Berita Utama

Mendesak Revisi Regulasi Peradilan Militer

JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil mendesak dilakukan reformasi terhadap peradilan militer. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 itu dinilai lebih penting daripada menyusun revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). “Peradilan militer selama ini tidak transparan, cenderung memperkuat impunitas, dan tidak independen,” ujar Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, pada Kamis (11/5/2023).

Julius mengatakan Undang-Undang Peradilan Militer belum secara tegas memisahkan dimensi sipil dari personel TNI. Tentara yang melanggar pidana di luar kedinasan seharusnya disidangkan di pengadilan umum. Akan tetapi, dari sejumlah kasus yang terjadi, tentara tetap diajukan ke meja hijau di pengadilan militer. “Sementara kita tahu bagaimana pengadilan militer berlangsung tertutup dan tidak transparan,” ujar Julius.

Menurut dia, tidak adanya pemisahan antara tindak pidana umum dan pidana militer yang dilakukan tentara membuat masyarakat kerap menjadi korban. Julius mencontohkan kasus anggota TNI yang menabrak orang hingga tewas. Dia menegaskan, kasus itu seharusnya masuk ranah pidana umum dan diadili di pengadilan umum. Tapi kasusnya malah disidangkan ke pengadilan militer. “Artinya, mereka kebal hukum pidana umum,” kata Julius.

Julius menjelaskan, sebagai bagian dari empat sistem peradilan, yakni peradilan umum, agama, dan tata usaha negara, peradilan militer seharusnya hanya mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan pelanggaran pidana militer. Adapun pelanggaran pidana umum, kewenangan untuk mengadilinya melalui peradilan umum.

Selain itu, Julius melanjutkan, persidangan di ruang pengadilan militer selama ini sering berlangsung tertutup dan tidak transparan. Persidangan di pengadilan militer kadang tidak bisa diakses masyarakat, juga wartawan. “Aksesibilitas ruang pengadilan militer rendah dan belum mengikuti perkembangan zaman. Apakah kita bisa melihat siaran langsung atau live streaming persidangan di pengadilan militer? Tidak bisa,” ujarnya.

Ketertutupan ini menimbulkan kecurigaan terhadap proses lainnya, seperti akses putusan yang bisa diperoleh secara cepat, pelaksanaan eksekusi putusan, dan ada-tidaknya pembinaan terhadap tentara setelah dieksekusi. “Itu seakan-akan menjadi ruang gelap yang sulit untuk kita akses,” ujarnya.

Akibat ketiadaan transparansi, kata Julius, kecenderungan impunitas terhadap prajurit kian besar. Impunitas melanggar mandat Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000. Dasar hukum itu menegaskan, anggota TNI tunduk pada peradilan militer dalam hal pelanggaran pidana militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum. “Kalau dia tidak tunduk, tak bisa disidangkan jaksa penuntut umum, tak bisa diperiksa polisi, dan tak bisa diadili di ruang pengadilan umum, maka itulah artinya definisi impunitas,” ucapnya.

Julius juga menyangsikan putusan sidang di pengadilan militer karena dianggap tidak independen. Tersangka kerap divonis ringan. Ini terjadi karena semua unsur selama persidangan berasal dari militer. Dia menjelaskan, penyidiknya dari kepolisian militer yang juga tentara. Oditur atau jaksanya dari militer. Majelis hakim juga dari militer, dengan pangkat minimal satu tingkat lebih tinggi dari terdakwa. Lalu, mereka menyidangkan anggota tentara yang berseragam pula.

Menurut Julius, hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Perspektif yang digunakan adalah militer, bukan perspektif masyarakat umum dalam penegakan hukum militer. Apalagi, mereka kerap memiliki semangat esprit de corps atau jiwa korsa. “Spirit itu membuat tak independen dalam memeriksa. Tak bisa obyektif dan jauh dari keadilan yang diharapkan korban,” ujar Julius.

Wakil Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, mengatakan jiwa korsa berpotensi membuat putusan tidak obyektif. Independensi penyidik bisa dipertanyakan saat menangani kasus yang melibatkan anggota TNI berpangkat lebih tinggi. ”Kemudian atas nama jiwa korsa, hal itu tidak akan disidangkan,” kata Ardi.

Membatasi Hak Terdakwa

Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad, mengatakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Peradilan Militer tidak memberikan jaminan terhadap hak tersangka atau terdakwa. Undang-Undang Peradilan Militer malah secara tegas membatasi hak tersebut. Dia mengatakan, dalam hal bantuan hukum, penasihat hukum tersangka diutamakan dari dinas bantuan hukum dari lingkungan TNI. Penasihat hukum itu juga harus ada izin dari Perwira Penyerah Perkara (Papera). Kemudian, saat pemeriksaan, hak tersangka untuk mendapatkan pendampingan dibatasi. Dalam Pasal 106 undang-undang tersebut perihal kejahatan terhadap keamanan negara, penasihat hukum bisa hadir tapi tidak bisa mendengarkan pemeriksaan terhadap tersangka.

Tersangka juga tidak berhak menghubungi penasihat hukumnya. Dalam undang-undang tersebut hanya diatur mengenai hak penasihat hukum menghubungi tersangka. “Tersangka tidak diberi hak untuk berhubungan dan bertemu keluarga,” kata Hussein. Bahkan, hak untuk memperoleh akses kesehatan dan rohaniwan sama sekali tidak diakui.

Adapun Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda Julius Widjojono, mengatakan mereka sedang menyusun perubahan Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang TNI. Menurut dia, pasal itu memungkinkan menghapus peradilan umum bagi prajurit TNI. Dengan begitu, tentara yang melakukan tindak pidana umum nantinya diadili di peradilan militer. Hal itu karena berhubungan dengan koneksitas.

Pengertian koneksitas, menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Diperiksa dan diadili oleh peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan, dengan persetujuan Menteri Kehakiman, perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Ardi mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer mendesak dilakukan. Menurut dia, prajurit tetap menjadi warga negara yang mendapat hak istimewa dan eksklusif karena memilki sistem hukum sendiri. Revisi juga diperlukan untuk menghilangkan praktik impunitas dan pelanggaran yang terus terjadi. “Sekaligus untuk memperbaiki institusi militer agar lebih profesional dan transparan. Serta, memberi perlindungan hukum bagi terdakwa dan korban,” kata Ardi. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.