPDK 1 Paslon harus diperiksa oleh 1 KAP sehingga tidak menimbulkan pendobelan pemeriksa.

“Kami tidak terlibat dalam proses auditnya. Itu mutlak kewenangan KAP,” lanjut dia.

Menurut Herry, besaran LPPDK dari masing-masing Paslon akan dipublikasikan kepada masyarakat umum melalui pengumuman resmi KPU di media massa.

“Nanti nominalnya akan kita buat dalam bentuk pengumuman dan kita serahkan ke teman-teman media untuk publikasikan,” terang Herry.

Sementara, Zainal Arofiq, pejabat auditor dari KAP Bharata, Arifin, Mumajad dan Sayuti Jakarta yang ditunjuk untuk melakukan audit terhadap LPPDK Paslon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari mengatakan, masa waktu audit yang dimiliki pihaknya adalah 15 hari semenjak penerimaan dokumen tersebut dari KPU.

“Kami bertugas melakukan audit terhadap data penerimaan dan Pengeluaran dana kampanye oleh Paslon,” ujarnya.

Dalam proses audit, pihaknya akan mencocokkan data penerimaan dan pengeluaran tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme penerimaan dan pengeluaran yang sudah ada. Pemberian opini terhadap laporan tersebut dilandasi unsur kepatuhan terhadap regulasi dimaksud.

“Jadi kami menentukan opini patuh dan tidak patuh terhadap data yang ada,”

Hasil audit, kata dia, selanjutnya akan diserahkan kembali kepada KPU sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan petunjuk pelaksanaan selanjutnya.

“Selanjutnya kami serahkan kepada KPU untuk ditindaklanjuti,” tutup Zainal. (PB25)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Selasa 8 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.