Berita Utama

Motif Pelemahan Agenda Pemberantasan Korupsi

JAKARTA – Mantan pemimpin KPK, Laode Muhammad Syarif, hakulyakin revisi UU KPK disahkan karena ada konflik kepentingan di parlemen. Dari 500 lebih anggota parlemen, 262 orang di antaranya merupakan pengusaha.

Mereka, kata Laode, berpotensi menyusun regulasi untuk menguntungkan dan menjaga bisnis supaya tidak terganggu. “Sehingga dia menjadi regulator dan menjadi pengusaha. Jadinya, semua sepakat UU KPK diubah dari independen menjadi bagian eksekutif,” kata Laode.

Parlemen memang paling getol merevisi UU KPK. DPR menilai pola penindakan KPK justru kontraproduktif bagi pembangunan ekonomi nasional. Pada 2017, misalnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, akibat operasi tangkap tangan KPK, banyak dana yang mengendap di bank-bank daerah karena pemimpin proyek, kepala daerah, dan kementerian terkait tidak berani mengeksekusi berbagai program pembangunan. Pada Februari lalu, giliran Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengkritik operasi tangkap tangan KPK karena dianggap merusak citra negara.

Ketua Pukat UGM, Totok Dwi Diantoro, tidak habis pikir atas logika para pejabat publik dan anggota DPR itu. Pasalnya, banyak studi justru menunjukkan bahwa menguatnya pemberantasan korupsi berdampak positif terhadap ekonomi. “Justru korupsi yang jelas menjadi penghambat terbesar pembangunan nasional,” kata Totok.

Jurnal bertajuk Korupsi dan Pertumbuhan Negara-Negara Asia-Pasifik yang ditulis Sri Nawatmi mencatat bahwa, semakin tinggi IPK suatu negara, hal itu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jepang dan Korea Selatan, yang memiliki skor IPK tinggi, menjadi contohnya. “Jadi, bila ingin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, lakukan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya,” tulis Sri dalam jurnal itu.

Totok mengatakan institusi penegak hukum memang bukan hanya KPK, tapi juga ada Polri dan Kejaksaan Agung. Namun dua lembaga lainnya juga sarat masalah karena dianggap justru berkelindan dengan kepentingan-kepentingan yang ingin melemahkan gerakan antikorupsi. “Misalnya di Polri, ada kasus Ismail Bolong yang dekat dengan pebisnis tambang,” kata Totok. “Ada juga kasus jaksa Pinanti yang membantu koruptor BLBI.”

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, menegaskan lembaganya konsisten mengungkap kasus-kasus besar yang berhubungan dengan kepentingan umum. Jaksa Agung S.T. Burhanuddin, kata dia, selalu mendorong kepada jajarannya melakukan penegakan hukum yang tegas, konsisten, tanpa pandang bulu.

Menurut dia, Jaksa Agung kini selalu mengevaluasi para jaksa yang nihil perkara korupsi di daerah setiap tahun. “Hal itu sampai juga pesannya ke kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, sehingga masyarakat di daerah juga merasakan manfaat dari penegakan hukum yang kami laksanakan,” kata Ketut.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan turunnya IPK bukan cuma tanggung jawab lembaganya. Menurut dia, KPK tetap independen dalam menindak kasus korupsi. “Justru UU KPK saat ini membuat KPK bebas dari intervensi,” kata dia. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.