Berita Utama

Memperkuat Kinerja Fiskal Daerah

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) akan menghapus kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah. Dua hal yang menjadi fokus penerapan UU HKPD adalah peningkatan pendapatan dan pembenahan pemanfaatan belanja daerah.

“Kami ingin antardaerah tidak ada lagi kesenjangan vertikal maupun horizontal karena semua memiliki kualitas yang sama,” ujar Sri Mulyani, kemarin.

Dengan demikian, pemutakhiran UU HKPD diarahkan pada kebijakan transfer daerah berbasis kinerja, pengembangan sistem pajak daerah yang efisien, perluasan skema pembiayaan daerah, peningkatan kualitas belanja, serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Sri Mulyani melanjutkan, selama ini pelaksanaan desentralisasi fiskal masih menghadapi banyak tantangan. Antara lain belum optimalnya dampak transfer ke daerah dan dana desa dalam menurunkan ketimpangan penyediaan layanan di daerah, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang perlu dioptimalkan, serta peningkatan kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan alias local taxing power.

Dengan diterapkannya UU HKPD, kini alokasi dana bagi hasil (DBH) kepada daerah penghasil dan non-penghasil dilakukan secara proporsional. Kemudian formulasi dana alokasi umum (DAU) didesain berdasarkan unit biaya kebutuhan setiap daerah dengan tetap memperhatikan jumlah penduduk, kondisi, karakteristik, dan capaian kinerja daerah. “Kita tidak bisa lagi membuat formula one size fits all karena Indonesia itu beragam. Pasti pembagian dana tidak bisa memuaskan semuanya, tapi tetap ada tujuannya, yaitu mempersempit kesenjangan antardaerah.”

Dari sisi perpajakan daerah, UU HKPD mengatur restrukturisasi serta konsolidasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyesuaian tarif, serta penyederhanaan jenis retribusi daerah. Aturan ini juga turut mengatur integrasi atau penggabungan sejumlah pajak daerah, seperti pajak hotel, restoran, parkir, hiburan, serta penerangan jalan, menjadi pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Kebijakan itu dimaksudkan untuk mempermudah administrasi pembayaran dan pelaporan bagi wajib pajak.

Sri Mulyani optimistis implementasi UU HKPD akan berdampak positif terhadap kinerja pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan pemerintah, penerimaan PDRD diproyeksikan meningkat hingga 50 persen, dari Rp 61,2 triliun menjadi Rp 91,3 triliun. Artinya, penerimaan seluruh pemerintah daerah dapat bertambah hingga Rp 30,1 triliun pada tahun ini.

Dari sisi belanja daerah, pemerintah melakukan penguatan perencanaan belanja melalui penganggaran belanja daerah, simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta penyusunan belanja daerah yang didasarkan atas standar harga.

Sri Mulyani menuturkan, salah satu pengendalian belanja yang dilakukan adalah pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur minimal 40 persen. Hal itu didasarkan pada temuan belanja pemerintah daerah yang tidak efektif. Hal itu tampak dari banyaknya program dan kegiatan yang dianggarkan, tapi tidak memiliki dampak perekonomian yang signifikan.

Anggota Komisi Keuangan DPR, Andreas Eddy Susetyo, mengatakan kualitas belanja daerah ke depan harus lebih efektif dan efisien dengan prioritas kebutuhan yang produktif. “Kualitas dana transfer daerah yang setiap tahun semakin besar itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, tak hanya dirasakan oleh pemerintah daerah, tapi juga oleh masyarakat,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai sejumlah kebijakan perbaikan dalam UU HKPD memang diperlukan, khususnya ihwal pembatasan penggunaan APBD untuk kebutuhan belanja pegawai. “Selama ini belum ada standar yang lebih jelas, termasuk urusan tunjangan dan perjalanan dinas.”

Selain itu, banyak daerah yang diketahui menghabiskan anggaran rutin pegawai hingga 50-70 persen dari total APBD. Walhasil, alokasi belanja modal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pun relatif kecil. Bhima mengatakan, kendati sudah ada UU HKPD, ke depan masih perlu pendampingan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. “Agar perencanaan dan penyusunan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.” (TMP/ANT/RED)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.