Berita Utama

Mewaspadai Naiknya Suara Tidak Sah

JAKARTA – Potensi suara tidak sah pada Pemilu 2024 masih tetap tinggi. Potensi ini harus menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi hasil pemilihan. “Terutama pada pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang jumlah suara tidak sahnya cenderung meningkat,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Khoirunnisa Nur Agustyati.

Pada 1999, ketika pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup, persentase suara tidak sah pemilihan legislator mencapai 3,4 persen. Angkanya meningkat hingga 11,1 persen—atau sekitar 17 juta suara pada Pemilu 2019. Jumlah suara tidak sah ini jauh di atas rata-rata suara tidak sah secara global yang berkisar 3-4 persen.

Untuk Pemilu 2024, potensi suara tidak sah itu diperkirakan lebih besar daripada pemilu sebelumnya. Faktor utama yang menjadi penyebab adalah kompleksitas Pemilu 2024. Pemilih, ketika masuk ke bilik suara, harus menentukan calon yang akan menempati kursi di DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPD, dan presiden.

Dalam pemilihan serentak itu, perhatian pemilik hak suara juga cenderung terfokus pada figur calon presiden. Sehingga publik tidak mendapatkan informasi yang utuh tentang pemilihan anggota legislatif. “Pada Pemilu 2019, suara tidak sah kalau dikonversi ke kursi di DPR bisa setara dengan 60-70 kursi,” kata Khoirunnisa. “Suara tidak sah itu menduduki peringkat ketiga.”

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Hurriyah mengatakan, tren peningkatan suara tidak sah disebabkan sejumlah faktor. Satu di antaranya adalah banyak pemilih yang tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang tata cara pemilihan. Bahkan sebagian besar pemilih tidak tahu tata cara pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS). “Ini persoalan klasik dari pemilu ke pemilu karena sosialisasi yang kurang merata,” ujarnya.

Selain itu, tidak sedikit pemilih yang memposisikan diri sebagai protest vote. Mereka datang ke tempat pemungutan suara bukan untuk mencoblos, melainkan untuk menyampaikan protes. “Protest vote tidak mencoblos, tapi bisa menulis pesan dalam surat suara,” kata Hurriyah. “Protest vote itu muncul dari pemilih yang kecewa.”

Faktor lain yang cukup krusial adalah tentang pemahaman kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di TPS yang tidak seragam. Sehingga tidak jarang antara KPPS yang satu dan yang lain terjadi perbedaan pemahaman untuk menafsirkan surat suara yang sah atau tidak. “Ditambah lagi dengan beban kerja KPPS yang berat sehingga berdampak pada proses penghitungan suara,” ujar Hurriyah. “Makanya surat suara dan form yang diisi petugas di TPS idenya juga harus disederhanakan.”

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan, potensi suara tidak sah itu menjadi salah satu perhatian utama lembaga penyelenggara pemilu. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, KPU telah memetakan wilayah-wilayah yang banyak memiliki tingkat suara tidak sah. Kemudian, dari hasil kajian, langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah memberi bimbingan teknis kepada KPPS. “Karena mereka yang akan menentukan suara sah atau tidak,” ucapnya.

Selama ini, kata dia, KPU hanya memberikan bimbingan teknis kepada seorang KPPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Untuk Pemilu 2024, kata dia, KPU akan memberikan bimbingan itu kepada tiga anggota KPPS agar pemahaman mereka sama dalam penghitungan suara. Adapun jumlah anggota KPPS di setiap TPS sebanyak tujuh orang. “Tiga anggota KPPS ini yang nantinya mencatat di formulir hasil pemungutan suara yang disahkan itu,” ucapnya. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.