Berita Utama

Minim Fiskal Setiap Alokasi Minimal Anggaran Kesehatan

JAKARTA – Netty Prasetiayani mengajukan interupsi sebelum Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengetok palu mengakhiri rapat paripurna, kemarin, 20 Juni 2023. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta pimpinan Dewan mendesak pemerintah membatalkan penghapusan mandatory spending anggaran kesehatan minimal 10 persen dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Netty mengatakan, alokasi anggaran kesehatan atau mandatory spending penting dipertahankan sebagai kepastian bahwa negara hadir menjamin ketahanan kesehatan nasional. ”Kami berharap pimpinan DPR dapat mendesak pemerintah mengembalikan mandatory spending sebagai roh dari omnibus law RUU Kesehatan,” kata Netty dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (20/6/2023), dilansir Tempo.

Penolakan RUU Kesehatan bermula ketika pemerintah menghapus alokasi minimal anggaran kesehatan dalam RUU tersebut. Draf terbaru yang beredar berbeda dengan versi pembahasan pada Februari 2023. Pada draf lama, Pasal 420 RUU itu memuat rencana kewajiban pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pemerintah daerah sebesar 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dalam draf terbaru, Pasal 409 RUU tersebut, hanya disebutkan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran kesehatan dari APBN sesuai dengan kebutuhan program nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan. Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah berasal dari APBD sesuai dengan kebutuhan kesehatan daerah yang mengacu pada program kesehatan nasional.

Alokasi anggaran kesehatan atau mandatory spending sejatinya sudah ada pada Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah pusat wajib mengalokasikan minimal 5 persen APBN dan pemerintah daerah sebesar 10 persen dari APBD untuk pembangunan kesehatan di luar gaji.

Rapat terakhir pembahasan RUU Kesehatan digelar pada Senin lalu. Keesokan harinya, Komisi IX Bidang Kesehatan DPR bersama pemerintah sepakat membawa RUU tersebut disahkan ke tingkat II dalam rapat paripurna mendatang. Keputusan ini diambil setelah membacakan pandangan akhir mini fraksi. Dalam rapat pandangan akhir, lima fraksi menyatakan setuju, dua fraksi setuju dengan catatan, dan dua fraksi menolak.

Fraksi yang setuju RUU Kesehatan dibawa ke rapat paripurna adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Fraksi yang setuju dengan catatan adalah Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Adapun fraksi yang menolak adalah Partai Demokrat dan PKS.

Pembahasan RUU Kesehatan Bak Kejar Tayang

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Demokrat, Lucy Kurniasari, mengatakan, partainya menolak pengesahan RUU tersebut karena pembahasannya yang tertutup, seperti pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut dia, keterlibatan partisipasi masyarakat terhadap RUU tersebut sangat rendah. Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan dalam pembahasan RUU. “Dalam demokrasi, pelibatan masyarakat dalam perumusan RUU sangat perlu. Jika tidak dilakukan, hal itu dapat disebut cacat prosedur,” ucapnya.

Selain itu, kata Lucy, pembahasan RUU Kesehatan seperti kejar tayang. Sebab, tidak jelas urgensi dari RUU tersebut sehingga dibahas tanpa mengenal waktu dan harus pindah dari satu hotel ke hotel lain. Karena itu, kata dia, perlu dicurigai dan patut dicari tahu pembahasan RUU Kesehatan itu untuk rakyat atau sekelompok orang. “Nyatanya pemerintah meminta alokasi anggaran tersebut dihapus. Hal itu menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah menyiapkan kesehatan yang layak, merata di seluruh negeri, dan berkeadilan,” ujarnya.

Netty menilai penghapusan mandatory spending kesehatan merupakan kemunduran bagi upaya negara menjaga kesehatan masyarakat. Mandatory spending bertujuan menjamin pendanaan pelayanan kesehatan bagi rakyat. “Mandatory spending justru bagian paling penting dalam RUU ini,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS itu.

Dia menjelaskan, mengacu pada kajian Bappenas dalam “Buku Putih Reformasi Sistem Kesehatan Nasional 2022”, salah satu kendala dalam kemandirian farmasi serta alat kesehatan adalah anggaran penelitian dan pengembangan yang masih rendah. Selain itu, Indonesia menghadapi masalah pemerataan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan, terutama di kawasan timur. Semua itu sulit dijamin dengan penghapusan mandatory spending kesehatan.

Netty menegaskan, hilangnya jaminan itu dengan alasan tidak tersedianya dana atau alasan lainnya tidak bisa diterima masyarakat. Hal ini berdampak pula pada tidak adanya jaminan bagi rakyat untuk mendapat pelayanan kesehatan yang lebih baik karena ketidakjelasan anggaran.

Dalam kesempatan terpisah, pendiri Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Satyani Saminarsih, mengatakan, penghapusan mandatory spending bakal berimplikasi terhadap hilangnya angka absolut komitmen pemerintah pusat ataupun daerah terhadap layanan kesehatan. Bank Dunia, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), serta Center for Global Development sudah memproyeksikan akan ada penurunan anggaran kesehatan secara global setelah tahun anggaran 2022.

Salah satu alasannya adalah masalah konsolidasi fiskal di negara berpendapatan rendah-menengah. Menurut dia, sektor kesehatan yang sejak awal tidak mendapatkan prioritas menjadi rentan dikorbankan demi penyesuaian anggaran tersebut. “Dalam konteks Indonesia, anggaran kesehatan harus bersaing dengan prioritas pembangunan lainnya,” ucapnya.

Dia mencontohkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023 yang memandatkan mandatory spending infrastruktur kasar sebesar 40 persen. Artinya, kata dia, akan ada pertarungan kepentingan. Dari beberapa studi yang dilakukan, menurut dia, anggaran kesehatan yang dikeluarkan pemerintah berkorelasi positif dengan menurunnya biaya individu atas layanan kesehatan serta berkontribusi positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Apabila mandatory spending anggaran kesehatan dihapus, Diah khawatir akses publik terhadap layanan kesehatan semakin berkurang. “Kami tidak menghendaki penghapusan mandatory spending anggaran kesehatan minimal 10 persen,” kata Diah Satyani Saminarsih. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.