Berita Utama

Maju-Mundur Calon Pendamping Ganjar

JAKARTA – Foto Ganjar Pranowo dan Mahfud Md., yang duduk meriung berdua di sebuah taman, menguatkan spekulasi ihwal peluang Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan itu menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Ganjar. Ganjar mengunggah foto tersebut di akun Twitter miliknya disertai kalimat pendek, tiga hari lalu.

“Ngopi bareng beliau bikin sore makin asyik,” kata Ganjar di akun media sosial miliknya tersebut, Minggu (10/9/2023).

Ganjar merupakan kandidat calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, dan Partai Hanura. Kini ia menunggu calon wakil presiden yang diputuskan koalisi partai pendukungnya.

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengakui bahwa Mahfud merupakan salah satu figur yang dipertimbangkan partainya menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar. Di samping Mahfud, nama lain yang muncul belakangan adalah mantan Gubernur Jawa Barat yang juga anggota pengurus Partai Golkar, Ridwan Kamil.

“Nama-nama ini merupakan respons aspirasi publik yang muncul dalam berbagai survei yang tentu menjadi opsi-opsi yang masuk dalam kalkulasi dan dipantau bersama oleh PDIP serta partai pengusung Ganjar Pranowo,” kata Andreas dilansir Tempo, Rabu (13/9/2023).

Andreas mengatakan hingga saat ini partai koalisinya belum memutuskan calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Ketua umum partai koalisi akan membicarakan secara bersama-sama pilihan kandidat calon wakil presiden tersebut.

Nama Mahfud dan Ridwan Kamil sesungguhnya tidak masuk dalam bursa awal kandidat calon wakil presiden di lingkup internal PDIP. Awalnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebutkan sepuluh nama calon wakil presiden pendamping Ganjar. Sepuluh nama itu lantas mengerucut menjadi lima kandidat. Kelimanya adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno; Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir; Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar; Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono; serta mantan Panglima TNI, Andika Perkasa. “Sekarang sudah mengerucut lima nama,” kata Puan pada 24 Juli lalu.

Adapun PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden pada 21 April lalu. Setelah itu, PPP, Perindo, dan Hanura ikut mendukung politikus PDIP tersebut. Namun, hingga kini, PDIP belum memutuskan calon wakil presiden pendamping Ganjar. Bahkan, dari lima kandidat cawapres itu, Muhaimin justru memilih bergabung ke Koalisi Perubahan—gabungan Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, dan PKB, yang awalnya berkoalisi dengan Partai Gerindra. Selanjutnya NasDem dan PKB mendeklarasikan pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin sebagai calon presiden-wakil presiden.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, berpendapat bahwa banyak faktor yang membuat PDIP bimbang dalam menentukan calon wakil presiden pendamping Ganjar. Faktor itu antara lain sikap Presiden Joko Widodo yang terkesan mendukung Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut merupakan calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju—gabungan Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelora.

Faktor lain, kata Adi, elektabilitas Ganjar tidak semoncer Jokowi saat PDIP mengusung mantan Wali Kota Solo itu sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014. “Sebenarnya PDIP sedang melawan Prabowo sekaligus pengaruh Jokowi. Dalam kondisi ini, tak mudah bagi PDIP untuk buru-buru meminang siapa pendamping Ganjar,” kata Adi.

Menurut Adi, Presiden Jokowi terkesan tidak mendukung penuh Ganjar dalam beberapa bulan belakangan ini. Jokowi, yang juga kader PDIP, justru seolah-olah mendukung Prabowo. Indikasinya, sejumlah kelompok relawan Jokowi mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo. Lalu PAN dan Golkar, keduanya partai penyokong pemerintahan Jokowi, justru mengusung Prabowo.

Kondisi tersebut, kata Adi, membuat PDIP sangat berhitung tentang kandidat calon wakil presiden pendamping Ganjar. Apalagi Jokowi merupakan kader terbaik PDIP dan ikut membantu partai berlambang banteng moncong putih itu dalam memenangi Pemilu 2014 dan 2019.

“Kalau tanpa adanya unsur Presiden Jokowi, PDIP cukup merem, pasti menang melawan Prabowo yang dua kali pemilu selalu kalah,” ujar Adi.

Direktur Eksekutif Aksara Research and Consulting, Hendri Kurniawan, sependapat dengan Adi. Hendri menilai kesan Jokowi yang mendukung Prabowo mempengaruhi strategi PDIP dalam memilih calon wakil presiden. Strategi yang terlihat ragu-ragu itu mengesankan PDIP bukan partai pemenang pemilu.

Di samping itu, kata Hendri, PDIP seperti kehilangan pengaruh di lingkup internal partai penyokong pemerintahan Jokowi. Sejumlah partai pemerintah justru memilih berkoalisi dengan Partai Gerindra, lalu mengusung Prabowo sebagai calon presiden.

“Sikap PDIP selama 10 tahun belakangan yang menjadikannya sebagai musuh bersama oleh partai-partai politik pendukung pemerintah. Selama ini PDIP selalu menempatkan partai lain seolah-olah sebagai subordinatnya,” ujar Hendri.

Ia menduga sikap PDIP itu dipengaruhi posisinya yang memenuhi syarat mengusung calon presiden tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. Perolehan kursi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat mencapai 22 persen atau melampaui ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Dengan demikian, mereka awalnya jumawa untuk mengusung Puan Maharani, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, sebagai calon presiden.

Menurut Hendri, peta politik PDIP berubah setelah Jokowi terkesan mendukung Prabowo. Apalagi setelah partai pemerintah ramai-ramai mengusung Menteri Pertahanan tersebut.

Ia menganggap situasi politik tersebut yang mempengaruhi manuver politik PDIP belakangan ini. Sebagai contoh, kata Hendri, PDIP berusaha mengikat kekuatan pendukung Jokowi. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, dan Andika Perkasa diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo. Kemudian PDIP berusaha menarik dukungan Golkar dengan mendekati Ridwan Kamil untuk diusung sebagai calon wakil presiden.

“Usaha menjodohkan Ridwan Kamil dan Ganjar sepertinya hanya upaya untuk mengganggu Golkar,” kata Hendri.

Hendri berpendapat, PDIP bakal merugi jika memasangkan Ganjar dan Ridwan Kamil dalam pemilihan presiden 2024. Sebab, Ganjar dan PDIP belum tentu dapat mengkonversi pendukung Ridwan Kamil di Jawa Barat. Apalagi pendukung Prabowo dan Anies di Jawa Barat juga cukup kuat. Ia menilai PDIP akan lebih diuntungkan jika memilih calon wakil presiden yang berasal dari Jawa Timur dan Nahdlatul Ulama. (TEM)

 

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.