Berita Utama

Melawan RKUHP dengan Satir

JAKARTA – Selembar koyo tertempel pada jidat seorang karyawati. Tanda bahwa ia tampak pening belum merampungkan tugas kantor yang menumpuk. Raut wajahnya tegang. Matanya lekat pada komputer jinjing di depannya. Sedangkan dua rekan di sampingnya meminta agar ia menyudahi sejenak pekerjaannya dan beranjak makan siang.

Karyawati itu lantang menolak. Lantas ia nyerocos bahwa banyak tulisan yang mesti diedit pada hari itu. Namun dua rekannya memuji bahwa tugas-tugasnya sudah dikerjakan dengan rapi. Sejawat karyawati itu nyeletuk. “Ehgue lupa, kalau lu zodiak Virgo, perfeksionis banget,” kata perempuan itu kepada rekannya seraya meyakini Virgo merupakan zodiak perfeksionis.

Sekonyong-konyong polisi berbadan tambun masuk ruang kerja itu tanpa permisi. Tanpa ba-bi-bu, ia menjelaskan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) teranyar dapat menjerat warga negara. Khususnya bagi sang karyawati dan para sejawatnya yang memiliki kepercayaan selain Pancasila. Mereka lantas dijebloskan ke jeruji penjara.

Begitulah sepenggal adegan cerita fiktif yang diproduksi para aktivis Bersihkan Indonesia, konsorsium nirlaba yang didirikan berbagai organisasi masyarakat sipil. Cerita itu dibungkus dalam video bergenre situasi komedi dan disebarluaskan ke media sosial. Tujuannya adalah menyindir masuknya Pasal 189 RKUHP yang mengatur jerat pidana 10 tahun penjara bagi warga negara yang mendirikan organisasi atau menganut ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme, serta paham lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Kepala Kampanye dan Pelibatan Publik Trend Asia, Arip Yogiawan, menyebutkan pasal tersebut rentan disalahgunakan. Sebab, tidak ada penjelasan ihwal istilah “paham lain” dalam klausul tersebut, sehingga dapat berpotensi digunakan untuk menjerat siapa pun, tak terkecuali terhadap orang-orang yang mempercayai kebenaran zodiak. “Ide awalnya video ini membuat parodi sarkasme terhadap RKUHP. Betapa pasal ini karet,” kata Yogiawan, Rabu (7/12/2022).

Mereka bertujuan menyindir pemerintah dan parlemen yang bebal dengan tetap mengesahkan RKUHP sebagai undang-undang. Terlebih ditemukan sederet pasal bermasalah yang dapat memberangus kebebasan sipil. “Bukan hanya zodiak, bicara masalah liberalisme, kapitalisme, dan ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila juga bisa dijerat.”

Yogi tak bisa membayangkan implikasi terhadap pengundangan Pasal 188-190 RKHUP yang menyangkut tindak pidana terhadap ideologi negara. Ini mirip rezim Orde Baru yang kala itu membungkam setiap gerakan komunisme dan Marxisme. Menurut dia, pemerintahan Presiden Joko Widodo justru lebih represif dengan melembagakan cara-cara diktator ke dalam produk legislasi kitab hukum pidana.

Video-video satir yang diproduksi Bersihkan Indonesia itu dipublikasi bersamaan dengan pengesahan RKUHP oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemarin. Pengesahan diakomodasi melalui Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II 2022-2023. Seluruh fraksi di parlemen sepakat menyetujui pengesahan RKUHP sebagai undang-undang. Hanya Partai NasDem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memberi catatan terhadap draf RKUHP.

Peluang Kriminalisasi dan Segregasi

Aliansi Nasional Reformasi KUHP juga membuat gerakan dengan menerbitkan laporan bertajuk “RKUHP: Panduan Mudah #Tiba-tibaDipenjara”. Laporan itu berisi catatan terhadap 18 poin bermasalah dalam RKUHP. Aliansi berbagai organisasi masyarakat sipil itu juga memberi kiat-kiat ke publik setelah RKUHP disahkan menjadi undang-undang. “Agar menguatkan jaringan, termasuk jaringan pengetahuan tentang keamanan digital dan keamanan dari tuntutan hukum,” kata Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, yang juga anggota dalam aliansi tersebut.

Menurut Bivitri, pengesahan RKUHP bakal berimplikasi besar terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia (HAM). Peluang kriminalisasi berlebihan akan muncul, terutama terhadap orang-orang yang tidak punya kekuasaan dan modal. Dia mencontohkan ketentuan dalam Bab Keempat tentang Perzinahan yang diatur dalam Pasal 412 RKUHP. Di dalamnya berisi ancaman pidana kohabitasi atau pasangan di luar pernikahan yang hidup bersama.

Pasal tersebut terang bakal mudah dihindari oleh penguasa dan orang-orang yang memiliki uang. Mereka tak akan terjerat pidana tersebut. Pasal itu justru rentan digunakan oleh penguasa otoriter untuk melakukan represi terhadap warga sipil. Karena itu, Bivitri mendorong agar masyarakat sipil terus melawan. “Jangan sampai model pengaturan di RKUHP jadi kenormaan baru dan dianggap benar,” ucap Bivitri.

Wakil Direktur Imparsial, Ardi Manto Putera, khawatir pasal-pasal konyol yang membelenggu kebebasan sipil dapat mengarah pada systemic unfair trial atau praktik peradilan sesat untuk mengkriminalkan kelompok masyarakat sipil. Hal itu terbaca dari pasal demi pasal dalam RKUHP. “Kami menilai akan ada banyak terjadi praktik pemidanaan seperti kriminalisasi kebebasan berekspresi atau pemidanaan ruang privat.” (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.