Berita Utama

Modus Menghapus Bea Emas Impor

JAKARTA – Kasus transaksi janggal impor emas menjadi satu prioritas Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU) yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Dalam kasus ini, diduga terdapat modus manipulasi kode harmonized system (HS) dalam impor komoditas emas batangan yang menimbulkan kerugian negara.

Transaksi janggal dalam aktivitas impor emas ini diungkapkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavanda. Dia menjelaskan, PPATK memeriksa transaksi impor emas itu dalam dua periode, yaitu 2014-2016 dan 2017-2019. Dalam pemeriksaan pertama, petugas menemukan indikasi transaksi mencurigakan senilai Rp 180 triliun.

Berikutnya, mereka mendapati transaksi senilai Rp 189 triliun. “Jika terbukti, tindak pidana dalam dua periode pemeriksaan itu bisa menembus lebih dari Rp 360 triliun,” kata Ivan. Menurut dia, hasil analisis itu telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tapi tidak ditindaklanjuti.

Modus Pemalsuan Kode HS Impor Emas

Dua sumber yang mengetahui kasus ini mengungkapkan bahwa modus pengalihan kode HS dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak dan tarif bea masuk pada aktivitas impor emas yang pengawasannya berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Bea-Cukai Kementerian Keuangan.

Sumber itu menyebutkan, sepanjang 2017 hingga 2023, terdapat total transaksi impor emas yang tidak kena pajak dengan nilai diperkirakan mencapai US$ Rp 10,6 miliar atau sekitar Rp 159 triliun (asumsi kurs Rp 14.600 per dolar AS). “Mereka main di kode HS yang tidak sesuai dengan barang yang diimpor. Misalnya, barang perhiasan jadi diubah kode HS-nya menjadi emas batangan,” kata seorang pejabat negara kepada Tempo, akhir April lalu. Dia menduga modus ini melibatkan pegawai otoritas Bea-Cukai.

Dalam ketentuan Bea-Cukai, terdapat empat klasifikasi tarif bea masuk impor emas. Klasifikasi pertama adalah HS 7108.12.10 untuk emas batangan yang akan diolah kembali yang tidak kena tarif. Klasifikasi kedua adalah HS 7108.12.90 untuk emas selain dalam bentuk bongkah, ingot, atau batang tuangan yang dikenai tarif 5 persen. Klasifikasi ketiga adalah HS 7108.13.00 untuk impor emas bentuk setengah jadi lainnya dengan tarif 5 persen. Klasifikasi keempat adalah HS 7115.90.10 untuk emas batangan yang langsung siap jual dengan tarif serupa, 5 persen.

Sumber tersebut menyebutkan impor emas dalam enam tahun terakhir paling besar berasal dari Singapura, yaitu sebesar US$ 7 miliar; disusul Australia sebesar US$ 1,24 miliar; dan Inggris sebesar US$ 1,18 miliar. Terdapat pula sejumlah perusahaan yang masuk jajaran pengimpor emas terbesar itu, antara lain PT AT, PT KUM, PT IKS, PT IGS, dan PT UB.

Modus mengubah kode HS emas impor itu terlihat jelas dalam dokumen yang diperlihatkan sumber tersebut. Berdasarkan data konfirmasi yang diperoleh dari dokumen impor dan lembar deklarasi (custom clearance) di Singapura selaku negara asal, ditulis bahwa kode HS barang yang dikirim ke Indonesia itu ialah 7108.13.00 alias emas berbentuk setengah jadi. Seharusnya, emas impor tersebut dikenai tarif bea masuk sebesar 5 persen. “Tapi, ketika sampai ke Bea-Cukai Indonesia, HS code di lembar dokumennya berubah menjadi 7108.12.10, yang artinya tidak kena bea masuk alias nol persen,” kata sumber itu.

Laporan Diserahkan Sejak 2017

Laporan modus akal-akalan HS dalam aktivitas impor emas ini sebetulnya sudah mencuat sejak lama. Pada 2016, temuan pemalsuan kode HS impor emas ini terjadi di kawasan kepabeanan Bandara Soekarno-Hatta. Pada 2021, kasus tersebut kembali disinggung oleh anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan. Ia menyebut kasus ini sebagai dugaan penyelewengan oleh petinggi Ditjen Bea dan Cukai di Bandara Soekarno-Hatta.

Kala itu, Arteria menyebutkan, dalam kasus proses impor emas senilai Rp 47,1 triliun, terdapat dugaan tindakan manipulatif sehingga tidak sesuai dengan aturan dan tidak dikenai pajak. “Data emas dari Singapura diubah, dari mulanya setengah jadi dan berlabel, diubah menjadi produk emas mentah bongkahan yang tidak dikenai pajak,” kata Arteria.

Sementara itu, dalam rapat bersama DPR bulan lalu, Menteri Mahfud Md. membenarkan bahwa PPATK telah menyerahkan laporan dugaan pencucian uang impor emas tersebut kepada Kementerian Keuangan pada 2017 melalui Direktur Jenderal Bea-Cukai, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, bersama dua orang lainnya. Tapi, kata Mahfud, sampai 2020, laporan tersebut tak ditindaklanjuti oleh Kemenkeu.

Laporan dugaan pencucian uang itu baru diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat bertemu dengan PPATK pada 14 Maret 2022. Data yang disampaikan kepada Sri Mulyani pun, ujar Mahfud, adalah soal pelanggaran pajak perusahaan, bukan dugaan pencucian uang di Direktorat Jenderal Bea-Cukai. “Ketika diteliti Kementerian Keuangan, hanya ditemukan soal kurangnya pajak yang harus dibayarkan. Padahal laporannya terkait dengan dugaan pencucian uang.”

Mahfud juga membenarkan modus pemalsuan kode HS oleh importir emas. “Impornya emas batangan yang mahal-mahal, tapi di dalam surat cukai dibilang emas mentah,” ujarnya. Dalam proses penyelidikan, kata dia, Ditjen Bea-Cukai berdalih bahwa impor yang dilakukan bukanlah emas batangan, melainkan emas murni untuk dicetak di sejumlah perusahaan di Surabaya. Namun, saat tim PPATK melakukan penelusuran, perusahaan yang dimaksudkan tidak ditemukan. “Dicari di Surabaya tidak ada pabriknya,” ujar Mahfud.

Adapun Kementerian Keuangan sebelumnya sempat menepis tudingan mendiamkan kasus tersebut. Pada awal April lalu, Sri Mulyani berujar bahwa Ditjen Bea dan Cukai telah menyidik salah satu entitas dalam kasus tersebut. Dalam perkara ini, dia menyebutkan bahwa Mahkamah Agung mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan salah satu produsen perhiasan emas yang terlibat dalam kasus di Bandara Soekarno-Hatta pada 2016 dan menyatakan tidak ada unsur tindak pidana. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.