Berita UtamaInforial

MRP Serahkan Usulan Anggaran Operasional Rp96 Miliar

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat menyerahkan usulan penambahan anggaran operasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat, sebesar Rp 96 Miliar.

Penyerahan secara simbolis diberikan langsung oleh Ketua MRP Papua Barat,  Maxsi  Nelson Ahoren dan diterima oleh Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor di Manokwari, Kamis (3/12/2020).

Penyerahan usulan dana tambahan operasional MRP kepada DPR disaksikan oleh Ketua Fraksi Otsus, George Dedaida dan Wakil Ketua DPR, Saleh Seknun bersama Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Abner Jitmau.

Ketua MRP Papua Barat,  Maxsi Nelson Ahoren mengungkapkan,  selama ini anggaran operasional MRP rendah sehingga tidak mampu menjawab aspirasi masyarakat di Papua Barat.

Dirinya berharap, dengan adanya peambahan anggaran operasional kepada MRP, maka aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada MRP dapat diperjuangkan. Secara khusus aspirasi penolakan keberlanjutan Otonomi Khusus di Papua Barat.

“DPR memiliki Fraksi Otsus yang memiliki tugas dan wewenang menjawab hak politik orang asli Papua. Maka kita minta dukungan terkait penambahan anggaran MRP,” ucapnya kepada awak media Kamis (3/12/2020).

Sementara, Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor mengatakan, kerja DPR harus didukung dengan anggaran operasional yang mencukupi sesuai UU 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus untuk Papua. Menurutnya, anggaran 96 miliar akan disinkronkan dengan usulan anggaran induk Pemerintah Provinsi Papua Barat.

“Usulan tambahan anggaran yang diajukan MRP ini untuk menjawab kebutuhan kerja lembaga,” ujarnya melalui rilis resmi kepada Papua Barat News di Manokwari,  Kamis (3/12/2020).

Senada dengan itu,  Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, George Dedaida menegaskan usulan penambahan anggaran operasional MRP akan ditingkatkan sehingga terjadi peningkatan di tahun depan. Ditambahkannya, DPR Fraksi Otsus merupakan anak kandung yang lahir dari lembaga adat. Karena itu aspirasi dan usulan MRP sebagai lembaga adat Orang Asli Papua di Papua Barat tetap diperjuangkan.

“Kami siap mendukung, apalagi ketua DPR telah menyetujui penambahan anggaran maka harus diperjuangkan,” pungkasnya. (PB22)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News edisi Jumat 4 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.