Berita Utama

Nasib 207 Perkara PHPU Pileg Diputuskan MK Hari Ini dan Besok

JAKARTA — Nasib 207 perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pemilihan Legislatif 2024 akan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Ada kemungkinan perkara-perkara yang masuk dalam jadwal sidang pembacaan putusan dismissal tersebut tidak lanjut ke tahap selanjutnya.

Apabila hal itu terjadi, maka tersisa 90 perkara yang akan memasuki sidang pembuktian untuk kemudian digali lebih lanjut kebenaran dalil-dalil yang diajukan. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan dengan sengketa Pemilu Legislatif 2019. Saat itu, dalam catatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), hanya sekitar 30 perkara yang lanjut hingga pembuktian hingga akhirnya cuma 13 perkara yang dikabulkan di putusan akhir.

”Di PHPU 2024 ini terjadi lonjakan yang signifikan dan akan kita nantikan bagaimana MK akan menyidangkan perkara itu di sisa 15 hari kerja,” kata peneliti Perludem, Ihsan Maulana, dalam diskusi ”Peluncuran Hasil Pemantauan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi”, Senin (20/5/2024).

Sementara itu, dalam jadwal persidangan yang sudah dicantumkan dalam laman resminya, MK akan membacakan putusan terhadap 155 perkara sengketa pemilihan anggota legislatif (pileg) pada Selasa (21/5/2024) dan 52 perkara pada Rabu (22/5/2024).

Saat dikonfirmasi apakah perkara-perkara yang nomornya tercantum dalam sidang pembacaan putusan dismissal tidak akan lanjut, Juru Bicara MK Fajar Laksono Suroso mengungkapkan, ”Secara umum, iya. Kita lihat dan dengarkan sidangnya besok, ya.”

MK menerima 297 perkara sengketa hasil Pileg 2024. Dari jumlah tersebut, 12 perkara diajukan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan 285 perkara sengketa pemilihan anggota DPR/DPRD. Dari 285 perkara tersebut, sebanyak 171 diajukan oleh partai politik (ketua umum dan sekretaris jenderal) dan 114 lainnya diajukan perseorangan caleg.

Dari 114 perkara tersebut, sebanyak 12 perkara diajukan oleh calon anggota DPR, 28 calon anggota DPRD provinsi, dan 74 perkara diajukan calon anggota DPRD kabupaten/kota.

Dalam pantauan Perludem terhadap 285 perkara yang berhasil diakses dokumennya, KPU kabupaten/kota paling banyak dipersoalkan oleh para pemohon sengketa. Setidaknya ada 118 perkara yang mempersoalkan penetapan hasil di tingkat KPU kabupaten/kota, 100 perkara mempersoalkan penetapan hasil pemilu di tingkat KPU provinsi, dan 62 perkara mempersoalkan penetapan hasil penghitungan suara di tingkat nasional.

Jika dilihat dari jumlah daerah pemilihan (dapil) yang dipersoalkan, Perludem mencatat ada 338 dapil yang dipersoalkan dalam sengketa pileg. Ada 57 dapil yang dipersoalkan oleh lebih dari satu pemohon.

Dapil dimaksud, misalnya, Dapil Tolikara 4 (dapil untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tolikara), Jayapura 1 (untuk pemilihan DPRD Kota Jayapura), dan Papua Pegunungan 1 (untuk pemilihan DPRD Provinsi Papua Pegunungan). Pada ketiga dapil tersebut, Perludem mencatat masing-masing ada empat perkara.

Ihsan menjelaskan, berdasarkan pemantauan sidang sengketa pileg yang dilakukan pada 29 April-8 Mei 2024, Perludem menemukan adanya beberapa catatan. Pertama, terkait dengan ketidakikutsertaan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam mengadili perkara yang terkait dengan Partai Solidaritas Indonesia, hal itu membuat MK kerepotan.

Anwar yang ada di panel 3 (yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat) harus digantikan oleh hakim lain yang ada di luar panel 3, yaitu Guntur Hamzah yang bertugas di panel 1.

”Karena Guntur dipinjamkan ke panel 3, sidang panel 1 harus terhenti. Ini salah satu bukti bagaimana MK kurang memitigasi risiko terkait proses PHPU legislatif 2024,” kata Ihsan.

Afirmasi keterwakilan perempuan

Selain itu, penanganan perkara sengketa Pileg 2024 juga akan menunjukkan bagaimana sikap MK terhadap isu afirmasi keterwakilan perempuan. Sebab, terdapat sejumlah perkara yang diajukan ke MK terkait tidak terpenuhinya kuota 30 perempuan di beberapa partai pada dapil tertentu.

Perludem mencatat ada persoalan terkait hal ini di sengketa pileg DPRD Provinsi Gorontalo, yakni terdapat empat partai yang gagal memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Partai dimaksud ialah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat. Keterwakilan perempuan dalam daftar caleg keempat partai tersebut pada pemilihan DPRD Provinsi Gorontalo masing-masing hanya 27,7 persen.

”Kalau MK tidak melanjutkan perkara atau bahkan tidak mengabulkan dalil 30 persen, ini akan menjadi preseden buruk bagaimana mekanisme pembulatan ke bawah yang dilakukan KPU, dalam Peraturan KPU, yang cacat dalam konteks rule of law. Ini akan jadi legitimasi yang buruk bagi peningkatan keterwakilan perempuan ke depan,” ujar Ihsan. (kom/sem)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.