Berita Utama

Nasib Buruh Makin Terpuruk

JAKARTA – Peringatan Hari Buruh Internasional untuk pertama kali digelar pasca-pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Sekitar 50 ribu buruh berkumpul di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Thamrin; dan berjalan menuju Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno, kemarin.

Polisi sedari awal tidak mengizinkan massa buruh mendekati Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi. Agenda aksi utama pun akhirnya digelar di May Day Fiesta di Istora Senayan. Acara tersebut diisi oleh orasi dari para pemimpin serikat pekerja, serikat petani, organisasi perempuan, mahasiswa, buruh migran, pekerja rumah tangga, hingga pentas teater dan musik.

Tokoh serikat pekerja yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menuturkan buruh menyuarakan tujuh poin tuntutan dalam pergelaran peringatan May Day 2023. “Tuntutan utamanya adalah mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja yang merugikan pekerja,” ujarnya, Senin (1/5/2023), dilansir Tempo.

Menurut Said, sejak disahkan pertama kali pada 5 Oktober 2020 hingga kelahirannya kembali pada 21 Maret 2023, UU Cipta Kerja telah merugikan pekerja karena memudahkan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia mencontohkan PHK massal yang dilakukan pengusaha tekstil dan alas kaki di Banten serta Jawa Barat selama beberapa bulan terakhir.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPTSK-SPSI), Roy Jinto, mengatakan sepanjang 2022, setidaknya 4.000 pekerja di industri alas kaki terkena PHK. Jumlah ini belum termasuk PHK di sektor tekstil, yang menurut Badan Pusat Statistik pada Agustus 2022, jumlahnya telah mencapai 50 ribu pekerja.

Roy juga menengarai banyak perusahaan yang menawarkan opsi pengunduran diri sukarela sebagai modus PHK terselubung. Hal ini banyak terjadi di pabrik-pabrik di Subang, Karawang, dan Sukabumi. “Perusahaan ingin melakukan PHK, tapi tidak mau terkesan sebagai PHK,” ujarnya, 13 Januari lalu.

Berikutnya, Said mengimbuhkan, UU Cipta Kerja juga berdampak pada perubahan formula penetapan upah minimum yang melanggengkan upah murah, dimudahkannya sistem kerja kontrak, magang, tenaga kerja asing, dan perluasan bidang kerja tenaga alih daya. Karena itu, dalam aksinya, buruh juga menuntut penghapusan ketentuan alih daya dalam UU Cipta Kerja.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat, mengatakan peringatan Hari Buruh kali ini harus dijadikan momentum untuk menyatukan kekuatan buruh dan masyarakat agar konsisten melawan UU Cipta Kerja. “Selama ini, baik pemerintah maupun DPR, minim keberpihakannya terhadap pekerja. Buktinya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi cacat secara formil dan inkonstitusional bersyarat justru lahir kembali,” kata dia.

Alih-alih mematuhi putusan MK dengan mencabut UU Cipta Kerja, kata dia, pemerintah hanya merevisi redaksi dan sebagian isi UU Cipta Kerja dengan menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Tak lama berselang, DPR pun menyetujui dan mengesahkan perpu tersebut menjadi undang-undang.

“DPR yang seharusnya memperjuangkan aspirasi rakyat justru lebih berpihak kepada kepentingan pemodal dan tak lebih sebagai stempel bagi pemerintah,” ujar Mirah.

Dia mengimbuhkan, para pekerja menilai aturan tersebut hanya akal-akalan dari pemerintah dan DPR untuk memberikan karpet merah serta kemudahan kepada kelompok pemodal, sembari menghilangkan jaminan kepastian pekerjaan, kepastian upah, dan sosial kelompok pekerja.

Stigma Upah Murah

Keluhan buruh dibenarkan oleh Direktur Eksekutif Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono. Ia menuturkan narasi utama UU Cipta Kerja yang terbentuk selama ini erat dengan stigma upah buruh murah dan kemudahan bagi pengusaha untuk melepas buruh dengan biaya murah pula.

“Penentuan upah minimun, selain memperhitungkan faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi, juga memasukkan indeks tertentu yang cenderung menjadi ruang diskresi bagi pemerintah untuk menjaga upah minimum tetap rendah,” ujarnya. Bahkan aturan tersebut juga menetapkan pemerintah berhak mengubah formula penetapan upah minimum dalam kondisi tertentu yang sangat terbuka untuk ditafsirkan.

Jika menilik pada besaran upah minimum provinsi (UMP) 2022 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja, Yusuf menyebutkan, UMP hanya naik rata-rata 1,09 persen, atau menjadi kenaikan terendah sepanjang sejarah.

Selain upah murah, aspek berikutnya yang paling didorong UU Cipta Kerja ialah pasar kerja yang fleksibel. Caranya adalah menghapus ketentuan pekerja kontrak maksimal tiga tahun dan mengizinkan pekerja kontrak serta alih daya untuk seluruh jenis pekerjaan tanpa batasan waktu kontrak. Implikasinya, buruh berpotensi menjadi pekerja tidak tetap selamanya, tanpa hak-hak yang melekat pada pekerja tetap, seperti uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak.

Yusuf berujar, UU Cipta Kerja membuat posisi dan daya tawar buruh makin lemah, bahkan berpotensi mendorong pengusaha memanfaatkan kemudahan melepas pekerja tetap serta menggantinya dengan pekerja kontrak atau alih daya. “Makin sedikit pekerja berstatus tetap, makin rendah kesejahteraan dan makin rentan posisinya untuk kehilangan pekerjaan,” kata Yusuf. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.