Berita Utama

Momentum Berbenah Kementerian Keuangan

JAKARTA – Kementerian Keuangan melanjutkan pembenahan internal setelah diterpa berbagai isu miring. Kementerian yang sedang disorot dalam kasus harta jumbo pegawainya itu juga dituding tersangkut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 300 triliun. Dugaan tersebut kemudian disangkal oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jajarannya terus melakukan perbaikan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Musababnya, anggaran merupakan instrumen paling penting dalam pengelolaan perekonomian negara.

“Langkah perbaikan dan reformasi yang berkaitan dengan isu saat ini akan terus dikerjakan,” ujar Sri dalam konferensi pers, Selasa (14/3/2023), dilansir Tempo.

Ia mengatakan, dalam melakukan pembenahan, Kementerian Keuangan akan menggandeng semua pihak yang berkepentingan. Dia mengklaim kementeriannya akan semakin transparan dan konsisten memperbaiki diri.

Dalam melakukan reformasi internal, Sri tidak menutup kemungkinan mengubah indikator kinerja utama di Kementerian Keuangan. “Ini membuat kami tetap kritis terhadap berbagai mekanisme kerja di dalam Kementerian Keuangan,” ujar dia. Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun mengatakan akan meninjau proses bisnis dan berbagai aturan yang ada di kementeriannya.

Mengurangi Interaksi antara Petugas dan Wajib Pajak

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengatakan perbaikan proses bisnis juga terus dilakukan pada sektor pajak. Bukan hanya pengawasan dan pemeriksaan, ia menyebutkan, pelayanan pajak kepada masyarakat akan terus diotomatisasi menggunakan teknologi.

Hal itu sejalan dengan rencana penerapan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax system secara total pada 2024. Sistem tersebut digadang-gadang akan semakin mengurangi interaksi antara petugas pajak dan wajib pajak.

“Sebelum core tax terlaksana pada 2024, sekarang pun kami terus mengurangi interaksi,” ujar Suryo. Hal tersebut terlihat dari pengisian SPT tahunan yang hampir 95 persen sudah disampaikan dengan menggunakan e-filing dan e-form. “Jadi, kami betul-betul berusaha mengurangi interaksi dalam proses bisnis di Ditjen Pajak.”

Dengan berubahnya proses bisnis itu pun, Suryo mengatakan, secara otomatis indeks kinerja utama unit yang dipimpinnya mengalami penyesuaian ke depan. Ia berharap berbagai upaya tersebut dapat menutup celah negosiasi antara petugas pajak dan wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu unit yang disoroti publik dalam beberapa waktu ke belakang setelah salah satu pejabatnya, Rafael Alun Trisambodo–kini telah dipecat–kedapatan memiliki harta Rp 56 miliar. Angka tersebut adalah yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan tidak termasuk harta-harta yang belum dilaporkan.

Harta Rafael mencuat ke publik setelah masyarakat menelusuri asal-muasal harta milik Mario Dandy Satriyo, anak Rafael Alun yang menjadi tersangka penganiayaan remaja 17 tahun bernama David Ozora Latumahina hingga koma. Mario kerap mengunggah foto dan video sedang mengendarai kendaraan mewah, seperti sepeda motor besar Harley Davidson dan mobil Jeep Rubicon.

Dari penelusuran terhadap harta Mario, publik pun mengecek LHKPN Rafael. Nominal harta Rp 56 miliar tersebut mengundang kecurigaan publik lantaran dianggap terlalu besar untuk pegawai eselon III. Jumlah harta Rafael bahkan mendekati jumlah harta yang dilaporkan Sri Mulyani dalam LHKPN, yakni sebesar Rp 58 miliar.

Rasa penasaran publik ternyata berujung pada berbagai persoalan lain. Rafael kedapatan melakukan banyak pelanggaran, dari menyembunyikan harta dengan menggunakan nama orang lain, tidak patuh membayar pajak, hingga diduga melakukan pencucian uang. PPATK pun baru-baru ini menemukan safe deposit box milik Rafael Alun yang berisikan uang tunai dalam mata uang asing senilai Rp 37 miliar.

Kasus Rafael Alun bergulir bak bola salju yang menggulung pegawai-pegawai Kementerian Keuangan lainnya. Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro, misalnya, telah diperiksa KPK karena istrinya memiliki saham di perusahaan milik istri Rafael. Dari perkara itu, pejabat Kementerian Keuangan lainnya yang kedapatan pamer kemewahan di media sosial juga ditindak, misalnya Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, yang dicopot dari jabatannya. Pejabat lainnya yang juga disorot karena pamer kemewahan adalah Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono.

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh mengatakan jajarannya bakal terus melakukan pembersihan-pembersihan internal. Salah satu caranya adalah dengan menggandeng PPATK untuk memperoleh informasi-informasi mengenai transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan. “Informasi-informasi pegawai itu kami tindak lanjuti secara baik dan tepat. Kami panggil dan sebagainya,” ujar Awan.

Saat ini, Kementerian Keuangan menjaring 69 pegawai yang dianggap berisiko karena memiliki harta kekayaan yang tidak wajar alias tidak sesuai dengan profil jabatannya. Dari jumlah tersebut, 27 orang menjadi prioritas untuk diperiksa. Pemeriksaan itu dijadwalkan dalam dua pekan ini. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.