Manajemen RSUD dan Pemda Manokwari tak Penuhi Panggilan Pengadilan

MANOKWARI, PB News – Kasus dugaan malpraktek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manokwari yang bergulir di Pengadilan Negeri Manokwari kini  menuai polemik.

Pasalnya, RSUD maupun Pemda Manokwari tak memenuhi panggilan hingga memasuki sidang kedua atas gugatan ganti rugi dengan dugaan Malpraktek (No Perkara. 021/PDT.G/PN. Manokwari) antara penggugat dr. Augustina Hehanussa, SpKK, Rabu (18/4).

“Seharusnya sebagai warga negara yang baik, kita semua harus mematuhi panggilan pengadilan, ini sudah panggilan sidang ke dua, tapi kita sayangkan pihak RSUD dan Pemda Manokwari tidak juga memenuhi panggilan sidang,” ujar Benny Arens Niwe Lattu, SH salah satu tim penasehat hukum (PH) pelapor.

Menurut Benny, semestinya Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan melaksanakan sebagaimana pernyataannya yang pernah dilontarkan bahwa kasus ini biarlah pengadilan yang membuktikan.

“Kita sangat menyayangkan sikap pihak RSUD dan Pemda Manokwari. Karena menurut Ketua majelis hakim bahwa sesuai kenyataannya, surat panggilan ini sudah diterima yang dibuktikan dengan tanda tangan oleh (RSUD dan Pemda Manokwari, red) para terlapor maka seharusnya mereka hadir,” cetusnya.

“Kita tidak tahu motifnya apa, kok sampai dua kali panggilan sidang tidak datang tanpa alasan dan keterangan. Malahan puluhan perawat yang datang dan tanpa didampingi pengacara, tentu sikap ini kita sayangkan” ujarnya

Selain itu pria yang diketahui sebagai salah satu penasehat hukum itu mengapresiasi adanya donasi yang dilakukan puluhan perawat dan bidan dari RSUD Manokwari dan mensyukuri apa yang dilakukan perawat sejalan dengan gugatan yang ditempuhnya.

“Kita bersyukur aksi yang dilakukam sejalan dengan apa yang kami tempuh, karena kita memang gugat ganti rugi di Pengadilan Negeri Manokwari, kalau memang secara jelas mereka (Tergugat) mau tahu berapa kerugian klien kami, kami juga akan buka,” ucap Beny.

Tak sampai disitu kuasa hukum pelapor itu menyampaikan perkembangan proses penyidikan terkait laporan pidana atas kasus dugaan malpraktek  tersebut saat ini telah dinaikan ke tahap penyidikan dan dalam waktu dekat akan ditetapkan tersangka oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Papua Barat.

“Perkembangan laporan (Unsur Pidana) kami di Polda Papua Barat, saat ini kami selaku pelapor telah menerima secara resmi Surat No. B / 129 / IV / 2018 / Ditreskrimsus perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) bahwa laporan dugaan malpraktek dengan LP No. 26/11/2018/Papua Barat/SPKT tertanggal 4 April 2018 telah sudah dinaikkan di tingkat penyidikan dengan No Seperindik No: Sprin-dik/08/IV/2018/SPKT. Dan Penyidik sudah mengirim SPDP ke Kejaksaan Tinggi Papua,” tandasnya. (PB17)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: