Berita Utama

Mahfud MD: Kita Tolak Campur Tangan Internasional

JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD angkat bicara soal upaya penyelamatan pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehrtens oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Mahfud menyebut, apapun kebijakannya pemerintah tak akan melibatkan negara lain untuk menyelamatkan Philips.

“Terkait kondisi keamanan di Papua salah satu hal yang perlu dicatat penting, sekarang ini, sedang terjadi, isunya kasusnya penyanderaan pilot Susi Air, itu ya. Itu ya kita tangani sendiri secara internal, kita kebijakannya gak boleh melibatkan negara lain dan ini internal kita dan kita bisa lakukan itu. Apa pun taruhannya tidak boleh masuk dunia internasional di situ,” ujar Mahfud di The Westin, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Mahfud mengatakan, pelibatan dunia internasional dikhawatirkan merembet ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan isunya bisa melebar. Maka dari itu, pemerintah menolak segala upaya campur tangan dari luar.

“Karena kalau diiyakan, nanti akan merembet tuh ke PBB, ke mana-mana, ternyata ada ini, ada itu. Sehingga, kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan oleh LSM, oleh LSM internasional,” tuturnya.

Sebelumnya, Berbagai upaya telah dilakukan Aparat TNI Polri untuk menyelamatkan Pilot Susi Air Capt Philip Mark Mehterns yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kelompok Egianus Kogoya. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri memastikan akan memaksimalkan upaya penyelamatan melalui negosiasi.

“Saya berbicara dengan berbagai pihak tentang proses negosiasi ini termasuk dengan pihak gereja yang di dalamnya ada Dewan Gereja dan Uskup, yang akan semaksimal mungkin melakukan negosiasi dengan kelompok Egianus Kogoya untuk bisa melepas pilot yang dibawanya,” kata Mathius, Kamis 24 Mei 2023.

Saat ini, sebut Kapolda Papua, Satgas Damai Cartenz juga sedang menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum yang tepat, tegas dan terukur.

“Tentunya negosiasi bisa dilakukan dengan siapa saja, saya membuka diri untuk semua pihak, yang dari awal yakni pihak Pemerintah Nduga bekerja sama dengan Kapolres, kemudian ada juga pihak dari Komnas HAM yang menawarkan diri dan kami terima,” ucap Fakhiri. (KOM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.