Berita Utama

Memaksa Pengesahan di Tengah Kontroversi

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi undang-undang meski menuai kritik dari berbagai kalangan. DPR bergeming terhadap protes publik yang menyoalkan sejumlah pasal kontroversial dalam RKUHP dan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan penguasa.

RKUHP disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (6/12/2022), di Kompleks Parlemen, Jakarta. Pengesahan disetujui setelah mendengarkan laporan pembahasan RUU yang disampaikan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto dan pandangan akhir pemerintah oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly.

Bambang Wuryanto dalam laporannya menjelaskan, RKUHP sudah dibahas pemerintah dan Komisi III DPR secara terbuka dan penuh kehati-hatian. Kedua lembaga membahas isu-isu krusial yang berkembang di masyarakat, seperti hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), penerapan pidana mati, tindak pidana terhadap pemerintah dan kekuasaan pemerintah, perintangan peradilan, serta tindak pidana kesusilaan.

Beberapa isu itu, kata Bambang, telah ditindaklanjuti oleh DPR dan pemerintah berupa penyesuaian secara subtansial dan redaksional. Ada pula penambahan penjelasan dan bahkan penghapusan pasal agar sesuai peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat.

”Kami telah mengakomodasi masukan masyarakat agar tidak menyebabkan kriminalisasi berlebihan dan tindakan sewenang-wenang penegak hukum. Misalnya, pasal penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, perintangan peradilan, pidana mati, serta kesusilaan dapat diambil jalan tengah,” ujarnya.

Bambang menambahkan, pengesahan RKUHP diharapkan dapat mereformasi hukum pidana nasional agar sesuai perkembangan zaman. Dengan modernisasi hukum pidana nasional, paradigma pemidanaan tidak lagi sekadar pemberian efek jera dan pembalasan, tetapi juga memberikan rasa keadilan yang memulihkan.

Adapun Yasonna H Laoly mengatakan, pembahasan RKUHP telah melewati perjalanan panjang sejak periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2012. Kemudian dilanjutkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2015. Dengan demikian, RKUHP telah melewati perdebatan yang juga panjang. Untuk itu, kata Yasonna, sudah saatnya bagi DPR mengambil keputusan atas RKUHP untuk mengesahkannya. Tujuannya agar Indonesia meninggalkan hukum pidana warisan kolonial.

Selain itu, pengesahan RKUHP juga diharapkan dapat menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional sebagai perwujudan keinginan dekolonisasi KUHP warisan kolonial Belanda.

Yasonna menyampaikan, terdapat beberapa hal penting yang menunjukkan perkembangan dalam RKUHP, misalnya perluasan jenis pidana pokok baru menjadi tidak hanya pidana penjara dan denda, tetapi juga pengawasan dan kerja sosial.

Selain itu, RKUHP juga mengeluarkan pidana mati sebagai pidana pokok dan memasukkannya sebagai pidana bersifat khusus. Berdasarkan Pasal 100 RKUHP, Pidana mati selalu diancamkan sebagai alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan.

Koalisi masyarakat sipil menyoalkan RKUHP tersebut karena tetap memuat pasal-pasal kontroversial dan mengancam kebebasan masyarakat. Koalisi masyarakat sipil mencatat puluhan pasal berbahaya dalam RKUHP, di antaranya Pasal 188, 240, dan 256.

Pasal 188 mengatur pidana 4 tahun penjara bagi orang yang menyebarkan ajaran komunisme dan Marxisme-Leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum. Pasal ini dianggap karet karena tidak dijelaskan maksud “paham lain yang bertentangan dengan Pancasila” dan tak menyebutkan pihak yang berhak menetapkan suatu paham bertentangan dengan Pancasila. Koalisi masyarakat sipil menganggap pasal ini justru menghidupkan konsep pidana subversif seperti di era Orde Baru.

Selanjutnya, Pasal 240 mengatur pidana 3 tahun penjara bagi orang yang menghina pemerintah dan lembaga negara. Koalisi masyarakat sipil menganggap pasal ini seharusnya dihapus karena pasal penghinaan hanya untuk melindungi orang, bukan institusi. Sedangkan lembaga negara dan pemerintah merupakan obyek kritik, yang semestinya tak perlu dilindungi dengan pasal penghinaan.

Lalu Pasal 256 mengatur pidana 6 bulan penjara bagi kegiatan pawai ataupun demonstrasi tanpa pemberitahuan dan dianggap mengganggu kepentingan umum. “Pasal ini seharusnya memuat definisi yang lebih ketat sehubungan dengan ‘kepentingan umum’ karena frasa ini berpotensi menjadi pasal karet yang bisa mempidana masyarakat yang berunjuk rasa untuk menagih haknya,” kata Muhammad Isnur, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), kemarin.

Pasal-pasal berbahaya itu juga menjadi perhatian Pelapor Khusus Kantor Komisaris Tinggi Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka mendapati banyak pasal dalam RKUHP yang berpotensi membungkam kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan kaum perempuan. (KOM/TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.