Menkominfo Baru Dijabat Sukarelawan Jokowi
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik satu menteri dan lima wakil menteri, di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023). Satu menteri yang dilantik, yakni Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johnny G Plate yang terjerat kasus korupsi.
Usai pelantikan, Presiden Jokowi mewanti-wanti proyek BTS yang menjerat menteri sebelumnya. Dia meminta Menkominfo Budi Arie yang merupakan ketua Projo atau relawan Jokowi itu agar menyelesaikan pembangunan infrastruktur BTS. Jokowi menyebut, penyelesaian pembangunan BTS ini harus terus diutamakan, mengingat pemerintahan Jokowi akan berakhir pada tahun depan.
“Kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek, satu setengah tahun kurang sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan,” kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).
Meskipun pemerintah menghormati proses hukum kasus korupsi pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kemenkominfo yang tengah berjalan, Jokowi menegaskan agar pembangunan infrastruktur BTS bisa diselesaikan. Sebab, pembangunan infrastruktur BTS ini dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, terutama di daerah terdepan dan tertinggal.
“Penyelesaian hukum silakan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal,” kata dia.
Jokowi tak ingin pembangunan infrastruktur BTS ini menjadi terbengkalai karena adanya kasus korupsi yang melibatkan mantan menkominfo Johnny G Plate. “Jangan sampai kita sudah apa itu ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai, ini saya yang tidak mau, jadi tugas beratnya di situ,” kata dia.
Jokowi menerangkan, kecepatan perubahan dunia sekarang ini sangat ditentukan oleh informasi teknologi. Karena itu, Jokowi juga menunjuk Wakil Menkominfo Nezar Patria untuk membantu Budi Arie menjalankan berbagai tugasnya.
“Ini juga kita perkuat dengan wamen agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, yang berkaitan dengan intelijen, yang berkaitan dengan retensi, yang berkaitan dengan satelit semua bisa segera dirampungkan dan dituntaskan,” katanya menjelaskan.
Selain wakil menteri, Jokowi juga menyebut akan membentuk satuan tugas untuk mempercepat penyelesaian proyek penyediaan infrastruktur BTS. “Dan juga akan kita bantu lagi selain wamen, satgas. Ini waktunya sangat mepet sekali, ada satgasnya nanti,” tambah Jokowi.
Jokowi sendiri mengaku menunjuk Nezar Patria karena memiliki rekam jejak yang mumpuni. Nezar Patria diketahui pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pers dan pernah bekerja di BUMN. “Nizar ini kan multimedia pernah di Jakpost, pernah di Dewan Pers, pernah di BUMN. Saya kira akan sangat membantu sekali Pak Menteri Budi Arie,” ujar dia.
“Tadi yang saya sampaikan semua bisa dikejar dipercepat hingga sudah ada wamen kita tambah satgas. Karena setelah saya detailkan persoalan di dalam bukan persoalan mudah. Di e-commerce yang sekarang ini kecepatan perubahannya sangat cepat banget,” kata Jokowi.
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden No 62/P Tahun 2023 tentang pengangkatan Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Dan Keputusan Presiden No 32/M Tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju.
Sukarelawan di posisi strategis
Diketahui, Budi Arie merupakan ketua dari kelompok sukarelawan pendukung Jokowi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019, yakni Pro Jokowi (Projo). Pasca-Pilpres 2019, ia dipercaya menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Di sela aktivitasnya sebagai wakil menteri, ia masih memimpin Projo. Projo menjadi bagian dari kelompok sukarelawan Jokowi yang menggelar Musyawarah Rakyat sejak tahun lalu, untuk mencari figur yang tepat sebagai pengganti Jokowi setelah 2024.
Selain Budi Arie, Paiman Raharjo yang menggantikan Budi Arie di posisi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, juga pernah memimpin kelompok sukarelawan pendukung Jokowi di Pilpres 2019. Kala itu ia menjabat Ketua Umum Relawan Sedulur Jokowi. Setelah Pilpres 2019, ia diangkat sebagai komisaris independen PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Adapun Rosan Perkasa Roeslani yang ditunjuk menjadi wakil dari Menteri BUMN Erick Thohir pernah menjadi bagian dari Tim Sukses Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) 2015-2021 ini pernah pula ditunjuk menjadi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat setelah jabatannya di Kadin berakhir.
Terkait Djan Faridz dan Saiful Rahmad Dasuki, keduanya merupakan bagian dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), salah satu parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Amin. Djan menggantikan Mardiono yang menjabat Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP sejak tahun lalu. Sementara Saiful yang menjabat Ketua DPW PPP DKI Jakarta menggantikan seniornya di PPP, Zainut Tauhid. Di Pilpres 2019, Djan sebenarnya berseberangan dengan Jokowi. Kala itu, menteri perumahan rakyat di periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini membawa PPP mendukung rival Jokowi di pilpres, yakni Prabowo Subianto.
Adanya sejumlah pentolan kelompok sukarelawan Jokowi dan pendukung Jokowi di pilpres lalu yang ditunjuk menjadi menteri dan wakil menteri semakin menambah panjang jumlah sukarelawan dan pendukung Jokowi yang menduduki posisi-posisi strategis.
Pertengahan 2021, peneliti Transparency International Indonesia (TII), Danang Widyoko, mengungkapkan, setidaknya ada 44 sukarelawan Joko Widodo yang menjabat sebagai komisaris di badan usaha milik negara (BUMN). Jumlah itu bisa lebih besar jika dihitung dengan jumlah komisaris di badan usaha milik daerah (BUMD).
Kemudian pada November 2022, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, juga mengungkapkan adanya 46 pendukung politik Jokowi yang mengisi komisaris di BUMN atau anak perusahaannya. Yang masuk kategori pendukung ini adalah anggota tim sukses Jokowi hingga organisasi sukarelawan pendukung Jokowi.
Bahkan, jika ditilik ke belakang, praktik serupa, yakni pemberian jabatan bagi pendukung dan sukarelawan pendukungnya, sudah diterapkan Jokowi setelah terpilih di Pilpres 2014. (REP/KOM)
