Berita Utama

Membaca Sinyal PDIP Untuk Demokrat

JAKARTA – Keputusan Partai NasDem memasangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden telah mengubah peta koalisi dalam menghadapi pemilihan presiden tahun depan. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani berpendapat, manuver tersebut adalah hal yang wajar dan menjadi dinamika politik menjelang Pemilu 2024. “Semua partai pasti punya strategi masing-masing,” kata Puan di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (2/9/2023).

Paling tidak, manuver NasDem itu telah mengubah komposisi Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang dibangun bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Partai Demokrat memilih tidak melanjutkan koalisi karena merasa ditinggalkan.

Sedangkan bagi PDIP, kata Puan, penetapan pasangan Anies-Muhaimin itu mempengaruhi kandidat cawapres yang akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Sebab, Muhaimin tercatat menjadi salah satu calon wakil presiden untuk dipilih Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Tentu saja kami akan mempertimbangkan lagi kemungkinan-kemungkinan yang akan menjadi suatu keputusan,” ujar Puan. Dia menegaskan, PDIP dalam waktu dekat bakal mengumumkan nama yang dipilih untuk mendampingi Ganjar. “Secepatnya (kami umumkan).”

Juni lalu, Puan mengatakan partainya telah mengantongi sepuluh nama yang akan dipilih sebagai cawapres. Dari sepuluh nama itu, hanya lima yang disampaikan ke publik, yaitu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Saat ini, menyikapi perkembangan politik terbaru, Puan menyatakan partainya siap menjalin kerja sama politik dengan partai lain. Tawaran itu juga berlaku untuk Demokrat yang telah mencabut dukungan terhadap Anies. Apalagi komunikasi antara PDIP dan Demokrat akhir-akhir ini terbilang cukup baik. “Tentu saja setelah ini kami akan melakukan silaturahmi untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang ada,” kata Puan.

Mencairkan Ketegangan PDIP dan Demokrat

Kerja sama politik NasDem, Demokrat, dan PKS dalam Koalisi Perubahan disepakati pada Maret 2023. Koalisi ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sedangkan calon wakil presiden akan ditetapkan kemudian oleh Anies. Namun Anies tak kunjung mengambil keputusan. Padahal tim kecil bentukan Koalisi telah menyodorkan sejumlah nama, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Belakangan, Anies justru memilih Muhaimin Iskandar sebagai cawapres yang mendampinginya. Padahal nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu tidak ada dalam daftar yang disodorkan tim kecil. Adapun PKB sebelumnya membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.

PKB merasa memiliki peluang menempatkan Muhaimin sebagai calon wakil presiden. Namun peluang itu justru menipis setelah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional ikut bergabung dalam koalisi. Apalagi Prabowo semakin sering mengambil keputusan tanpa melibatkan PKB. Salah satunya adalah perubahan nama koalisi dari KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, mengatakan partainya telah mencabut dukungan terhadap Anies. Pencabutan itu sekaligus menghentikan kerja sama politik Partai Demokrat dengan Koalisi Perubahan. “Kami akan melakukan komunikasi politik, termasuk dengan koalisi PDIP ataupun koalisi Gerindra,” kata Hinca, kemarin.

Pernyataan Puan tentang AHY yang menjadi salah satu kandidat cawapres potensial bagi Ganjar Pranowo, kata Hinca, turut menjadi perhatian politikus Demokrat. Seluruh mesin partai bakal digerakkan untuk menjajaki kemungkinan kerja sama dengan PDIP. “Bakal dilakukan serentak di semua tingkat, baik di tingkat dewan pimpinan pusat yang akan dipimpin AHY, di parlemen, serta di tingkat Majelis Tinggi Partai,” ucapnya. “Kami menghormati betul dan tentu akan serius menentukan langkah.”

Demokrat juga memperhitungkan pertemuan Puan dengan Agus Harimurti di kawasan Gelora Bung Karno pada 18 Juni lalu. Menurut Hinca, pertemuan itu menjadi momentum paling berharga untuk mencairkan hubungan antara PDIP dan Demokrat. Sebab, sudah menjadi rahasia umum bahwa hubungan kedua partai itu kerap diliputi ketegangan sejak Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden pada Pemilu 2004. “Kalau dialog ini ditingkatkan ke level rekonsiliasi nasional antara Bu Mega dan Pak SBY, ini tentu menjadi hal yang diharapkan oleh publik,” ujar Hinca.

Anggota Komisi Hukum DPR ini menyebutkan rekonsiliasi hubungan antara SBY dan Megawati juga merupakan hal yang telah lama diharapkan kader Demokrat. Karena itu, para kader akan berupaya mewujudkan harapan tersebut. “Saya kira, kalau harapan dan keinginan masyarakat adalah melihat kami bersatu, kami akan lakukan itu,” tuturnya.

Hinca menegaskan, untuk berkoalisi dengan PDIP, Demokrat tidak berambisi mendapat kursi cawapres untuk Agus Harimurti. “Kalau realitas ke depan belum dapat, kami juga legawa menerima itu,” ujar Hinca. Namun, sebagai partai politik, Demokrat tentu bakal tetap menawarkan AHY untuk dipasangkan dengan Ganjar dalam pilpres 2024. “Upaya ke situ kan enggak bisa kami hentikan.” (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.