Berita UtamaInforial

Mahasiswa Unipa Unjuk Rasa Tolak Kuliah Daring

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Ratusan Mahasiswa Universitas Papua (Unipa) Manokwari yang tergabung dalam Forum Peduli Mahasiswa Unipa, Senin (1/2/2021), menggelar aksi unjuk rasa yang terpusat di depan gerbang kampusnya. Mereka menuntut agar pihak rektorat meniadakan sistem perkuliahan secara Online atau daring.

“Kami (Mahasiswa) kesulitan dengan pelaksanaan belajar sistem online. Tidak semua orang tua mampu membiayai paket data anaknya, apalagi mahasiswa juga masih harus membayar SPP. Untuk itu, kami menuntut perkuliahan dimulai kembali secara tatap muka, bukan daring,” kata Agung Yual, koordinator aksi ketika ditemui Papua Barat News di lokasi unjuk rasa, Senin (1/2/2021).

Pantauan media ini, pengunjuk rasa mulai menggelar aksinya sejak Senin pagi, yang diawali dengan memalang gerbang utama kampus Unipa. Tak sampai disitu, merasa tidak mendapat respon dari pihak rektorat, mereka pun akhirnya melanjutkan aksi unjuk rasa dengan memalang pintu-pintu utama tiap fakultas dan laboratorium.

“Pemalangan ini kami lakukan sampai ada respon positif dari pihak rektorat atas tuntutan kami. Dan selama itu, tidak boleh ada aktivitas apapun di kampus. Ini kami lakukan agar rektor tahu bahwa sebenarnya di kampus ada persoalan yang harus diselesaikan,” kata Yual.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban resmi dari pihak Rektorat Unipa terkait aksi unjuk rasa tersebut. Namun demikian, para pengunjuk rasa tetap menunggu tanggapan rektorat atas aspirasi mereka.

Aksi tersebut pun tergelar di bawah pengawalan ketat puluhan personil gabungan dari Polsek Amban, Polres Manokwari, dan anggota Brimob Polda Papua Barat.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), menegaskan, bahwa izin kegiatan pembelajaran tatap muka di Perguruan Tinggi dan Politekenik/Akademi komunitas pada semester genap Tahun Akademik 2020/2021, dapat dilakukan secara campuran (hybrid learning), yakni daring dan tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Hybrid learning itu merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa pandemi Covid-19. (PB13)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 2 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.