Berita Utama

Manuver Senator Usulkan Amandemen

JAKARTA – Isu amendemen Undang-Undang Dasar 1945 kembali menggelinding. Usulan untuk mengamendemen konstitusi datang dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mattalitti. Bekas Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu mengklaim senator telah sepakat memutuskan untuk mengusulkan amendemen dalam sidang paripurna pada 14 Juli lalu.

“DPD dalam sidang paripurna yang lalu memutuskan mengambil inisiatif kenegaraan dan menawarkan kepada para pemangku kepentingan bangsa dan negara ini agar kita kembali menerapkan sistem bernegara sesuai dengan rumusan para pendiri bangsa, yang disempurnakan dan diperkuat,” ujar La Nyalla pada Kamis (10/8/2023) lalu.

Amendemen konstitusi, menurut La Nyalla, diperlukan berdasarkan hasil studi dan kajian akademik. Salah satu kajian menyebutkan perubahan konstitusi sejak 1999 hingga 2002 telah menghasilkan konstitusi yang meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. DPD, kata dia, berpandangan perlu mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi itu sebagai bentuk kewajiban warga negara dan bernegara.

La Nyalla mengatakan DPD telah mengajukan beberapa poin yang akan dijadikan proposal kenegaraan untuk mengusulkan amendemen. Pertama, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. MPR nantinya diisi oleh mereka yang dipilih melalui pemilu serta anggota kelompok yang diutus dengan pola keanggotaan dari bawah ke atas (bottom up). MPR akan menyusun haluan negara sebagai panduan bagi kerja presiden. “MPR yang memilih dan melantik presiden. MPR mengeluarkan ketetapan MPR sebagai produk hukum,” ujarnya. “Serta MPR yang mengevaluasi kinerja presiden di akhir masa jabatan.”

Selain itu, La Nyalla melanjutkan, membuka peluang adanya anggota DPR yang berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan, selain dari anggota partai politik. Tujuannya untuk memastikan proses pembentukan undang-undang yang dilakukan DPR bersama presiden tidak didominasi oleh keterwakilan kelompok politik (political group representative) saja. “Tapi juga oleh people representative.”

La Nyalla mengatakan DPD juga mengusulkan kembali adanya utusan daerah dan golongan melalui mekanisme bottom up. Utusan daerah, kata dia, misalnya bisa berasal dari mereka yang dipilih dengan mengacu pada unsur kesejarahan berbasis wilyah dan bangsa-bangsa lama di Nusantara, yaitu para raja dan sultan Nusantara serta suku dan penduduk asli Nusantara.

Usulan amendemen konstitusi, kata La Nyalla, bakal didorong agar dilakukan secepatnya. Sebab, dia menilai tantangan politik Indonesia ke depan semakin berat. Menurut dia, selama 20 tahun ini, sistem pemilu hasil reformasi malah menunjukkan posisi Indonesia semakin lemah. Perekonomian negara dipaksa tunduk kepada mekanisme pasar. Dampak lainnya, saluran kedaulatan rakyat tidak utuh lagi.

Menurut dia, sistem dari konstitusi hasil perubahan itu memberikan ruang yang sangat besar kepada partai politik. “Partai politik seperti pemegang saham bangsa dan negara ini. Bahkan calon presiden yang disodorkan kepada rakyat untuk dipilih adalah pilihan ketua umum partai.”

Dengan mekanisme seperti itu, kata La Nyalla, tidak salah bila presiden disebut sebagai petugas partai. Sebab, konstitusi memberi ruang untuk hal tersebut. Berbeda dengan mandataris MPR, yang sejatinya petugas rakyat. “Sebab, presiden dipilih di MPR, oleh anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan, yang merupakan wadah seluruh elemen bangsa,” ujarnya.

Sikap Pribadi Bukan Mewakili Lembaga

Menanggapi hal tersebut, anggota DPD dari Provinsi Riau, Intsiawati Ayus, mengatakan hingga saat ini DPD tidak memiliki agenda resmi untuk mengusulkan amendemen. Menurut dia, usulan amendemen yang disampaikan La Nyalla tidak bisa dianggap mewakili lembaga. Intsiawati menegaskan, hingga hari ini belum ada rapat kelompok senator untuk membahas amendemen UUD. “Untuk menentukan sikap lembaga mesti diputuskan di rapat pleno kelompok DPD di MPR. Rapat itu belum pernah dilakukan,” ujarnya. “Aturan itu ada di tata tertib DPD dan MPR.”

Sebagai anggota kelompok DPD, Intsiawati mengatakan belum mendapat informasi ataupun sosialisasi perihal usulan amendemen yang akan didorong senator. Intsiawati juga tidak pernah menerima undangan rapat paripurna DPD yang disebut telah memutuskan bahwa senator akan mendorong amendemen kembali ke konstitusi awal dengan proses pemilihan presiden di MPR.

Dia menjelaskan, rapat paripurna DPD tidak bisa begitu saja mengeluarkan keputusan atas nama lembaga. “Saya tegaskan, keputusan lembaga atas nama DPD itu ada di rapat pleno kelompok DPD, bukan di rapat paripurna,” ujarnya. “Saya pernah menjabat ketua kelompok DPD dari 2019 sampai Agustus 2022. Jadi, saya paham mekanismenya.”

Saat menjabat ketua kelompok DPD, Intsiawati menjelaskan, senator dan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pernah membahas amendemen UUD. Namun pembahasan amendemen sebatas penataan kelembagaan MPR dan DPD. “Tidak pernah ada rapat pleno kelompok DPD yang membahas usulan amendemen untuk mengembalikan pemilihan presiden ke MPR,” ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, dosen hukum kepemiluan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan DPD semestinya berfokus membangun kualitas kerja lembaga agar lebih efektif. Misalnya, kata dia, cara agar DPD mampu menghubungkan aspirasi daerah yang diperhatikan secara nasional di tengah keterbatasan kewenangan lembaga. “Di tengah tahapan Pemilu 2024 yang krusial, DPD tidak perlu memicu spekulasi dan kontroversi melalui isu yang bisa mengganggu stabilitas politik dalam negeri,” ucapnya.

Menurut Titi, pemilih bisa terprovokasi. Isu ini juga bisa dimanfaatkan kelompok pragmatis untuk mengganggu tahapan Pemilu 2024. Buruknya lagi, isu amendemen akan dihubungkan dengan upaya menunda Pemilu 2024. “Lebih baik anggota DPD tidak mengundang potensi kekacauan politik di ujung masa jabatan mereka.” (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.