Berita Utama

Massa Paksa Bertemu Gubernur dan Sekda Papua Barat

MANOKWARI, PB News – Gabungan mahasiswa dan masyarakat kembali menggelar demo di depan kantor Gubernur Papua Barat, Kamis (12/4), Kamis sekitar pukul 10.30 WIT.

Mereka mendesak dipertemukan dengan Gubernur Dominggus Mandacan dan Sekda Nataniel D. Mandacan, untuk mengklarifikasi proposal bantuan pendidikan, bantuan masyarakat dan bantuan gereja. Serta mengklarifikasi insident pada Jumat pekan lalu.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unipa Manokwari, Pilatus Lagowan mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat agar segera merealisasikan bantuan pendidikan yang sudah mahasiswa ajukan.

“Kami berharap agar bantuan Proposal yang diajukan ada jawaban pasti dari Biro Umum Setda dan BPKAD Papua Barat,” ujar Pilatus dalam orasinya dihadapan Sekda Nataniel D. Mandacan dan mahasiswa serta masyarakat di kantor Gubernur Papua Barat, Kamis (12/4).

Ia menjelaskan, Undang-Undang Negara menjamin hak- hak serta kesejahteraan masyarakat. UU Otsus lahir menyangkut tentang pendidikan, kesehatan yang diprioritaskan bagi Orang Asli Papua (OAP).

“Walaupun Sumber Daya Alam (SDA) di tanah Papua melimpah, namun anak- anak Papua datang ke Pemerintah daerah menuntut hak mereka dengan mengeluarkan air mata. Ini sangat menyedihkan,” ujarnya.

Pilatus juga meminta Gubenur Papua Barat Dominggus Mandacan agar mengintrusikan seluruh kepala OPD dan staf pegawainya di lingkungan Pemerintah Papua Barat agar memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat

Menanggapi aspirasi para mahasiswa, Sekda Nataniel Mandacan menjelaskan, saat ini Pemprov tidak lagi menerima pengajuan proposal bantuan seperti yang dilakukan sebelumnya. Alasannya, bantuan yang dianggarkan melalui dana Otsus, kini sudah dibagi ke kabupaten/kota.

“Sekarang berbeda dengan yang lalu, kita mau pakai dana dari mana untuk menjawab semua itu. Untuk Tahun 2018, kami serahkan 90 persen dana Otsus untuk setiap kabupaten/kota,” terang Nataniel.

Menurut dia, hal ini sudah diprogramkan gubernur dan wakil gubernur, dengan tujuan menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat di Paua Barat.

“Yang diakomodir adalah proposal yang sebelum Tahun 2018 atau sekitar Desember 2017, sudah masuk ke kami,” paparnya.

Selain itu, tahun ini Pemprov Papua Barat hanya menerima bantuan pendidikan program Afarmasi. Yang ingin mengurus bantuan pendidikan, dianjurkan untuk langsung mendatangi masing-masing kabupaten/kota.

Usai mendengar penjelasan, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Aksi ini ikut dikawal pihak pengamanan yang terdiri dari gabungan TNI/Polri .

Dalam aksi itu, mahasiswa dan masyarakat juga meminta pihak kepolisian untuk membebaskan JA yang sudah ditahan. Sehubungan dengan itu, Kapolres Kapolres Manokwari, AKBP Adam Erwindi mengatakan tetap terapkan proses hukum. “Kita tetap proses lanjut, supaya menjadi pembelajaran hukum bagi yang lain,” ujarnya.

JA (19) adalah satu dari 10 orang yang dimintai keterangan oleh polisi terkait perusakan pada Jumat pekan lalu itu. JA diduga memalsukan KTP dan Kartu Mahasiswa.

“Awalnya dia mengaku mahasiswa dengan menunjukkan kartu mahasiswa. Ternyata kartu itu, dan bahkan KTP, dia palsukan di salah satu tempat percetakan,” ujar, Kamis (12/4)

Kapolres menegaskan saat ini baru satu tersangka yang ditetapkan, namun tersangka lain kemungkinan besar akan menyusul, karena sembilan temannya lainnya yang juga ikut terlibat dalam aksi pengrusakan ini akan diselidiki lebih lanjut.

“Kita sudah buka CCTV. Kita akan panggil satu per satu orang orang yang terpantau CCTV, yang benar benar lakukan perusakan,” tegasnya di sela pengamanan aksi mahasiswa di kantor Gubernur siang tadi. (PB14/PB17)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.