Berita UtamaInforial

Masa Jabatan Kepala Daerah di Lima Kabupaten Segera Berakhir

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Masa jabatan lima kepala daerah di Papua Barat akan segera berakhir pada 17 Februari 2021. Lima daerah itu adalah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaetn Raja Ampat, dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat, Basara Wael menyebutkan daerah yang  memasuki masa akhir jabatan kepala daerahnya maka Sekretaris Daerah (Sekda) akan menduduki jabatan pelaksana harian sambil menunggu penunjukan Penjabat Sementara (Pjs) atau pelantikan kepala daerah definitif.

“Dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah, maka Sekretaris Daerah sebagai ex officio langsung bertindak menjalankan tugas selaku kepala daerah,” ujar Basara saat dikonfirmasi Papua Barat News di Manokwari, Selasa (9/2/2021).

Basara merangkan, empat daerah yaitu Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama dan Raja Ampat akan diisi oleh Sekda. Sementara Pegunungan Arfak akan langsung dilantik oleh Gubernur Papua Barat selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

Basara menerangkan, empat daerah yakni Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama dan Raja Ampat akan ditempati oleh Sekda. Sedangkan Kabupaten Peggunungan Arfak akan langsung dilantik oleh Gubernur Papua Barat selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

“Intinya tidak boleh ada kekosongan jabatan,” kata dia.

Masa jabatan Sekda kata dia, tidak berjalan lama karena menunggu Kemendagri menunjuk salah satu Pjs sampai proses sengketa di Mahkamah Konstitusi berakhir dan terbit keputusan final bakal calon pemenang pilkada. Penempatan Pjs dapat menjabat lebih lama dari waktu yang ditentukan apabila proses penyelesaian sengketa Pemilukada di MK belum selesai.

“Sekda menjabat paling hanya dua minggu sambil menunggu penunjukan caretaker atau pjs,” terangnya.

Sementara itu, jabatan kepala daerah di Kabupaten Teluk Bintuni baru akan berakhir pada Juni 2021. Sama halnya juga masa jabatan kepala daerah lainnya seperti Fakfak, Kaimana, dan Sorong Selatan akan berakhir pada 24 Maret 2021.

Namun diakuinya, apabila proses penyelesaian sengketa pemilukada di MK belum kunjung selesai maka pjs tetap berjalan sampai proses sengketa pemilu selesai.

“DPR tetap akan melakukan pleno luar biasa pemberhentian kepala daerah dan dilanjutkan dengan pjs untuk sementara waktu bisa sampai 6 bulan,” pungkas Basara. (PB22)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 10 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.