Berita Utama

Maju-Mundur Larangan Ekspor CPO

JAKARTA – Hanya 4,5 jam sebelum larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai berlaku, pemerintah mendadak mengumumkan penambahan jenis produk yang terkena pembatasan ekspor. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan secara virtual pada Rabu, 27 April 2022, pukul 19.30 WIB, atau tepat sehari setelah pernyataan pers pada Selasa lalu.

Pernyataan Airlangga kali ini berbeda dengan keterangan sebelumnya. Sementara pada Selasa lalu pemerintah menyatakan bahwa hanya minyak sawit jenis refined, bleached, deodorized palm olein (RBD-PO) yang dilarang diekspor, kemarin Airlangga menambahkan beberapa jenis produk sawit lainnya yang juga terkena restriksi.

“Sesuai dengan arahan Presiden dan tanggapan masyarakat, pelarangan ini berlaku untuk semua produk (sawit), yaitu CPO, RPO, RBD-PO, POME, dan used cooking oil. Semua produk tersebut tercakup dalam peraturan Menteri Perdagangan dan diberlakukan pada malam ini pukul 00.00 WIB,” kata Airlangga dalam pernyataannya, Rabu malam lalu.

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut ditempuh untuk memastikan produk minyak sawit mentah dari produsen di Tanah Air dapat didedikasikan untuk ketersediaan minyak goreng curah di pasar, sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu per liter. Pengawasan pelaksanaan restriksi tersebut akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Apabila terjadi pelanggaran, penindakan bakal dilakukan oleh Satuan Tugas Pangan, Bea-Cukai, serta Kementerian Perdagangan.

Tak berselang lama dari pernyataan Airlangga tersebut, Presiden Joko Widodo juga meluncurkan sebuah video pernyataan mengenai larangan ekspor itu. Dalam video berdurasi sekitar 3,5 menit tersebut, Jokowi lagi-lagi tidak merinci produk yang dilarang diekspor, sama seperti pernyataannya pada pekan lalu. “Pemerintah memutuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri,” kata dia. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan berikat.

Jokowi mengatakan kebijakan itu diambil lantaran pemerintah mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Pasalnya, ia mendapati dalam empat bulan ini, masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah dalam kurun waktu tersebut pun diakui belum efektif.

Menyitir data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional pada 27 April 2022, harga minyak goreng curah masih berada di kisaran Rp 19.700 per kilogram. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan bermerek berada di kisaran Rp 26.000-Rp 27.050 per kilogram. Situasi tersebut membuat Jokowi meminta pelaku industri sawit memprioritaskan dulu kebutuhan di dalam negeri.

Apalagi Jokowi melihat volume ekspor bahan baku minyak goreng selama ini jauh lebih besar dari kebutuhan dalam negeri. “Semestinya, kalau melihat kapasitas produksi dalam negeri, kebutuhan dengan mudah dipenuhi,” kata Jokowi. Dia menyebutkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri akan menjadi patokan pemerintah dalam menjalankan restriksi. Jika kebutuhan domestik dianggap terpenuhi, larangan itu akan dicabut. “Saya tahu negara perlu pajak, devisa, dan surplus neraca dagang. Tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting,” Presiden menegaskan.

Ihwal ketentuan baru larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya itu, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, mengatakan Gapki akan melakukan konsolidasi dengan asosiasi pelaku industri sawit lainnya. “Sebab, penjelasan malam ini tidak sesuai dengan sosialisasi sebelumnya. Jadi, kami belum bisa berkomentar,” kata dia.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, mengatakan asosiasinya akan menganalisis peraturan Menteri Perdagangan perihal larangan ekspor itu. Namun ia merasa pelarangan secara total itu tidak mungkin dijalankan. “Jangan sampai hidup petani sawit yang jumlahnya puluhan juta orang itu menjadi korban kekeliruan mengambil kebijakan,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengatakan pelaksanaan kebijakan itu akan berbarengan dengan libur panjang Idul Fitri pada 28 April hingga 7 Mei 2022. “Jadi, aktivitas sawit akan berhenti semua, dari panen sawit oleh petani hingga pabrik-pabrik pengolahan minyak goreng juga akan berhenti semua,” kata Sahat.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, juga menyatakan bakal mengkaji kebijakan tersebut. Menurut dia, sejak awal ada perbedaan pengertian antara pernyataan Presiden Jokowi dan bawahannya mengenai bahan baku minyak goreng yang akan dilarang diekspor. Dengan kepastian larangan ini, ia memperkirakan harga tandan buah segar petani akan kembali anjlok. Untuk itu, Darto berharap larangan ekspor ini tidak berlangsung lama. “Satu pekan saja kalau boleh,” kata dia.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, menyayangkan kebijakan maju-mundur yang dilakukan pemerintah itu. Pasalnya, langkah tersebut dikhawatirkan justru menimbulkan kegaduhan luar biasa. Peraturan itu pun diperkirakan merugikan para petani sawit dan pengusaha CPO kelas menengah-kecil. Di sisi lain, Piter yakin akan ada perlawanan dari industri besar terhadap kebijakan itu karena mereka menjadi kehilangan peluang meraup untung besar. “Banyak cara perusahaan-perusahaan itu melawan karena mereka menguasai produksi dan distribusi,” kata Piter.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, pun memperkirakan larangan tersebut memberikan ekses signifikan kepada perekonomian Indonesia. Restriksi tersebut diperkirakan membuat nilai tukar rupiah melemah dan devisa keluar signifikan. Di sisi lain, investasi di sektor perkebunan dan industri turunan sawit juga terganggu. Belum lagi dengan potensi gugatan di Organisasi Dagang Dunia (WTO) dan retaliasi dari negara-negara importir. “Dampak kebijakan ini fatal dan gawat,” kata Bhima. (TMP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.