Berita Utama

Menghapus Kriminalisasi Pers lewat Perjanjian

JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Dewan Pers menandatangani perjanjian kerja sama untuk mencegah kriminalisasi terhadap pekerja pers. Dengan adanya perjanjian itu, diharapkan pekerja jurnalistik tidak khawatir dipidanakan saat memberikan informasi kepada publik. “Ada banyak kasus, terutama di daerah, masih terjadi kriminalisasi terhadap pekerja jurnalistik,” kata Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Arif Zulkifli, Kamis (10/11/2022)

Arif mewakili Dewan Pers menandatangani perjanjian tersebut bersama Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Agus Andrianto. Adapun penandatanganan perjanjian kerja sama itu berlangsung di gedung Bareskrim.

Arif mengatakan perjanjian kerja sama tersebut merupakan turunan dari nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Dewan Pers dan Kapolri. Perjanjian kerja sama ini memuat lebih detail tentang mekanisme yang harus dilakukan oleh kepolisian ketika menerima laporan masyarakat yang berhubungan dengan produk jurnalistik. Selain itu, nota kesepahaman tersebut memuat koordinasi kemerdekaan pers dan penegakan hukum perihal penyalahgunaan profesi wartawan.

Nota kesepahaman ini diperbarui lima tahun sekali antara ketua Dewan Pers dan kepolisian. Pembaruan nota kesepahaman terakhir kali dilakukan oleh Ketua Dewan Pers, M. Nuh; dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 16 Maret 2022. Nota kesepahaman itu mengatur tentang perjanjian tukar-menukar data dan informasi; koordinasi dalam pelindungan kemerdekaan pers; hingga koordinasi penegakan hukum ketika terjadi penyalahgunaan profesi wartawan.

Dalam koordinasi pelindungan kemerdekaan pers, kepolisian harus mengarahkan pelapor untuk menggunakan hak jawab, hak koreksi, hingga pengaduan ke Dewan Pers. Apabila penyelesaian melalui mekanisme Dewan Pers itu dianggap tidak diterima, pelapor tetap bisa menempuh proses hukum dengan membuat pernyataan di atas surat bermeterai.

Meski nota kesepahaman itu sudah dibuat sejak 2017, dugaan kriminalisasi terhadap wartawan masih sering terjadi. Misalnya, pada 2019. Jurnalis Banjarhits.id, Diananta Putra Sumedi, divonis 3 bulan penjara karena menulis berita sengketa tanah berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel”. Tulisan itu ditayangkan pada 9 November 2019. Diananta didakwa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus itu tetap berlanjut meskipun Dewan Pers mengarahkan redaksi untuk memuat hak jawab dan meminta maaf, serta mencabut berita.

Dewan Pers setiap tahun menerima sekitar 800 aduan mengenai sengketa pemberitaan dari kepolisian di berbagai daerah. Meski demikian, pemidanaan terhadap pekerja pers terus terjadi karena tidak ada keharusan polisi menolak laporan dari pelapor.

Dewan Pers kemudian menginisiasi untuk membuat perjanjian kerja sama agar setiap laporan tentang pekerja jurnalistik diarahkan menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Setidaknya, dalam empat bulan terakhir, Dewan Pers dan kepolisian sudah tujuh kali bertemu untuk membahas draf perjanjian. Hasil pertemuan itulah yang kemudian menjadi klausul yang disepakati dalam perjanjian kerja sama. Seperti nota kesepahaman, perjanjian kerja sama ini diperbarui setiap lima tahun sekali.

Arif mengatakan dalam perjanjian tersebut polisi dilarang mempidanakan wartawan atas karya jurnalistiknya. Kepolisian harus berkoordinasi dengan Dewan Pers jika menerima laporan dari masyarakat perihal karya jurnalistik. Setelah menerima laporan, Dewan Pers akan menentukan apakah produk yang dilaporkan itu merupakan karya jurnalistik atau bukan. Bila tergolong karya jurnalistik, penyelesaiannya harus melalui Dewan Pers. “Polisi tidak boleh menangani,” kata dia.

Hukuman terhadap media massa yang terbukti melanggar kode etik beragam. Dari meminta maaf, memuat hak jawab, hingga menurunkan berita. “Tapi tidak boleh ada kriminalisasi terhadap pers,” kata dia.

Arif menuturkan, setelah perjanjian ini diteken, kepolisian dan Dewan Pers akan menggelar sosialisasi serta pelatihan kepada para penyidik di seluruh tingkat kepolisian di Indonesia. Dalam pelatihan, Dewan Pers menggandeng Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Dia berharap pelatihan itu bisa memberikan pengetahuan kepada para penyidik tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, nota kesepahaman, dan perjanjian yang baru saja diteken. “Sehingga penyidik punya perspektif melindungi kerja jurnalis,” kata dia.

Arif menegaskan bahwa adanya perjanjian ini tidak membuat jurnalis kebal hukum. Kewajiban untuk mematuhi kode etik jurnalistik tetap berlaku. Jurnalis juga tetap bisa menjadi saksi dalam kasus yang berhubungan dengan pemberitaan. “Dalam beberapa kasus, kami menganjurkan agar kesaksian itu sesuai dengan apa yang diberitakan dan memperhatikan hak tolak,” kata dia. Hak tolak merupakan hak yang dimiliki wartawan untuk menolak menyebutkan identitas narasumber.

Pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, berpendapat, secara hukum, perjanjian kerja sama bersifat lebih mengikat ketimbang nota kesepahaman. Bahkan bisa dikatakan, perjanjian kerja sama memiliki bobot seperti undang-undang yang harus dipatuhi oleh kedua pihak. “Dalam hukum perdata, perjanjian itu sulit untuk dicabut, tapi nota kesepahaman terkadang dengan mudah dicabut,” kata dia.

Tidak tertutup kemungkinan kepolisian melanggar perjanjian kerja sama yang sudah disepakati dengan Dewan Pers. Misalnya, mempidanakan jurnalis karena produk jurnalistiknya. Namun perjanjian kerja sama itu dapat dipakai sebagai bukti yang meringankan dalam persidangan atau dijadikan bukti dalam praperadilan. “Dapat menjadi argumentasi hukum untuk insan pers bahwa kepolisian tidak tunduk terhadap perjanjian yang dibuat,” kata Azmi. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.