Berita Utama

MRP Pertanyakan Klaim 82 Persen Rakyat Papua Setuju Pemekaran

JAKARTA – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib mempertanyakan klaim Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut, 82 persen masyarakat Papua menyetujui adanya pemekaran wilayah. Dia mempertanyakan kajian dari pernyataan Mahfud tersebut.

“Majelis Rakyat Papua mempertanyakan penyampaian dari Bapak Menkopolhukam terkait dengan 82 persen aspirasi. Ini kajian dari mana, kajian kapan dilakukan dan siapa yang melakukan kajian itu aspirasi?,” kata Timotius di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/4/2022).

Menurut Timotius, seharusnya Pemerintah menyerap aspirasi rakyat Papua berdasarkan kajian ilmiah. Karena, masyarakat Papua yang akan sangat berdampak dari pemekaran wilayah tersebut.

“Jadi saya berharap selaku pimpinan Majelis Rakyat Papua, representasi dari kultur orang asli Papua,” ucap Timotius.

Oleh karena itu, kata Timotius, Pemerintah diharapkan bisa mendengar aspirasi dari MRP yang merupakan penyambung lidah dari seluruh rakyat di Papua.

“Pemerintah pusat sesungguhnya harus mendengarkan aspirasi dari kami, karena kami adalah lembaga negara yanga da di daerah yang menyampaikan aspirasi masyarakat Papua,” tegas Timotius.

Di samping itu, ia meminta pemerintah untuk terlebih dulu membahas RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Pegunungan Tengah. DPR sendiri diketahui telah menetapkan ketiga RUU tersebut sebagai RUU usul inisiatif DPR pada Selasa (12/4/2022).

“Masyarakat minta supaya pemekaran itu dipending atau ditunda, sampai dengan ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karenanya kami menyampaikan aspirasi kepada Wakil DPR, karena beliau sangat merespons aspirasi yang disampaikan Majelis Rakyat Papua,” ujar Timotius.

Sebelumnya, Mahfud menyebut bahwa pemerintah menghormati proses uji materi UU Otsus yang saat ini tengah berjalan. Pemerintah akan terus mengikuti perkembangannya dan menunggu hasil vonis MK.

Selain itu, dalam pertemuan ini juga dibahas terkait masalah pemekaran wilayah di Papua. Mahfud mengatakan, rencana pemekaran wilayah ini memang menyebabkan pro dan kontra di masyarakat. Namun, ia menilai seluruh kebijakan pemerintah memang tak langsung disetujui oleh semua orang.

Karena itu, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa permintaan pemekaran wilayah saat ini justru menjadi rebutan oleh berbagai provinsi. Mahfud menyebut, terdapat 354 permohonan pengajuan pemekaran wilayah.

Mahfud justru mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Kepresidenan diketahui sebanyak 82 persen masyarakat Papua meminta adanya pemekaran wilayah. “Dan berdasarkan kepentingan di Papua kita mengabulkan untuk tiga provinsi, Papua Barat justru minta agar juga dimekarkan,” ujar Mahfud. (JPG/REP/RED)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.