Berita UtamaInforial

Mahasiswa Dukung Hasil RDP Evaluasi Otsus di Papua Barat

  • Tolak Keberlajutan Otsus

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Puluhan Mahasiswa dan warga sipil asli Papua yang tergabung dalam Front Mahasiswa dan Rakyat Papua Barat menggelar aksi unjuk rasa, Sabtu (21/11/2020).

Massa pendemo yang menggelar aksi di depan Polsek Amban itu menyatakan mendukung hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Evaluasi Implementasi Otonomi Khusus di Tanah Papua, yang digagas Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB).

Selain mendukung hasil RDP, massa pendemo juga meneriakan penolakan atas wacana keberlanjutan Otsus dan mendesak dilaksanakan hak untuk menentukan nasib sendiri (referendum) bagi rakyat Papua.

Sejumlah orator silih berganti menyampaikan pandangan perihal gagalnya implementasi kebijikan Otsus sejak mulai diberlakukan pada 2001 silam.

Koordinator Lapangan (korlap) aksi, Yohanes Aliknoe menyatakan bahwa rakyat Papua sudah menyampaikan pernyataan sikap untuk menolak keberlanjutan implementasi Otsus di Tanah Papua.

“Kami menolak Otsus yang ditawarkan Jakarta karena orang Papua belum sejahtera di atas tanahnya sendiri. Banyak fasilitas kesehatan di tanah Papua yang tidak lengkap. Tim medis dan mutu pendidikan di Papua juga  tidak memadai. Atas kenyataan ini, sekali lagi dengan tegas kami menolak Otsus Jilid II dan kami minta referendum,” kata Yohanes dalam orasinya.

Sementara, Orator lainnya, Erick Aliknoe menyinggung penangkapan terhadap Perwakilan MRP di Papua saat hendak menggelar Rapat Dengan Pendapat (RDP) di Kabupaten Merauke, Papua. Menurutnya, penangkapan tersebut adalah sebuah cermin pembungkaman aspirasi orang Papua.

“Penangkapan anggota dan staf MRP di Merauke, dengan cara diborgol oleh polisi adalah kriminalisasi. Padahal MRP adalah representasi atau perwakilan resmi masyarakat adat di Papua. Dan pelaksanaan RDP adalah amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus di Papua,” kata Erick.

Kendati demikian, pada 24 – 25 November 2020, MRP dan MRPB akan menggelar RDPU di Jayapura. Dalam RDPU ini mereka akan mengesahkan semua aspirasi rakyat Papua.

Tujuh Poin Pernyataan Sikap

Usai berorasi, para pengunjuk rasa membacakan pernyataan sikap. Sedikitnya terdapat tujuh poin dalam pernyataan sikap tersebut. Pertama, Front Mahasiswa dan rakyat Papua Barat menolak keberlanjutan Otsus dan siap gelar referendum sebagai solusi demokrasi bangsa Papua.

Kedua, Kepolisian Daerah (Polda) Papua segera mencabut maklumat yang dikeluarkan karena kami mahasiswa dan rakyat menilai pihak MRP menjalankan amanat Undang-undang Otsus Nomor 21 tahun 2001 sebagai simpatis mendengar suara rakyat Papua.

Ketiga, Pemerintah Indonesia tidak boleh melakukan revisi Undang-Undang Nomor 21 tentang Otsus di Jakarta, tetapi harus turun mendengarkan aspirasi rakyat papua dan melakukannya bersama dengan masyarakat dan pemerintah di Tanah Papua.

Keempat, kami mahasiswa dan rakyat Papua Barat meminta kepada Pemerintah Indonesia segera menindaklanjuti usulan dialog antara Jakarta dan Papua tentang status politik di Papua.

Kelima, kami mahasiswa dan Rakyat Papua Barat mendukung dan mengawal pernyataan sikap, tujuh point yang dibuat dalam Rapat dengar Pendapat (RDP).

Keenam, Kami mahasiswa dan rakyat Papua barat menolak dengan tegas semua tawaran Jakarta tentang kelanjutan Otsus dan rakyat Papua Barat siap referendum di tanah leluhur sendiri.

Terakhir, jika enam poin di atas tidak diindahkan, maka mahasiswa dan rakyat Papua Barat dari Sorong sampai Merauke siap mogok nasional atau amandemen.

Pantauan Papua Barat News, aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ketat Kepolisian, sehingga front Mahasiswa dan rakyat Papua Barat, membacakan pernyataan sikap tersebut dihadapan Polisi. Usai membacakan pernyataan sikap, para pengunjuk rasa kemudian membubarkan diri. (PB13)

**Berita ini telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Senin 23 November 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.