Berita Utama

Menagih Janji Kementerian Pertanian

JAKARTA – Dalam sepekan terakhir, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) hanya bisa menyerap 35 ribu ton beras. Jumlah tersebut jauh di bawah komitmen Kementerian Pertanian yang berjanji memasok 600 ribu beras kepada Bulog. “Stok saat ini mencapai 553 ribu ton,” ujar Kepala Bagian Humas dan Kelembagaan Bulog, Tomi Wijaya, kemarin.

Komitmen 600 ribu ton tersebut muncul dalam rapat dengar pendapat antara Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan Badan Pangan Nasional, pekan lalu. Dalam rapat itu, Bulog mengungkapkan bahwa perseroan harus menyerap beras di dalam negeri agar bisa memenuhi gudangnya hingga mencapai 1,2 juta ton pada akhir tahun ini.

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso alias Buwas, mengatakan cadangan beras perseroan terus menipis lantaran terus disalurkan ke program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga. Di sisi lain, perseroan tidak bisa menyerap beras secara signifikan lantaran jumlah pasokannya terbatas di lapangan.

Perkara pasokan tersebut, kata Buwas, sudah didiskusikan dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada awal November. Dalam rapat tersebut, Bulog diperkenankan untuk melakukan impor dengan kuota 500 ribu ton guna menambah cadangan berasnya. Namun perseroan tetap harus menyerap pasokan di dalam negeri lebih dulu.

Dalam rapat yang sama, Kementerian Pertanian berjanji menyediakan pasokan 500 ribu ton beras dalam satu pekan sejak awal November. Namun, hingga pekan lalu, komitmen tersebut tak kunjung terealisasi. Buwas mengatakan telah mendapatkan data penggilingan yang bisa menyediakan pasokan tersebut dari Kementerian Pertanian, tapi fakta di lapangan tidak sesuai dengan informasi tersebut.

Akibat persoalan itu, diskusi soal penyediaan pasokan beras sempat alot dalam rapat bersama DPR pada pekan lalu. Kementerian Pertanian pun kembali berkomitmen memasok beras untuk Bulog dalam waktu sepekan. Kali ini komitmennya adalah sebanyak 600 ribu ton. Namun, hingga kemarin pagi, Bulog masih belum bisa menyerap beras dalam jumlah tersebut karena pasokan di lapangan tidak sebanyak target.

Bulog Diizinkan Impor Beras

Bulog pun berancang-ancang mengimpor beras guna memenuhi target stok pada akhir tahun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Syailendra, mengatakan kementeriannya telah memberikan izin kepada perseroan untuk mengimpor beras. “Tinggal dieksekusi,” kata dia.

Di tengah wacana impor beras, Kementerian Pertanian menerbitkan siaran pers terbaru yang menegaskan bahwa stok beras di beberapa wilayah masih sanggup memenuhi kebutuhan Bulog. Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Batara Siagian, mengatakan lembaganya telah melayangkan surat resmi kepada Bulog mengenai data beras berikut lokasinya secara rinci.

“Hal ini merupakan komitmen kami bahwa tidak ada keraguan soal data karena faktanya di lapangan beras ada. Namun harganya bervariasi, tergantung lokasi,” kata dia. Ia berharap Bulog dapat segera menyerap beras tersebut dan tidak perlu mendatangkan beras dari luar negeri. “Petani lokal masih sangat mampu memenuhi kebutuhan Bulog.”

Batara mengklaim kebutuhan gudang cadangan beras Bulog sangat kecil dibanding produksi secara nasional. “Tidak mungkin tidak dapat terpenuhi,” katanya. Terlebih, menurut dia, saat ini petani sedang berproduksi dan akan panen pada Februari hingga Maret mendatang.

Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Bambang Pamudji, pun mengingatkan bahwa penyediaan beras sebanyak 600 ribu ton dapat dilakukan dari penggilingan dan UMKM. Apalagi, menurut dia, pasokan beras setiap hari bergerak atau terdistribusi dari lokasi panen sampai pasar.

“Strategi yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan dinas pertanian, pelaku usaha, serta Persatuan Penggilingan padi dan Pengusaha Beras Indonesia,” tuturnya. Bambang mengatakan saat ini sudah tersedia pengajuan kesanggupan penyediaan beras sebanyak 610.632 ton. “Hal ini dapat berkembang terus, sepanjang aspek kelayakan mutu beras dan harga dapat disepakati.”

Adapun Syailendra mengatakan data pasokan yang dijanjikan Kementerian Pertanian tersebut perlu dipastikan kembali, termasuk soal harganya. Ia menegaskan pemerintah tidak bisa mengambil risiko di tengah makin tipisnya pasokan Bulog seperti saat ini.

Direktur Eksekutif Institute for Demographic and Poverty Studies, Yusuf Wibisono, menuturkan sengkarut data beras tersebut berhulu pada ego sektoral antara kementerian dan lembaga. Bukan sekadar soal citra, ia menganggap permasalahan itu juga muncul karena tumpang-tindih tugas dan kewenangan, yang diikuti perbedaan metode dalam pengumpulan data.

“Ujungnya, tentu terkait dengan anggaran. Padahal pemerintah sudah menetapkan program Satu Data Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Dengan demikian, seharusnya perbedaan data antara kementerian dan lembaga ini dapat diminimalkan serta dihapus,” ujarnya. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.