Berita Utama

MRP Sampaikan Penolakan Pemekaran ke Presiden

JAKARTA – Majelis Rakyat Papua, lembaga pemerintahan Papua yang mewakili adat dan kultural, Senin (25/4/2022), menemui Presiden Joko Widodo. Mereka menyampaikan penolakan atas pemekaran Papua.

Dalam pertemuan itu, Majelis Rakyat Papua atau MRP melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa pembahasan pembentukan provinsi baru di Papua belum melibatkan lembaga tersebut dan orang asli Papua. Hal ini dinilai melanggar Undang-Undang Otonomi Khusus. “Tanpa persetujuan MRP, tidak boleh ada daerah otonomi baru,” kata Ketua MRP Timotius Murib.

Timotius, salah satu perwakilan MRP yang menemui Jokowi, datang bersama Wakil Ketua Yoel Luiz Mulait, Benny Sweny, serta Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Adapun Perwakilan Majelis Rakyat Papua Barat yang hadir adalah Maxsi Nelson Ahoren. Lembaga majelis rakyat ini mewakili kelompok adat dalam pengambilan keputusan pemerintah. Di Aceh, yang juga wilayah otonomi khusus, ada lembaga sejenis yang diberi nama Wali Nanggroe.

Pertemuan dengan Presiden menjadi puncak rangkaian pertemuan MRP dengan berbagai politikus dan elite pemerintah untuk menyuarakan aspirasi mereka. Saat menerima perwakilan majelis rakyat, Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; dan Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani.

Penolakan Majelis Rakyat Papua atas pemekaran provinsi ini sudah dikemukakan dalam berbagai kesempatan. Selama dua pekan terakhir sejak Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan undang-undang pembentukan tiga provinsi baru di Papua sebagai aturan inisiatif Dewan, mereka sudah menemui setidaknya lima ketua partai politik, lima menteri, hingga puluhan anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Mereka juga mengirim puluhan surat yang meminta usul pemekaran tersebut ditinjau ulang.

Dalam kajian mereka, Timotius menjelaskan, pembentukan provinsi baru di Papua sarat akan kepentingan lain selain kepentingan orang asli Papua. Selain itu, pemekaran karena alasan keamanan yang selama ini disampaikan pemerintah dinilai tak masuk akal. Sebab, masih ada pemerintah kabupaten. “Sebaiknya, koordinasi pemerintah kabupaten dengan aparat keamanan diperkuat jika memang itu tujuannya,” kata dia.

Penolakan mereka juga sudah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Juni tahun lalu, MRP menggugat revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ke MK. Mereka menyatakan revisi undang-undang itu dinilai semakin mempersempit otonomi orang Papua untuk menentukan hak mereka sendiri. Pasal 76 undang-undang yang digugat itu, misalnya, menyebutkan bahwa pembentukan provinsi baru di Papua boleh melangkahi tahapan daerah persiapan. Adapun provinsi baru yang akan dibentuk adalah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Pegunungan Tengah.

Padahal tahapan daerah persiapan ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap daerah yang mau membelah diri harus melewati tahapan ini, dan jika dinilai gagal, kembali ke daerah awal. Namun revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang disahkan setahun yang lalu malah menghapus tahapan ini. Kewenangan pemekaran juga diberikan sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan DPR. Tidak lagi lewat pemerintah daerah dan DPRD.

Dalam berbagai pertemuan dengan elite pemerintah, politik, termasuk dengan Presiden, MRP meminta pembahasan pemekaran ditunda hingga setidaknya ada putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan mereka. Sidang sudah pada tahap mendengarkan keterangan ahli yang diajukan penggugat, yakni MRP dan pemerintah selaku tergugat.

Saat ditemui MRP, sejumlah menteri pemerintahan Jokowi sepakat menunggu putusan MK itu. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, misalnya, menyebutkan menghormati gugatan yang diajukan MRP. Begitu pula Menteri Bappenas Suharso Monoarfa. “Saya akan mempertimbangkan usul agar pemekaran ditunda sampai ada putusan MK,” kata Suharso, beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi disebut juga sepakat menunda pembahasan pemekaran Papua hingga keluar putusan MK. “Kami katakan jika tidak perlu dan tidak ada keputusan baru,” kata Mahfud Md. Namun, kata dia, aspirasi MRP ditampung menjadi satu dari bagian aspirasi banyak orang Papua lain terkait dengan pemekaran. (TMP)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.