Berita Utama

Memaksakan Kegentingan untuk Terbitkan Perpu

JAKARTA – Prosedur penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dipermasalahkan. Sejumlah ahli hukum tata negara menilai penerbitan Perpu Cipta Kerja hanya bisa dilakukan ketika negara dalam situasi darurat. Padahal situasi di Indonesia saat ini tidak menunjukkan kondisi tersebut.

“Ini harus dipahami dalam konteks betul-betul kalau undang-undangnya enggak bisa dikeluarkan, keesokan harinya Indonesia akan hancur, bangkrut, atau hal-hal lain seperti itu,” kata ahli hukum tata negara pada Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, kemarin. “Kalau DPR enggak bisa sidang karena libur akhir tahun, itu bukan kegentingan memaksa, melainkan memaksakan adanya kegentingan.”

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan penerbitan Perpu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Penerbitan aturan ini bersifat mendesak karena perekonomian Indonesia akan menghadapi ancaman resesi global dan ketidakpastian yang masih sangat tinggi.

Dalam kesempatan berbeda, Presiden Joko Widodo menyebutkan ancaman ketidakpastian ekonomi global menjadi alasan utama penerbitan Perpu Cipta Kerja. “Itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum yang dalam persepsi para investor, baik dalam maupun luar,” kata Jokowi.

Penerbitan perpu ini juga sekaligus menjawab putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang sebelumnya menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. MK meminta pembentuk undang-undang memperbaikinya maksimal dalam waktu dua tahun. Jika tidak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional permanen atau tidak bisa diberlakukan.

Bivitri tak melihat adanya kegentingan di Indonesia yang memaksa pemerintah harus menerbitkan perpu. Ia justru menilai aturan itu diteken sepihak oleh pemerintah ketika parlemen sedang libur akhir tahun. Ancaman krisis ekonomi global juga tak terjadi ketika pesta tahun baru dirayakan secara besar-besaran di Jakarta. “Pemerintah terlalu mengada-ada, membayangkan krisis ekonomi dan krisis perang di Ukraina seolah-olah kalau hari Senin kita enggak punya perpu itu, kita mati.”

Menurut Bivitri, putusan MK terhadap hasil uji formil Undang-Undang Cipta Kerja memiliki dua alasan. Pertama, penggunaan metode omnibus yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Kedua, MK juga melihat pembuat undang-undang melanggar konstitusi dan tidak mengakomodasi partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation.

Masalahnya, kata Bivitri, pemerintah menjawab putusan MK dengan menerbitkan perpu. Apalagi Jokowi menyatakan bahwa Perpu Cipta Kerja dibuat untuk memberi kepastian serta mengisi kekosongan hukum dalam perspektif investor dari dalam dan luar negeri. “Di titik itu kita bisa melihat kepentingannya adalah kepentingan investor,” ujar Bivitri.

Tiga Syarat Kegentingan Memaksa

Pakar hukum tata negara Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, juga mengkritik penggunaan frasa “kegentingan memaksa” untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Dalam putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 disebutkan bahwa kegentingan memaksa dalam pembentukan perpu harus memenuhi tiga syarat. “Pertama, terdapat keadaan yang memaksa sehingga dibutuhkan aturan yang cepat untuk menyelesaikan masalah,” ucap Feri.

Kedua, perpu dapat diterbitkan ketika hukum yang ada tidak dapat menyelesaikan masalah. Ketiga, perpu diterbitkan dengan alasan kekosongan hukum akibat undang-undang yang dibutuhkan belum ada. Dalam kondisi tersebut, pemerintah dapat menerbitkan perpu karena pembuatan undang-undang secara prosedural memerlukan waktu lama.

Namun, Feri menilai, ketiga syarat tersebut tidak sesuai dengan situasi penerbitan Perpu Cipta Kerja. Apalagi MK memberi waktu cukup longgar, yakni maksimal dua tahun, untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. MK juga tidak mengeluarkan perintah bahwa perbaikan undang-undang dapat dilakukan melalui penerbitan perpu.

Jika alasan penerbitan perpu adalah untuk menyelesaikan ancaman krisis ekonomi, kata Feri, justru aturan-aturan pada Perpu Cipta Kerja berpotensi menimbulkan masalah baru bagi ekonomi. Sebab, aturan itu memberikan wewenang yang dominan kepada pemilik usaha atas para pekerja. “Padahal para pekerja adalah kekuatan ekonomi penting yang harus dijaga untuk membangun stabilitas ekonomi,” kata dia.

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menuai kritik publik sejak awal perumusan pada 2019. Demonstrasi besar-besaran bertajuk #ReformasiDikorupsi meletup pada 2019-2020 untuk menolak pengesahan undang-undang tersebut. Publik menilai undang-undang ini hanya mengakomodasi kepentingan oligarki. Apalagi Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja diisi oleh kalangan pengusaha yang sekaligus bertugas merumuskan pasal-pasalnya.

Tak lama setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada 2 November 2020, beberapa serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil mengajukan gugatan judicial review formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi. MK mengabulkan gugatan formil dan menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat pada 25 November 2021.

Dalam putusan MK dinyatakan bahwa paradigma omnibus law dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak dikenal di Indonesia, terutama dalam prosedur pembentukan perundang-undangan. Selepas keputusan tersebut, Jokowi menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang PPP. Di dalamnya dimasukkan pasal yang mengatur metode omnibus law dalam penyusunan suatu rancangan perundang-undangan. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.