Berita Utama

Mimpi Guru Cerdas lewat Aplikasi

JAKARTA – Satriawan Salim ikut menjadi pengguna Merdeka Mengajar, aplikasi khusus guru milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pengajar pada sekolah menengah atas swasta di Jakarta Timur itu mengasah kemampuannya lewat pelatihan mandiri tentang kurikulum Merdeka, salah satu fitur yang tersedia dalam aplikasi Merdeka Mengajar.

Lewat pelatihan mandiri itu, kata Satriawan, guru mempelajari bahan ajar yang ditampilkan melalui teks dan video, mengisi jawaban pada form isian, kemudian mengimplementasikan sendiri materi tersebut. Tapi Satriawan melihat metode pelatihan lewat aplikasi ini sangat monoton karena hanya satu arah. “Perlu ada interaksi dengan pemateri atau para ahli yang mengisi platform Merdeka Mengajar itu,” kata Satriawan, Selasa, 27 September 2022.

Selain mengapresiasi platform tersebut, Satriawan melihat sejumlah kekurangan di dalamnya. Misalnya, materi implementasi kurikulum Merdeka kurang cepat diperbarui. Salah satunya capaian pembelajaran yang diisi para guru dalam aplikasi tersebut masih merupakan data 2020-2021. Padahal Kementerian Pendidikan sudah mengubah capaian pembelajaran kurikulum Merdeka pada 2022. “Dari segi konten, banyak yang mesti di-update,” kata Satriawan.

Dia juga menilai tak ada kurasi, seleksi, ataupun penilaian terhadap konten pembelajaran yang diunggah para guru ke dalam aplikasi tersebut. Akibatnya, ada konten yang keliru dan tidak bermanfaat. “Berlian ada, sampah pun ada,” ucapnya.

Keberadaan platform Merdeka Mengajar menjadi sorotan seiring dengan munculnya kontroversi tim bayangan di Kementerian Pendidikan. Awalnya, Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim menyebutkan tim beranggotakan 400 orang itu membantu mempercepat akselerasi digitalisasi di lembaganya. Tapi, belakangan, ia mengatakan tim itu merupakan vendor atau pelaksana kegiatan digitalisasi di Kementerian Pendidikan.

Salah satu pelaksana itu adalah GovTech Edu, unit independen pada PT Metranet—anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia. Unit yang didirikan pada 2020 itu berada di balik pembuatan berbagai aplikasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, seperti Merdeka Mengajar, ARKAS, SIPLah, Kampus Merdeka, Rapor Pendidikan, dan Belajar.id.

Berbagai platform tersebut tersedia di Google Play Store, yang dapat diinstal atau diunduh secara gratis. Khusus aplikasi Merdeka Mengajar sudah diinstal lebih dari 1 juta akun. Rating aplikasi ini 4,8 bintang dari maksimal rating 5 bintang. Hingga kemarin, terdapat 57,9 ribu ulasan tentang aplikasi tersebut, yang mayoritas komentarnya bernada positif.

Saat rapat kerja dengan Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat, tiga hari lalu, Nadiem mengklaim 1,6 juta guru dari total 3,36 juta guru sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar. Ia menyebutkan platform itu dapat membantu para guru mengakses materi dan bahan ajar berkualitas serta pelatihan mandiri, juga saling menginspirasi sesama guru.

Nadiem mengatakan terdapat 55 ribu konten pelatihan mandiri dalam Merdeka Mengajar. Konten yang variatif itu diklaim mampu menekan biaya pelatihan guru akibat perubahan kurikulum. Biasanya, kata dia, pelatihan kurikulum membutuhkan anggaran hingga Rp 2 triliun per tahun.

Satriawan Salim berpendapat berbeda dengan penjelasan Nadiem tersebut. Ia justru melihat platform Merdeka Mengajar tidak inklusif karena sulit diakses oleh guru yang tinggal di daerah tanpa Internet dan listrik. Platform tersebut hanya menyentuh guru di perkotaan dan daerah yang terjangkau jaringan Internet. “Menurut saya, aplikasi ini bukan solusi,” kata Satriawan.

Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, sependapat dengan Satriawan. Imam mengatakan implementasi aplikasi Merdeka Mengajar kerap bermasalah di lapangan. Misalnya, kelambatan pembaruan atau update capaian pembelajaran membuat guru kesulitan mengisi rapor murid. “Bahkan, pada 2022, belum fix rapornya karena kriteria ketuntasan minimal standar penilaian kelulusan dihapus,” kata Imam.

Di luar urusan aplikasi, P2G menyoalkan keberadaan tim bayangan Kementerian Pendidikan di balik pembuatan aplikasi Merdeka Mengajar dan berbagai produk digital Kementerian Pendidikan tersebut. Kepala Bidang Pendidikan, Latihan, dan Peningkatan Kompetensi Guru P2G, Fauzi Abdillah, menilai keberadaan tim bayangan tersebut akan menggoyahkan dan merusak tatanan birokrasi internal Kementerian Pendidikan. Kinerja aparatur sipil negara di Kementerian Pendidikan bisa terganggu dan membuat mereka terdemotivasi.

Merdeka Mengajar berisi lima fitur utama, yaitu pelatihan mandiri, produk asesmen murid, video inspirasi, bukti karya saya, dan produk perangkat ajar. Semua fitur dalam platform tersebut dapat digunakan oleh guru di semua jenjang pendidikan. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.