Mudarat Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

JAKARTA – Sejumlah kalangan menilai usulan penambahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun merupakan ide yang menyesatkan. Usulan tersebut berpotensi merusak demokrasi di daerah.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan upaya memperpanjang masa jabatan kepala desa merupakan ide berbahaya bagi demokrasi jika benar-benar direalisasi. Dia mengingatkan bahwa konstitusi sudah mengatur masa jabatan seseorang mesti dibatasi, misalnya lima tahun.  “Jabatan selama enam tahun dalam satu periode saja sudah jauh dari semangat konstitusi. Semua masa jabatan itu seharusnya diatur maksimal lima tahun dalam satu periode,” kata Trubus, Minggu (22/1/2023).

Ratusan kepala desa dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Pabdesi) pada Selasa (17/1/2023) lalu berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka menuntut adanya revisi atas Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 39 tersebut berbunyi “kepala desa memegang jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”.

Para kepala desa itu meminta masa jabatan mereka ditambah tiga tahun. Alasannya, ada anggapan bahwa masa jabatan kepala desa selama enam tahun tidak cukup untuk mengatasi keterbelahan masyarakat desa akibat pemilihan sehingga tidak ada cukup waktu membangun desa. Menurut Undang-Undang Desa, seorang kepala desa bisa menjabat paling banyak tiga kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Trubus mengatakan masa jabatan kepala desa telah diatur selama enam tahun karena pertimbangan adanya konflik setelah pemilihan. “Jadi, ditambah satu tahun untuk menyelesaikan konfliknya. Padahal idealnya mereka maksimal menjabat lima tahun,” ucapnya.

Memperpanjang Konflik

Menurut Trubus, kajian Pabdesi ihwal adanya potensi terhambatnya pembangunan karena konflik setelah pemilihan merupakan alasan yang mengada-ada. Bahkan ide perpanjangan masa jabatan tersebut sulit diterima dari analisis kajian kebijakan publik. Memperpanjang masa jabatan, kata Trubus, justru bakal memperpanjang konflik di desa. “Argumen konflik yang disampaikan tidak relevan. Jangan membuat alasan yang mengada-ada dan akal-akalan,” ucapnya.

Trubus menuturkan usulan yang semestinya didiskusikan adalah mengembalikan masa jabatan kepala desa menjadi lima tahun dan dibatasi hanya dua periode. “Kalau sekarang mau meminta diperpanjang dan dikabulkan, nanti semuanya meminta diperpanjang, termasuk jabatan presiden, malah nanti minta diperpanjang,” ucapnya. “Yang enam tahun dan tiga periode sekarang saja sudah banyak pelanggarannya.”

Trubus menilai usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak mempunyai kepentingan mendesak saat ini. Menurut dia, usulan tersebut lebih banyak bermuatan politik untuk mengeruk dana desa dari kepala desa yang terpilih dan berpotensi merembet ke soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden. “Usulan ini terjadi karena dari pusat lebih banyak berwacana. Presiden harus tiga kali, makanya mereka didesain untuk memunculkan ide itu atau berdampak terhadap wacana itu,” ujarnya.

Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, mengatakan kekuasaan seharusnya dibatasi. Sebab, kekuasaan yang tidak dibatasi atau terlalu lama berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan. “Kalau sembilan tahun tentu nanti perlu waktu lebih lama bagi pemilih untuk bisa mengevaluasi. Jika performa kepala desa buruk, tentu perlu waktu yang lebih untuk mengevaluasi mereka,” ucapnya.

Menurut Khoirunnisa, pemilihan kepala desa juga mesti mempertimbangkan mekanisme evaluasi dari pemilih. Dia mengatakan warga bakal terkena dampak langsung jika mereka mendapatkan pemimpin yang buruk dan masa jabatannya terlalu lama. Alasan bahwa dibutuhkan masa penyelesaian konflik seusai pemilihan yang mengganggu pembangunan juga mengada-ada.

“Pakai logika, pemilu nasional saja periodenya lima tahun sekali dan tidak terganggu soal pembangunan. Begitu juga alasan penghematan. Ketika kita memilih demokrasi, tentu ada konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Hal terpenting, biaya yang dikeluarkan efektif untuk proses tahapan pemilihannya,” ujar Khoirunnisa. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: