Berita UtamaInforial

Masyarakat Tolak Kehadiran Agama Lain di Pegaf

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Masyarakat Kabupaten Pegunungan Arfak secara terbuka menolak masuknya agama dan denominasi gereja baru, selain Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI) di daerah itu. Mereka sepakat menolak pendirian rumah ibadah agama lain dan gereja denominasi lain yang tidak bernaung di bawah Majelis Daerah GPKAI.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Pegunungan Arfak, Goliat Menggesuk mengatakan, masyarakat Arfak yang mendiami wilayah 10 distrik bersama tokoh masyarakat,  tokoh adat,  tokoh perempuan,  mahasiswa, pemuda dan gereja secara tegas menolak masuknya agama baru dan denominasi gereja baru. Masyarakat Arfak tidak menginginkan adanya pembukaan rumah ibadah baru tanpa izin tertulis dari kepala suku dan pemilik hak ulayat.

“Kami tidak izinkan agama lain ataupun gereja lain masuk ke Pegaf. Karena itu kami menolak keras pendirian masjid/mushola di wilayah Pegaf,” ujarnya di Manokwari,  Rabu (2/12/2020).

Goliat menyebutkan, wilayah Pegunungan Arfak merupakan daerah misi GPKAI. Sejak awal misionaris GPKAI masuk dan membuka peradaban baru kepada masyarakat Pegaf. Sejarah inilah yang menurutnya, menjadi pertimbangan seluruh masyarakat Pegaf menolak masuknya agama baru maupun denominasi gereja baru, selain GPKAI.

“GPKAI ini sudah hadir sejak kami masih buta,  gelap belum tahu apa-apa, hanya GPKAI yang masuk membuka mata kami untuk melihat terang,” paparnya.

Ia melanjutkan, apabila ada pihak yang sengaja membuka atau mendirikan rumah ibadah tanpa izin lembaga adat, maka rencana pendirian atau pembangunan rumah ibadah tersebut akan dihentikan.

Dia menyebutkan masyarakat Arfak yang tersebar di 10 distrik siap melakukan penolakan dan penutupan apabila ada pihak yang sengaja membuka rumah ibadah tanpa izin di seluruh wilayah Pegaf.

“Kami tegas menolak pendirian lembaga atau rumah ibadah apa pun. Jika paksa membangun maka akan kami bongkar,” paparnya.

Selaku perwakilan masyarakat adat, Goliat meminta pemerintah daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pegunungan Arfak segera menyusun produk legislasi untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di wilayah Kabupaten Pegaf. Termasuk di dalamnya menetapkan Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai Kabupaten Injil.

“Kami desak agar DPR segera menerbitkan perda kabupaten Pegaf sebagai Kabupaten Injil sehingga bebas dari Minuman Keras  (Miras),” pungkasnya.  (PB22)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Kamis 3 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.