Musrenbang Tingkat Distrik, Bupati : Usulan Harus Sesuai Kebutuhan Masyarakat

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan program prioritas yang diusulkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) harus sesuai kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati saat membuka kegiatan musrenbang tingkat distrik, Kamis (18/3/2021).

“Karena bagaimanapun juga masyarakat yang lebih tahu apa yang benar-benar dirasakan dan dibutuhkan sesuai kondisi setempat,” tutur Hermus.

Bupati menjelaskan, musrenbang tingkat distrik merupakan agenda perencanaan tahunan yang wajib dilaksanakan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dan Undang-Undang No. 23 tentang pemerintahan daerah pelaksanaan musrenbang distrik dimaksudkan agar dapat menggali potensi daerah, permasalahan serta aspirasi masyarakat

Dikatakannya, hasil musrenbang tingkat distrik selanjutnya akan disinergikan dengan rencana kerja (renja) OPD dan akan dilakukan pembahasan pada forum OPD, serta dilanjutkan dengan musrenbang tingkat kabupaten yang sedianya akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan Maret 2021. Sedangkan usulan program kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi akan dilanjutkan pada musrenbang tingkat provinsi.

“Saat ini kita masih dalam kondisi bencana Covid-19. Dimana kasus positif masih menunjukkan grafik yang meningkat. Untuk itu, kepada kepala OPD, kepala distrik, lurah dan kepala kampung dalam melaksanakan seluruh program kegiatan tetap mengacu pada protokol Covid-19,” pesannya.

Selain itu, ia juga berpesan kepada seluruh perangkat daerah agar mengoptimalkan perencanaan dan pemanfaatan anggaran secara efisien, efektif, transparan serta akuntabel sehingga dapat mencapai sasaran.

“Kepada anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan masing-masing, agar dapat berperan aktif dalam forum musrenbang ini,” ajaknya.

“Kepada semua tokoh masyarakat dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan dukungan, masukan dan pengawalan terhadap proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dilapangan,” sambung Hermus.

Diketahui, pelaksanaan musrenbang tingkat distrik tahun 2021 dalam rangka penyusunan rencana pembangunan tahun anggaran 2022 mendatang. Merupakan lanjutan musrenbang dari masing-masing kelurahan atau kampung.

Pemulihan Ekonomi Daerah

Sementara itu Hermus juga mengungkapkan, perkembangan indikator ekonomi Kabupaten Manokwari relatif menunjukkan tren yang kurang baik pada masa pendemi covid-19.

Untuk itu ungkap Hermus, prioritas pembangunan pada tahun 2022 yakni penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah. Sehingga yang menjadi perhatian bersama untuk dilaksanakan adalah, penguatan sistim kesehatan daerah dalam rangka penanggulangan penyakit menular maupun tidak menular serta penurunan angka stunting.

Penguatan usaha menegah, kecil dan mikro (UMKM), penguatan sumber-sumber pangan lokal, serta penguatan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pusat Peradaban

Selain itu, prioritas pembangunan daerah juga diarahkan untuk mewujudkan visi misi pemerintah daerah lima tahun kedepan. Yakni terwujudnya Kabupaten Manokwari sebagai pusat peradaban di tanah Papua dan Ibu Kota Provinsi Papua Barat yang beradab, religius, berdaya saing, inovasi, maju, mandiri dan sejahtera.

Dengan misi salah satunya, yakni membangun Manokwari sebagai pusat peradaban, religius dan toleran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengembangkan SDM yang berkualitas menguasai iptek, berintegrasi, kreativ dan berdaya saing global sebagai investasi masa depan daerah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap kedua RPJPD diarahkan pada rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Manokwari 2006-2025.

Dengan orientasi, memberdayakan ekonomi kerakyatan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), perwujudan stabilitas daerah yang sehat dan dinamis, implementasi nilai-nilai budaya dalam pembangunan, pemanfaatan dan pengembangan Iptek.

“Musrenbang distrik diharapkan dapat menghasilkan dokumen pelaksanaan pembangunan yang mampu menampung aspirasi masyarakat tingkat distrik,” harap Hermus. (PB19)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 19 Maret 2021