Nasib Tak Pasti Program Regsosek

JAKARTA – Sepucuk surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang sekarang dijalankan Badan Pusat Statistik (BPS) terombang-ambing. Data mereka berpotensi tak terpakai.

Surat tersebut berasal dari pelaksana tugas Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhanana Putra, atas nama Menteri Hukum dan HAM. Dokumen tertanggal 26 Oktober 2022 itu ditujukan untuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Isinya soal Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang bakal menjadi payung hukum program Regsosek.

Lewat surat itu, Kementerian Hukum mengembalikan rancangan aturan yang sudah dibahas dalam tahap harmonisasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain calon pengguna data seperti Kementerian Sosial; Kementerian Keuangan; serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kementerian Hukum meminta Menteri PPN merumuskan kembali naskah aturan itu sesuai dengan arahan Presiden dalam rapat internal pada 12 Oktober 2022.

“Pengaturan mengenai sistem pelindungan sosial perlu disusun kembali pengaturannya agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan lainnya,” begitu tertulis dalam surat yang salinannya diterima awak media tersebut.

Ketika dimintai konfirmasi mengenai surat itu, Dhanana tak banyak berkomentar. Dia menjawab singkat bahwa rancangan peraturan itu dikembalikan ke Bappenas untuk disempurnakan lagi. “Agar proses harmonisasi terhadap Raperpres tersebut, yang dilakukan Ditjen Peraturan Perundangan-undangan, terlaksana dengan baik,” tuturnya.

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kementerian Hukum, Hantor Situmorang, menambahkan bahwa pengembalian rancangan aturan itu bukan berarti program Regsosek batal. Menurut dia, hasil rapat harmonisasi hanya menyepakati agar pengaturan soal Regsosek disusun ulang. “Penyusunan norma ulang itu harus Bappenas yang melakukannya,” kata dia.

Sumber internal yang mengetahui pembahasan peraturan presiden ini menuturkan sikap Kementerian Hukum dipicu oleh penolakan terhadap program Regsosek. Salah satu yang paling keras menentang adalah Kementerian Sosial. Menteri Sosial Tri Rismaharini menolak menandatangani persetujuan atas beleid tersebut.

Menurut dia, Kementerian Sosial berpandangan bahwa Regsosek tidak perlu dilakukan lewat sensus baru yang memakan anggaran Rp 4,17 triliun. Sebab, pemerintah sudah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial ataupun data kependudukan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). “Artinya, (pendataan penduduk) bisa dilakukan tanpa harus mengeluarkan biaya,” tuturnya.

Selain itu, data DTKS dan BKKBN dianggap sudah cukup mutakhir untuk dijadikan acuan bagi pelaksanaan program-program pemerintah. Sementara itu, data yang dikumpulkan BPS belum jelas rencana pemutakhirannya. Di sisi lain, BPS baru mengolah data yang dikumpulkan akhir tahun ini pada 2023.

Sumber internal lain di pemerintahan mengatakan payung hukum program Regsosek juga menjadi alasan penolakan. “Regsosek yang sekarang sudah dimulai itu belum mempunyai landasan hukum. Belum ada aturan khusus yang mengatur soal Regsosek,” ujarnya.

Dalam draf Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang dikembalikan Kementerian Hukum seharusnya diatur landasan program Regsosek. Di dalamnya juga akan diatur wali data Regsosek. Institusi yang ditunjuk harus bertanggung jawab mengelola data yang sudah dikumpulkan BPS dan memutakhirkan data tersebut. Tanpa peraturan tersebut, data yang dikumpulkan BPS sejak 15 Oktober sampai 14 November itu tidak bisa digunakan.

Penolakan Risma sebelumnya diutarakan dengan absen dari dua rapat pembahasan Regsosek yang digelar pada Oktober lalu. Langkah bekas Wali Kota Surabaya tersebut beriringan dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang juga tidak hadir. Baik Risma maupun jajarannya menolak berkomentar mengenai sikap mereka terhadap program Regsosek. (TEM)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: