Berita Utama

Menagih Hak Pembayar Pajak

JAKARTA – Langkah pemerintah yang terus memperluas basis pemajakan dengan meningkatkan sejumlah tarif pajak dinilai harus disertai peningkatan kualitas belanja negara. Sebagaimana diketahui, pemerintah sedang gencar memburu kepatuhan wajib pajak untuk mendorong optimalisasi penerimaan pajak.

Terakhir, pemerintah menambah lapisan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi untuk wajib pajak berpenghasilan lebih dari Rp 5 miliar setahun, dengan tarif sebesar 35 persen. Kenaikan juga terjadi pada pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen, yang berlaku sejak 1 April 2022.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan belanja negara yang berkualitas merupakan hak pembayar pajak. Pemerintah, dia menambahkan, harus memastikan setoran pajak digunakan untuk program-program yang memberikan manfaat dan berdampak luas bagi kehidupan warga negara.

Terlebih, penerimaan pajak selalu menyumbang porsi terbesar dalam pendapatan negara secara keseluruhan. Pada 2022, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.626,4 triliun, dengan porsi penerimaan pajak sebesar Rp 1.716,8 triliun.

“Pemerintah harus transparan menunjukkan belanja digunakan untuk hal yang produktif, bukan sekadar boros-boros anggaran,” ujar Bhima kepada Tempo, kemarin. Dia mencontohkan, porsi belanja utang yang makin besar dari tahun ke tahun seharusnya dapat ditekan dan diarahkan untuk belanja yang lebih produktif.

Setiap tahun, pemerintah harus membayar bunga utang yang jumlahnya terus naik. Pada 2018, anggaran pembayaran bunga utang sebesar Rp 258 triliun, sedangkan pada 2023 jumlahnya sudah menembus Rp 441,4 triliun. “Porsinya sudah mencapai 20 persen dari total belanja negara. Tentu ini tidak sehat,” ucap Bhima.

Mengerem Belanja Negara

Tak hanya itu, pemerintah juga dinilai perlu mengerem belanja negara untuk proyek-proyek infrastruktur yang tidak berdampak signifikan pada perekonomian dan hajat hidup masyarakat luas. “Proyek kereta cepat, misalnya, pada akhirnya harus dibiayai APBN dengan uang pajak, padahal tadinya komitmennya tidak begitu. Ini lagi-lagi bersumber dari perencanaan yang buruk,” kata Bhima.

Masyarakat yang sudah patuh membayar pajak, kata Bhima, juga berhak mendapat transparansi dan akuntabilitas belanja negara, khususnya pada belanja kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. “Jika sistem perpajakannya transparan, pengelolaan belanjanya juga sudah baik, pasti basis perpajakan akan lebih bagus dengan sendirinya, rasio kepatuhan pajak akan meningkat.”

Pasalnya, masyarakat akan dengan sadar memenuhi kewajiban pajaknya karena sudah merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkan, dan percaya dengan tata kelola belanja negara oleh pemerintah. “Pemerintah harus mampu membuktikan hal itu, termasuk memberantas korupsi di lingkup pejabat negara, termasuk lingkup otoritas pajak itu sendiri,” ujar Bhima.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, bersepakat ihwal pemanfaatan uang setoran wajib pajak yang harus digunakan dengan bijak dan ditujukan untuk program-program yang berdampak luas. “Untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara juga sebenarnya perlu dievaluasi lagi anggarannya, karena dampaknya diperkirakan kecil terhadap perekonomian secara keseluruhan, padahal anggarannya direncanakan naik setiap tahun,” ucapnya. Pada 2023 saja, pemerintah mengalokasikan Rp 23 triliun untuk IKN.

Alih-alih untuk kebutuhan IKN, ujar dia, belanja dapat diarahkan pada proyek infrastruktur yang memiliki efek berantai pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dia mencontohkan pembangunan waduk dan irigasi untuk mendorong stabilitas produktivitas sektor pertanian. Kemudian jalur kereta api Trans Sulawesi untuk mendorong mobilitas dan aktivitas perdagangan. “Karena belanja infrastruktur yang baik itu yang dapat meningkatkan produksi, memperlancar aktivitas masyarakat, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Merespons hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan seluruh uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan digunakan sebaik mungkin. “Uang pajak Anda juga kembali ke Anda. Lihat ke sekeliling, listrik, bensin Pertalite, LPG 3 kilogram, semua disubsidi pakai pajak. Lalu sekolah, rumah sakit, dan puskesmas, semua kegiatan operasionalnya memakai uang pajak,” katanya.

Menurut dia, belanja pemerintah pun senantiasa diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, penanganan kesehatan, perlindungan sosial, serta pembangunan  infrastruktur yang berkualitas.

Menteri Keuangan mencontohkan, realisasi belanja barang sepanjang 2022 mencapai Rp 422,1 triliun, yang diperuntukkan buat berbagai kebutuhan. Di antaranya, pembelian vaksin Covid-19 sebanyak 60,1 juta dosis senilai Rp 3,4 triliun; subsidi upah bagi 12,8 juta pekerja senilai Rp 7,7 triliun; dan subsidi selisih harga biodiesel sebanyak 10,3 juta kiloliter senilai Rp 34,6 triliun.

Sementara itu, nilai belanja subsidi energi dan non-energi mencapai Rp 237,1 triliun yang, antara lain, digunakan untuk subsidi bahan bakar minyak sebesar Rp 15,2 triliun, subsidi listrik Rp 56,2 triliun, serta subsidi bunga kredit usaha rakyat senilai Rp 23,1 triliun. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.